Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Journal of Innovation Research and Knowledge Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs
Mohamad Ismed
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
The Role of the Community in Environmental Monitoring : A Legal Perspective Ramlani Lina Sinaulan; Marsha Angelina Utoyo Sinaulan; Mohamad Ismed
Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Vol. 2 No. 2 (2025): June : International Journal of Law and Civil Affairs
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/greensocial.v2i2.169

Abstract

Community participation in environmental monitoring is an essential component of the environmental legal system in Indonesia. This article aims to examine the strategic role of the community in the national legal framework, particularly under Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. Using normative juridical methods and descriptive analysis, this article discusses the rights and obligations of the community, forms of participation, and challenges faced in the implementation of environmental supervision. The results of the study show that although the space for participation has been opened legally, in practice, it still faces obstacles such as limited access to information, lack of legal protection, and lack of community capacity. Therefore, strengthening legal literacy, information transparency, and protection of whistleblowers are important steps to encourage the active role of the community. This article recommends a collaborative approach between the state and the community to realise fair, participatory and sustainable environmental governance
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEJABAT NEGARA PELAKU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN JABATAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA Sitinjak, Priber; Tofik Yanuar Chandra; Mohamad Ismed
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan kewenangan dalam penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara merupakan bagian dari unsur perbuatan melawan hukum yang selalu melibatkan pejabat publik. Persinggungan keterkaitan antara tindakan korupsi dengan jabatan menunjukkan adanya jabatan dalam pemerintahan memberikan peluang dan kedekatan bagi terjadinya korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori kewenangan dan teori keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan empat pendekatan sekaligus, yitu pendekatan perundang-undangan (statute aproach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Penulis mengumpulkan sumber-sumber hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui penelusuran kepustakaan yang dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara sering kali terjadi dalam bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bagi pihak lain. Penyalahgunaan wewenang ini termasuk dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi apabila mengandung unsur penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Namun, meskipun memiliki posisi sentral dalam upaya pemberantasan korupsi, penerapan ketentuan ini masih menimbulkan ketidakjelasan, terutama akibat ketiadaan definisi yang rinci mengenai batasan dan tolok ukur penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi dalam membedakan antara penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana dan sebagai pelanggaran administrasi negara. Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 3 seharusnya lebih berat dibandingkan Pasal 2, mengingat bahwa pelaku korupsi dalam Pasal 3 merupakan pejabat yang memiliki otoritas dan kewenangan, sehingga dampak yang ditimbulkan lebih besar terhadap negara.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIPIKAT GANDA MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Franciscus Mandala; Felicitas Sri Marniati; Mohamad Ismed
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5140

Abstract

Praktiknya di masyarakat sering terjadi berbagai masalah yang berkaitan dengan sertipikat, salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan sertipikat tersebut adalah sering terjadinya sertipikat ganda dan/atau terjadi tumpang tindih areal dalam dua sertipikat hak milik. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa terkait sertipikat ganda dan pembatalannya dan perlindungan hukum pemilik hak atas tanah terkait sertipikat ganda dan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori penyelesaian sengketa oleh Nurnaningsih Amriani menjadi dasar dalam membahas masalah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa penyelesaian sengketa terkait sertipikat ganda dan pembatalannya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri penyelesaian sengketanya dan pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan kepemilikan berdasarkan sertipikat yang diterbitkan pihak BPN. Perlindungan hukum pemilik hak atas tanah terkait sertipikat ganda dan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui represif untuk meminta pertanggungjawaban akibat kerugian yang dialami pihak pemilik hak atas tanah yang dibatalkan melalui putusan pengadilan tata usaha negara.
Co-Authors Felicitas Sri Marniati Franciscus Mandala Kristiawanto Kristiawanto Marinov Munzir Marsha Angelina Utoyo Sinaulan Ramlani Lina Sinaulan Sitinjak, Priber Tofik Yanuar Chandra