Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Journal of Law and Security Studies
Zulkifli Ismail
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan Zulkifli Ismail; Melanie Pita Lestari; Ahmad
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 15 No. 2 (2021): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v15i2.1120

Abstract

The crime of sexual exploitation of children is a crime that never subsides even though the times are developing, as well as technology and human thought patterns have progressed. All criminal practices that result in degrading and threaten the physical and psychosocial integrity of children are included in the commercial sexual exploitation of children. The main issues that will be discussed in this study are how the form of the crime of child sexual exploitation and how the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of sexual exploitation of children in terms of the existing laws and regulations in Indonesia. This study aims to identify and describe the forms of criminal acts of sexual exploitation of children and how the forms of criminal liability for perpetrators of crimes of child sexual exploitation as stated in the legislation. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach. Based on the analysis conducted, it is known that Indonesia does not yet have legislation that specifically regulates this crime, so that in the future it is hoped that there will be a legislation that can specifically accommodate this crime.
Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia Ahmad; Zulkifli Ismail; Melanie Pita Lestari
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 2 (2022): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i2.1223

Abstract

Mutilation is an act that causes the victim to die by taking the life and then dismembering the victim's body. This mutilation has the aim of eliminating traces of the murder. The Criminal Code Articles 338 and 340 serve as the basis for imposing sentences for the perpetrators of the crime of mutilation, but these two articles do not regulate and explain in detail about mutilation. Because there is no regulation that specifically regulates mutilation killings, the perpetrators of mutilation are subject to the same articles as those of ordinary murder and premeditated murder. Therefore, the problem that will be discussed in this paper is how the crime of murder by mutilation is in criminal law in Indonesia. The research method used is a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The results of the research obtained are that the crime of murder by mutilation gets special arrangements in the legislation so that there are special differences for the perpetrators so that they can provide protection and a sense of security to the community.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Listio Damar Cokro Supriyanto; Fransiska Novita Eleanora; Zulkifli Ismail
Bhara Justisia Vol 2 No 1 (2025): June 2025
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/78p7yj26

Abstract

Tindakan kekerasan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi, seperti penganiayaan dan kekerasan fisik, seringkali menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, dan seringkali menyebabkan korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?; dan (2) apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan kasus, di mana semua bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggung jawab pidana atas kekerasan yang mengakibatkan kematian didasarkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penilaian unsur kesalahan dan konsekuensi perbuatan. Penegakan hukum tidak hanya menekankan norma, tetapi juga memperhatikan konteks dan keadilan substantif. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural, substantif, dan budaya, seperti integritas penegakan hukum yang lemah, campur tangan kekuasaan, dan budaya kekerasan, sehingga diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif dan pro-korban.
Co-Authors Ahmad Fransiska Novita Eleanora Listio Damar Cokro Supriyanto Melanie Pita Lestari