Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora (Jisora) Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Al-Azhar Islamic Law Review Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Ethics and Law Journal: Business and Notary AL-SULTHANIYAH Jurnal Ilmiah Falsafah Journal of Innovative and Creativity Journal of Strafvodering Indonesian J-CEKI Journal of Strafvordering Indonesian
Kurniati Kurniati
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA Fadilah Alwaritsa Tayib; Kurniati Kurniati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16728

Abstract

One day minutation ialah minutasi perkara pada hari yang sama dengan putusan dibacakan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara dilakukan dalam satu hari yang sama setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Penulis menjelaskan pada bagian ini mengenai latar belakang one day minutation dan prosedur minutasi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu field research kualitatif  deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara,  dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program one day minutation yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.
POLEMICS 0F POWER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Andi Hastriana; Kurniati Kurniati; Rahmiati Rahmiati
Al-Risalah VOLUME 20 NO 2, NOVEMBER (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v20i2.20690

Abstract

Polemik kekuasaan adalah perdebatan sengit yang terjadi karena adanya sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah dan Masyarkat. Dalam kehidupan bermasyarakat di mana pemerintah ada pasti ada masyarakat yang akan mengikuti aturannya. Dalam Prespektif hukum Islam yaitu mengena Aturan bagaimana cara mendamaikan sesuai undang-undang dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian sangat penting diperhatikan bagaimana penyebab, pencegahan, dan padangan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian adalah: Pendekatan sosiologis, pendekatan syariah, dan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan yaitu Polemik kekuasaan yang muncul karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga timbul lah prilaku yang tak sepantasnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang sumber kekuasaan, harus menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah dalam pandangan Islam dalam lapangan politik, kekuaasaan tertinggi di sebut kedaulatan) ada di tangan Allah Swt; manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Implikasi penelitian adalah diharapkan kepada Pemerintah sering melakukan sosialisasi di kecamatan agar mempunyai hubungan jalinan antara masyarakat membaik dan terbentuknya kerja sama dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat.Kata kunci : Kekuasaan; Polemik Masyarakat; hukum Islam
IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TERKAIT AKAD SALAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL Ibtisam Ibtisam; Abdul Halim Talli; Kurniati Kurniati
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 6, No 1 (2021): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v6i1.1937

Abstract

Salah satu pemikiran Imam Abu Hanifah adalah penetapan dalam transaksi perjanjian salam yang sangat menekankan kepercayaan untuk mencegah pihak-pihak bertransaksi dari transaksi yang merugikan pihak-pihak yang bersangkutan dengan merumuskan ketegasan dalam proses penawaran dalam kelangsungan perjanjian. perjanjian transaksi yang mirip dengan salam, yaitu kesepakatan jual beli online baik berdasarkan media sosial maupun e-commerce. Aktivitas jual beli online merupakan praktik jual beli yang banyak dilakukan generasi milenial saat ini dari berbagai kalangan termasuk generasi muda muslim juga tertarik dengan kemudahan jual beli secara online. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan menela’ah pemikiran imam Abu Hanifah terkait akad jual beli salam melalui kita-kitab fiqih, artikel, karya ilmiah, dan dokumentasi terkait dengan pendekatan sosiologis dengan melihat aktivitas jual beli online generasi milenial muslim berdasarkan asas yang ditetapkan imam Abu Hanifah dalam sistem jual beli salam. Ditemukan bahwa aktivitas jual beli online yang terjadi di kalangan generasi milenial telah sesuai dengan asas yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah dalam transaksi salam. Walaupun demikian, harus dibarengi dengan kejujuran dan kredibilitas para pihak agar menghindarkan diri dari kerugian masing-masing pihak,
Analisis Hukum Qanun Aceh terhadap Pelaku Qadzf Ikhtilath Nurfyana Narmia Sari; abdul halim Talli; kurniati Kurniati
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v3i2.98

Abstract

Qadzf ikhtilath jinayah an act that is set up in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayah, Qadzf ikhtilath are accusing others of committing ikhtilath or two-pair, and making out. The type of research used is library research (library research) Accusing others of committing acts of ikhtilath, including intentional acts because they have intended and done those acts. Although berikhtilat is forbidden in religion but do not accuse others. Exxon ikhtilath in Aceh in accordance with canon law if it could not prove the act of the accused offender qadzf will be chargedcaning and a fine of 30 times the gold. The accuser is also obliged to bring 4 witnesses at the same time if the accuser is unable to bring witnesses then the accuser will also be under the law of ta'zir. Witnesses who must be present must not come alone because they will be declared as accusers so the witnesses who must be present must come together. And the perpetrator of qadzf ikhtilath will lose his sentence if the accused person admits his robbery, so the one who gets the punishment is the person who is accused because he has admitted his deeds. To avoid the act of qadzf ikhtilath has been regulated in Law No.6 of 2014 on Crimes as a warning to the perpetrators not to hurt others and protect the community who are the victims of the accusation.
PENDEKATAN SUPERVISI PENDIDIKAN Kurniati Kurniati
Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Vol 4 No 1 (2020): JUNE
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/idaarah.v4i1.7894

Abstract

Administration and supervision are supporting tools for achieving educational goal. Likewise also the purpose of school education can also be achieved if there is a systimatic and continous administration and super vision activities. Super vision theory from perspective of the approachused begins with directive supervision. But after seeing the axxistence of supervision ineffctiveness, the directive then emerged the teory of non directive supervision.   But, after seeing the existence of supervision ineffectiveness, the directive then emerged the theory of non directive supervision. The ineffectiveness of directive supervision because directive supervision does not give teachers the opportunity to develop their abilities aand creativity, full responsibility is on the supervisor, so the supervisor is dominnt. This is one of the factors behind the birth of the ssupervisor directive.
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM BIDANG PERHAJIAN: (Manajemen, Politik, Ekonomi) Nurul Azizah; Abd. Halim Talli; Kurniati Kurniati
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 9 No. 2 (2021): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v9i2.412

Abstract

The implementation of the pilgrimage in the mid-19th century experienced a significant increase. Various purposes and activities they do while in the holy land. Hajj is a means of communication between a servant and his Creator. This worship was first prescribed in the sixth year of the Hijrah. The word al-Hajj according to language means intentional. Therefore, according to the term Islamic shari'a, it means deliberately visiting the Ka'bah in Mecca to perform several series of acts of worship according to the pillars and conditions that have been determined by syara'. Hajj is the fifth pillar of Islam and the fourth point of worship, which is ordered after the three previous points of worship are prescribed, namely: prayer, fasting in Ramadan, and zakat. Hajj has many roles and many benefits. This study is examined by looking at the contribution of the Hajj in various social fields that occur after performing the worship for the people in Indonesia.
The Inheritance Status of Children from Zina Relationship Perspective Complication of Islamic Law and the Civil KUHPidana Tantri Indar Pratiwi; K. Kurniati; R Abd. Rahman
FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol 7, No 2 (2021): 11 Articles, Pages 181-378
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/fitrah.v7i2.4556

Abstract

Every child certainly has the same rights in terms of inheritance and others, mistakes made by both parents should not have an impact on children who are victims of immoral acts or adultery of both parents. Every human being has the same rights in the eyes of the law, whether Islamic law or positive law and it is regulated in the law so that in determining the inheritance status of a child born as a result of adultery, if born at the age of marriage of at least 6 (six) months, the child can follow the lineage of the father and the rights to inherit the property. It is also explained in articles 100 and 186 of the Compilation of Islamic Law which means that children from the consequences of adultery have the rights to inherit if they are born in a marital relationship
Existence of Marriage Agreements in Islam Development Studies in the Community of Malay Border Indonesia-Malaysia Asman Asman; Marilang Marilang; Kurniati Kurniati
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1256

Abstract

This article explains how the Existence of the Marriage Agreement in the Sambas Community of the Indonesia-Malaysia Border. Based on the pros and cons of the Sambas Malay Society, especially about the marriage agreement regarding taklik talak as a marriage agreement in Islam. With qualitative research methods that are phenomenological observations in the field, the author wants to describe how the existence of divorce taklik talak as a marriage agreement in Islam itself and its practice in the Sambas Malay Community and the reasons for the pros and cons of religious leaders. Almost every prospective husband and wife in marriage to the Sambas Malay Community does not say sighat taklik talak by the husband to his wife after the ijab qobul consent. Sighat taklik talak only knowing that it has been written or listed in a marriage book without being notified to the husband and wife. Although divorce taklik talak has written in the marriage certificate is not an obligation to say. Still, once taklik talak has said, the taklik talak cannot be revoked again. If an agreement with a husband and wife did not fulfil by one of the parties, then the other party has the right to submit the matter to the Religious Court to resolve it. The study concludes that the pros and cons of divorce taklik talak as a marriage agreement in Islam cause a lack of knowledge about Marriage Law Number 1 of 1974 article 29 regarding marriage agreements and the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 46 concerning taklik talak. And the lack of socialization of related parties from KUA through religious counsellors and BP4 in Sambas.
POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI DESA BISSOLORO KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA Kurniati Kurniati; Alimuddin Alimuddin; Muammar Muhammad Bakry
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793

Abstract

AbstrakPotensi zakat pertanian di Desa Bissoloro sangat besar, terkhusus dalam pertanian padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakat paling di bawah 30 karung atau 1.500 kg dan paling banyak 80 karung gabah (padi). Sedangkan jagung berkisar antara 3 ton sampai 8 ton dalam satu kali panen. Pengelolaan zakat di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Bissoloro, ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai serta takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat pada pasal 38, dijelaskan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang resmi agar tidak terjadi kesinambungan sosial. Walaupun pihak Kecamatan mengatakan akan membentuk kembali amil zakat yang lebh baik, akan tetapi itu hanya di kecamatan bukan di Desa Bissoloro.Kata Kunci: Hasil Pertanian, Potensi Zakat,  Zakat pertanian.AbstractThe potential for agricultural zakat in Bissoloro Village is very large, especially in rice and corn farming. Every harvest the community averages at least 30 sacks or 1,500 kg and a maximum of 80 sacks of grain (paddy). While corn ranges from 3 tons to 8 tons in one harvest. The management of zakat in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency, has not been going well. There are still people who have not issued zakat, due to a lack of understanding of the law of zakat. In terms of spending zakat in Bissoloro Village, there are those that are in accordance with Islamic law and some are not appropriate and the amount of agricultural zakat issued is according to what they want or is deemed sufficient without thinking that this is in accordance with what is specified in Islam. Based on the Law on the management of zakat in article 38, it is explained that zakat must be managed by an official institution so that social sustainability does not occur. Although the sub-district said it would re-establish a better amil zakat, but that was only in the sub-district, not in Bissoloro Village.Keywords: Agricultural Products, Agricultural Zakat, Potential Zakat.
Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial; Studi Kasus di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Aisyiah Al Islami Harris; Kurniati Kurniati
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.15023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang serta menginterpretasikan fenomena penggunaan hijab fashionable di kalangan mahasiswi UIN Alauddin Makassar, dan mengetahui bagaimana perspektif fikih sosial tentang fenomena penggunaan hijab di kalangan mahasiswi Uin Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis fikih sosial. Sumber data primer ada 9 orang pengguna hijab fashionable di kampus UIN Alauddin Makassar. Sumber data sekunder berasal dari buku, majalah, artikel, media cetak, media sosial maupun elektronik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung turun ke lapangan,wawancara daring yang dilakukan secara mendalam, dan interpretatif melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan.
Co-Authors A Qadir Gassing A. Farah Salsabilah Abd. Halim Talli Abd. Rahman R. Abdalul Zikri Abdul Halim Talli Abdul Rahman Achmad Alfian Ahmad Ginannafsih Shafar Aisyiah Al Islami Harris Alimuddin Alimuddin Alimuddin, Harwis Ananda Putri Andi Alya Nabilah Andi Arfan Sijal Andi Aulia Andi Hastriana Andi Jabal Nur Andi Nur Wasita Syafirawati Asman Asman Astriani Astriani Awaliah Musgamy Bayu Teja Sukmana Darnia Darnia Dirgi Septian Darmajid Evhy Sekarwangi Putri Fadilah Alwaritsa Tayib Fatthurohman Fatthurohman Fuad Farawansyah Gusnata Gusnata Haris Haris Ibtisam Ibtisam Ilham Ramadhan Indra Satriani Kamaluddin Nurdin Marjuni Lomba Sultan M Ilham Mappasessu Mappasessu Marilang Marilang Marilang Marilang Maryam Maryam Misbahuddin Misbahuddin Muammar Bakry Muh. Alief Ramadhan Muh. Baqir Hakim Muh. Shohibul Ihzar Muh. Yusril Faudzi Muhammad Fazlurrahman Syarif Muhammad Imran Muhammad Nur Hidayat Muhammad Rusydi Nafisah Nafisah Nur Aliah Mufidah Nurfyana Narmia Sari Nurul Azizah Nurul Hadist Nurul Ismatul Khaerah Qadir Gassing R Abd. Rahman Rahmiati Rahmiati Rasna Rasna Rifky Adji Sukmana Rondang Herlina Shafira Shafira Siti Aisyah Siti Nur Kholifah Siti Rahmayanti Syatar, Abdul Tantri Indar Pratiwi Tantri Pratiwi Yusnadia Achda Saputri