<![CDATA[Abstract:This study aims to examine the existence and application of Islamic criminal law in Indonesia within the framework of a pluralistic national legal system, as well as to analyze its relevance in responding to the dynamics of modern societal development. This research employs a qualitative approach using a library research method, through the review of various classical and contemporary literatures related to fiqh jinayah and the legal system in Indonesia. The findings indicate that Islamic criminal law occupies a limited position within the national legal system; however, it is still accommodated in certain contexts, such as through regional policies that implement sharia-based principles. Furthermore, the implementation of Islamic criminal law requires contextual ijtihad to ensure its alignment with the values of justice, humanity, and human rights. In practice, the concepts of jarimah, including hudud, qisas, and ta’zir, serve as normative foundations, although their application is adjusted to the social, cultural, and legal conditions prevailing in Indonesia. In addition, efforts to harmonize Islamic criminal law with national law are essential in order to create a just and responsive legal system. Thus, Islamic criminal law in Indonesia demonstrates a degree of flexibility in its implementation while maintaining adherence to the fundamental principles of Islamic law in addressing the challenges of contemporary developments. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi dan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia dalam kerangka sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik, serta menganalisis relevansinya dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat modern. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), melalui penelusuran berbagai literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan fiqh jinayah dan sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki kedudukan yang terbatas dalam sistem hukum nasional, namun tetap diakomodasi dalam konteks tertentu, seperti melalui kebijakan daerah yang menerapkan prinsip-prinsip syariat. Penerapan hukum pidana Islam juga memerlukan proses ijtihad yang kontekstual agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, konsep jarimah seperti hudud, qisas, dan ta’zir menjadi landasan normatif, namun implementasinya disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, upaya harmonisasi antara hukum pidana Islam dan hukum nasional menjadi hal penting guna menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif. Dengan demikian, hukum pidana Islam di Indonesia menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapannya, sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.]]>
