Claim Missing Document
Check
Articles

Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas dan Fungsi Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Manado Kelas IA Fadilah Alwaritsa Tayib; Kurniati Kurniati
Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/qadauna.v2i1.16728

Abstract

One day minutation ialah minutasi perkara pada hari yang sama dengan putusan dibacakan. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara dilakukan dalam satu hari yang sama setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim. Penulis menjelaskan pada bagian ini mengenai latar belakang one day minutation dan prosedur minutasi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu field research kualitatif  deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah Pendekatan Teologi Normatif syar’i. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Manado Kelas 1A.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Manado sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Manado. Berdasarkan SOP Minutasi Satu Hari, proses minutasi membutuhkan waktu sekitar 47 menit untuk setiap perkara,  dengan ketentuan berkas telah dipilah dan disusun serta BAS (berita acara sidang) telah dibuat dengan sempurna dan ditandatangani. Adanya durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa Pengadilan Agama Manado telah mengimplementasikan program one day minutation yang telah dicanangkan oleh Dirjen Badilag, meskipun pencapaiannya belum optimal sesuai dengan harapan Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung.
POLEMICS 0F POWER IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Andi Hastriana; Kurniati Kurniati; Rahmiati Rahmiati
Al-Risalah VOLUME 20 NO 2, NOVEMBER (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.v20i2.20690

Abstract

Polemik kekuasaan adalah perdebatan sengit yang terjadi karena adanya sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah dan Masyarkat. Dalam kehidupan bermasyarakat di mana pemerintah ada pasti ada masyarakat yang akan mengikuti aturannya. Dalam Prespektif hukum Islam yaitu mengena Aturan bagaimana cara mendamaikan sesuai undang-undang dan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian sangat penting diperhatikan bagaimana penyebab, pencegahan, dan padangan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian adalah: Pendekatan sosiologis, pendekatan syariah, dan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan yaitu Polemik kekuasaan yang muncul karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga timbul lah prilaku yang tak sepantasnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tentang sumber kekuasaan, harus menegaskan rakyat adalah sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyatlah yang mengangkat dan yang mempunyai hak memaksa pemerintah dalam pandangan Islam dalam lapangan politik, kekuaasaan tertinggi di sebut kedaulatan) ada di tangan Allah Swt; manusia hanya sebagai pelaksana kedaulatan itu. Implikasi penelitian adalah diharapkan kepada Pemerintah sering melakukan sosialisasi di kecamatan agar mempunyai hubungan jalinan antara masyarakat membaik dan terbentuknya kerja sama dalam berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat.Kata kunci : Kekuasaan; Polemik Masyarakat; hukum Islam
Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga Kurniati Kurniati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 1 No 1 (2012): (July-December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v1i1.1432

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga. Rumusan masalah tulisan ini adalah bagaimana hukum dan hakekat cinta? bagaimana kiat Islam menyemai cinta dan membina keluarga? Dan bagaimana implementasi cinta menurut hukum Islam? Tulisan ini bersifat pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan fiqhi cinta dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Adapun hasil yang ditemukan adalah bahwa Hakekat cinta dalam Hukum Islam mengandung makna yang luas dan rinci, dalam arti mencakup berbagai segi. Cinta merupakan perasaan senang dan bahagia terhadap sesuatu, sebagai anugerah Allah yang intensitasnya dapat meninggi atau merendah bahkan dapat hilang dan menjadi benci. Hukum  Islam memiliki kiat dan aturan tersendiri dalam menyemai cinta dan membina keluarga yang berbeda dengan aturan dan budaya yang berlaku pada masa sekarang, terutama aturan dan budaya yang merupakan pengaruh gaya hidup modern dari Barat. Implementasi cinta dan kasih sayang menurut Hukum Islam dapat dirasakan dalam pola sikap dan prilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis) Kurniati Kurniati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 4 No 1 (2015): (January-June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v4i1.1493

Abstract

Tulisan ini berjudul Nepotisme dalam Perspektif Hadis (Kritik Sanad dan Matan Hadis). Masalah pokok dalam kajian ini adalah bagaimana hakekat nepotisme menurut hadis Nabi saw? Untuk mengelaborasi pokok masalah ini, maka dirumuskan sub-sub masalah, sebagai berikut: Bagaimana takhrij al-hadis nepotisme? Bagaimana kualitas hadis tentang sikap nepotisme dari aspek sanad dan matannya? Bagaimana kandungan hadis tentang sikap hidup di tengah masyarakat nepotisme? Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis dan historis, dengan menggunakan metode maudhu’i. Dalam menganalisis hadis tentang nepotisme digunakan teknik content analysis, yaitu suatu teknik   sistematik untuk menganalisa isi pesan dan mengolah pesan. Adapun temuan penting dalam tulisan ini sebagai berikut: Berdasarkan hasil takhrij, diketahui bahwa hadis yang diteliti terdapat dalam delapan kitab sumber rujukan, dengan perincian yakni; dalam Shahih Bukhari 2 matan hadis; Shahih Muslim, 2 matan hadis; Sunan al-Turmuzi 1 matan hadis; Sunan Nasa’i, 1 matan hadis; dan  Musnad Ahmad 2 matan hadis. Berdasarkan hasil penelitian sanad dan matan (naqd al-sanad wa al-matan), diketahui bahwa hadis yang diteliti ini memiliki kualitas yang shahih, sehingga dapat dijadikan hujjah atau dijadikan pegangan dalam kehidupan. Dari aspek kandungannya, diketahui bahwa hadis yang diteliti ini terdapat penegasan Nabi saw tentang adanya sikap nepotisme di tengah-tengah masyarakat sepeninggal beliau. Sehingga, beliau menganjurkan ummatnya  agar dalam suasana yang demikian, hendaknya dihadapi dengan sikap kesabaran.
Hukum Keluarga di Mesir Kurniati Kurniati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 3 No 1 (2014): (January-June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v3i1.1497

Abstract

Tulisan ini berjudul "Hukum Keluarga di Mesir". Bertujuan, per- tama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum ke- luarga di mesir. Kedua, mengetahui bagaimana analisis per- bandingan antara hukum keluarga di Indonesia dan hukum keluarga di Mesir.Metode yang digunakan ialah dengan mengkaji naskah undang- undang mengenai hukum keluarga yang kini berlaku di Mesir.  Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisanHasil pembahasan dalam tulisan ini, dapat dikemukakan bahwa hukum keluarga yang berlaku di Mesir yakni peraturan- peraturan yang oleh kalangan ahli hukum diharapkan agar pengadilan menerapkan dan merujuknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang menyangkut keluarga di Mesir. Isi hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun total; adalah merupakan pengembangan hukum keluarga Islam tradisional.
SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM BIAS HEGEMONI NEGARA: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci Kurniati Kurniati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2018): (July-December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v7i2.7022

Abstract

Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara telah mengilhami argumen politik Antonio Gramsci. Gramsci telah berkontribusi dalam pemikiran tentang reorientasi hegemoni negara yang diilhami oleh Marxisme dengan menambahkan pemikiran tentang kerangka politik. Hegemoni dan demokrasi harus disesuaikan secara politis untuk mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis yang dapat menjadi konsensus aktif sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di mana negara, dengan menggunakan otoritasnya dalam hegemoni, memfasilitasi masyarakat dalam hal mengenai penyetaraan hak.
PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DISKURSUS HAM DALAM KARYA NAWAL SA’DAWI Kurniati Kurniati
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 8 No 1 (2019): (January-June)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v8i1.7984

Abstract

Domestic violence that commonly makes women as the victims is a violation of the human rights of women as worthy human beings. The human rights discourse found in Nawal Sa'dawi works has provided a framework of social criticism of the reality of domestic violence that takes refuge in justification in the name of religion. Human rights discourse that is contained in Nawal Sa'dawi's works should not be trapped in the literary texts but must be transformed in context both in domestic households in particular and in social environment in general.
TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH Munadi Munadi; Sabri Samin; Kasjim Salenda; Kurniati Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7002

Abstract

Penelitian ini ingin melihat sejauhmana transaksi tersebut sesuai dengan konsepsi hukum Islam terutama teori-teori mas}lah}ah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teori-teori hukum Ekonomi Syariah, sehingga transaksi perdagangan di wilayah perbatasan dapat ditinjau dari kedua pendekatan teori tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perdagangan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat diantara: Perdagangan dengan pemesanan barang, pemesanan barang ini dilakukan oleh para pembeli dari Malaysia yang memesan barang kepada pedagang Indonesia di pasar Temajuk. Mekanisme pemesanan barang ini yaitu dengan pemberian uang panjar. Sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan. Dalam hukum Islam dinamakan dengan ba’i salam,  dan ba’i salam telah sesuai dengan aspek-aspek transaksi di sistem Muamalah. Diantara bentuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan lainnya yaitu perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan jual beli s}arf. Perdagangan mata uang ini dilakukan antara pembeli dan penjual. Hal ini terjadi disebabkan pembeli dari Malaysia menggunakan mata uang Ringgit. Apabila pembelian tersebut terdapat sisa pengembalian maka penjual akan mengembalikannya dengan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, disamping para pedagang tersebut menjual barang dagangannya, mereka juga sembari menjual mata uang Rupiah kepada  pembeli dari Malaysia, dengan kurs yang mereka sepakati. 
PERAN DOSEN WANITA UIN ALAUDDIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Laela Safriani; Aisyah Kara; Kurniati Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v4i2.7383

Abstract

Tulisan ini akan mendeskripsikan peran dosen wanita UIN Alauddin Makassar dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan pandangan dosen wanita UIN Alauddin Makassar tentang keluarga sakinah dan kontribusinya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Lokasi penelitian ini di UIN Alauddin Makassar. Sumber data diambil hasil wawancara dengan beberapa dosen wanita di UIN Alauddin Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan wawancara, serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Uji validasi data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosen wanita UIN Alauddin Makassar memandang keluarga sakinah sebagai sebuah keluarga yang bukan saja telah mapan secara rohani, ekonomi, dan sosial, melainkan juga telah mampu berkontribusi terhadap lingkungan sekitar bahkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah III plus menurut Kementerian Agama.Hambatan dalam usaha mempertahankan kesakinahan rumah tangga yaitu terbatasnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga, dan kesibukan atau padatnya jam kerja diluar rumah, dan kedua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Guna mengatasi hambatan tersebut para dosen wanita UIN Alauddin Makassar memilih untuk bersikap positif dan memanfaatkan secara maksimal waktu yang ada untuk keluarga, dan senantiasa membangun komunikasi dengan keluarga baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Kontribusi dosen wanita UIN Alauddin Makassar terhadap pembentukan keluarga sakinah melalui empat aspek, yakni aspek agama, ekonomi, sosial, dan psikologis. Kontribusi mereka di aspek agama ditunjukkan melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan agamis di dalam rumah tangga. Di aspek ekonomi, kontribusi mereka sangat nyata karena mereka telah menjadi salah satu pilar ekonomi rumah tangga. Di aspek sosial, mereka telah berhasil menaikkan status sosial rumah tangga dengan profesi mereka sebagai pendidik. Di aspek psikologis, segala konsekuensi positif dari profesi mereka sebagai pendidik telah membebaskan rumah tangga mereka dari perasaan inferior (minder) dan menghadirkan rasa bersyukur.
DIVORCE DUE TO DOMESTIC VIOLENCE IN SINJAI DISTRICT (Perspective Analysis of Islamic Law) Nazaruddin Nazaruddin; Andi Rasdiyanah; Muh. Saleh Ridwan; Kurniati Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 9 No 2 (2021): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v9i2.22862

Abstract

The purpose of this study is to find out the various factors that cause divorce due to domestic violence in Sinjai Regency and to describe how to resolve divorce due to domestic violence in Sinjai Regency and to elaborate on how divorce due to domestic violence is from an Islamic legal perspective. This research is a qualitative descriptive field research, taking place in Sinjai Regency. The approach used is a normative theological approach, a juridical approach and a sociological approach. The data collection obtained in the field with the technique of observation, interviews / interviews and documentation. The collected data is then processed using data reduction analysis, data presentation and conclusion drawing. Furthermore, by linking one of the theories of Islamic law, namely the theory of existence and competence of religious courts, the process of resolving divorce cases due to domestic violence in Sinjai Regency, which in this case is the authorized and entitled institution in resolving it, namely the Sinjai level I religious court, goes through several stages. namely through table I, table II and table III. However, before the plaintiffs and defendants seek justice, the panel of judges first has the obligation to mediate/advise both parties, in which the panel of judges makes every effort to provide the best advice or solution to the plaintiff or defendant. And Islamic law does not legalize violence against wives. Beating a wife who does nusyuz as contained in QS al-Nisa` verse 34 should be interpreted as an act to teach a lesson / for obedience, not to hurt or even do violence. The beatings carried out in the case of nusyuz basically should not injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as nusyuz of the husband against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. al-Nisa` verse 34 should be interpreted as an act to teach a lesson/to obey, not to hurt or even do violence. The beatings carried out in the case of nusyuz are basically not allowed to injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as nusyuz of the husband against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. al-Nisa` verse 34 should be interpreted as an act to teach a lesson/to obey, not to hurt or even do violence. The beatings carried out in the case of nusyuz basically should not injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as the husband's nusyuz against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. The beatings carried out in the case of nusyuz basically should not injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as nusyuz of the husband against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI. The beatings carried out in the case of nusyuz are basically not allowed to injure. Meanwhile, the husband's act of hitting his wife until he is injured or the husband's violence against his wife can be declared as the husband's nusyuz against his wife. Furthermore, related to divorce due to domestic violence in Sinjai Regency which is analyzed from the perspective of Islamic law, the researcher connects one of the theories of Islamic law that applies in Indonesia to date, namely the theory of existence and competence of the Sinjai religious court which refers to the compilation of Islamic law or Islamic law. KHI.
Co-Authors A. Farah Salsabilah Abd. Halim Talli Abd. Rahman R. Abdul Halim Talli Abdul Rahman Achmad Abubakar Achmad Alfian Ahmad Ahmad Ahmad Ginannafsih Shafar Aisyah Kara Aisyiah Al Islami Harris Alimuddin Alimuddin Alimuddin Alimuddin Alimuddin, Harwis Ananda Putri Andi Alya Nabilah Andi Arfan Sijal Andi Aulia Andi Hastriana Andi Jabal Nur Andi Nur Wasita Syafirawati Andi Rasdiyanah Andi Yusri Patawari Asman Asman Asni Asni Astriani Astriani Awaliah Musgamy Bayu Teja Sukmana Darnia Darnia Dirgi Septian Darmajid Evhy Sekarwangi Putri Fadilah Alwaritsa Tayib Fatthurohman Fatthurohman Fuad Farawansyah Gusnata Gusnata Hamsah Hasan Haris Haris hasbi hasbi Ibtisam Ibtisam Ilham Ramadhan Indra Satriani Kamaluddin Nurdin Marjuni Kasjim Salenda Laela Safriani Laela Lomba Sultan M Ilham Mappasessu Mappasessu Marilang Marilang Marilang Marilang Maryam Maryam Maryam Maryam Misbahuddin Misbahuddin Muammar Bakry Muh. Alief Ramadhan Muh. Baqir Hakim Muh. Saleh Ridwan Muh. Shohibul Ihzar Muh. Yusril Faudzi Muhammad Ali Rusdi Bedong Muhammad Fazlurrahman Syarif Muhammad Ilham Muhammad Imran Muhammad Nur Hidayat Muhammad Rusydi Munadi Munadi Nafisah Nafisah Nazaruddin Nazaruddin Nur Aliah Mufidah Nurfyana Narmia Sari Nurul Azizah Nurul Hadist Nurul Ismatul Khaerah Qadir Gassing R Abd. Rahman Rahman Syamsuddin Rahmiati Rahmiati Rasna Rasna Rifky Adji Sukmana Ririn Aprinda Aprinda Rondang Herlina Sabri Samin Shafira Shafira Shafira Shafira Siti Aisyah Siti Nur Kholifah Siti Rahmayanti Sri Sudono Saliro Supardin Supardin Supardin Supardin Syatar, Abdul Tantri Indar Pratiwi Tantri Pratiwi Tarmizi Yusnadia Achda Saputri