Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Dinamika An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Pagaruyuang Law Journal Al Ahkam Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Supremasi Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah
Dian Ferricha
IAIN Tulungagung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENUNDAAN PILKADA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE Jamil Jamil; Dian Ferricha
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v8i2.3070

Abstract

Salah satu dampak penyebaran virus corona atau covid 19 yakni tertundanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi Desember 2020. Hal ini didasarkan pada Keputusan KPU Nomor:179/Pl.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Penelitian ini akan mengkaji tentang legitimasi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menunda pilkada dan mengkaji tentang pertimbangan dan dasar hukum pilkada yang klausul pasalnya kontras dengan kondisi covid saat ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat menguji keabsahan SK KPU, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan penggunaan wewenang penyelenggara pemilu.Kata kunci: Corona, surat keputusan, penundaan pilkada, wewenang
MEMBANGUN TATA RUANG TERBUKA HIJAU MENUJU LINGKUNGAN SEHAT DAN ASRI : SEBUAH ANALISA PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG Dian Ferricha; Zulham Hakim
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.485 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.375

Abstract

That the development and growth of the city / urban is so significant accompanied by the rapid transfer of land functions, has caused environmental damage that can reduce the carrying capacity of land in sustaining the lives of people in urban areas, so it is necessary to make efforts to maintain and improve the quality of the environment through the provision of open space adequate green.
MEMBANGUN MASYARAKAT SIPIL KRITIS : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (HAM) Dian Ferricha
Jurnal Supremasi Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.879 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v6i2.390

Abstract

Pandangan hidup bernegara telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar1945. Secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasan (machstaat). Artinya tata cara bagaimana bertingkah laku antara subyek hukum satu dengan yang lainnya telah dinyatakan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada waktu itu sekaligus meletakkan rambu-rambu kontrol atau pengendali terhadap siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Namun kenyataan marak sekali pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan hukum yang bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan kepada warganya. Masyarakat belum dianggap sebagai partner penentu kebijakan yang dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan HAM. Anehnya masyarakat merupakan obyek yang terus dilemahkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap segala kebijakan pemerintah mengenai HAM dan menumbuhkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Untuk itu dibutuhkan solusi dalam perlindungan hukum terhadap HAM yaitu Pemerintah diharapkan lebih memberdayakan masyarakat untuk ikut andil dalam menentukan segala kebijakan (policy) terutama pada penyelesaian HAM dan penegakan supremasi hukum sehingga akan mempermudah terciptanya masyarakat sipil yang kritis terhadap perlindungan hukum di bidang HAM.
The Role of Religion in Policies of Legal Village-Owned Enterprises to Improve the Economic Rights of Village Communities Ferricha, Dian
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no2.3606

Abstract

In the context of village development in Indonesia, BUM Desa is an important instrument for enhancing the economic welfare of village communities. However, many villages have not fully utilized the potential of BUM Desa due to the lack of integration between religious values and economic policies. Therefore, this study seeks to explore how the application of religious principles can influence BUM Desa policies and contribute to improving the economic rights of village communities. Data collection techniques included in-depth interviews with BUM Desa administrators, village officials, and local religious figures in several villages that have implemented religious-based policies in BUM Desa management and participatory observation, while data analysis was carried out through content analysis and thematic analysis methods to identify key themes in the data. The importance of understanding the relationship between religion and economic policies at the village level, especially in the context of BUM Desa, which have the potential to be the driving force of the local economy. This study involve how religious principles can be integrated into the legal framework for managing BUM Desa to ensure that the economic rights of village communities are fulfilled fairly and sustainably. This study shows that the integration of religious values into BUM Desa policies has significant potential to improve the economic rights of village communities. By prioritizing the principles of justice, shared welfare, and social responsibility rooted in religious teachings, BUM Desa can be more effective in achieving its economic and social goals. This study provides important insights for village policymakers in formulating inclusive and sustainable strategies to advance the village economy.
Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi Ferricha, Dian
Pagaruyuang Law Journal Volume 2 Nomor 1, Juli 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v2i1.912

Abstract

Pancasila sebagai landasan filosofis ideologis harus relevan dalam menghadapi setiap tantangan dimulai dari perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, bahkan dinamika aspirasi rakyat. Mengejawantahkan sistem ekonomi Indonesia dalam tataran global bukanlah pekerjaan yang mudah, untuk itu sebelum beranjak pada masalah dan bentuk dari sistem ekonomi Indonesia, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi. Untuk itu sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia, yang dalam sistem ini masyarakat dan bangsa berinteraksi dalam semangat kekeluargaan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menuju terwujudnya keadilan sosial.
PENINJAUAN UPAH HUKUM POSITIF PERSPEKTIF DOKTRIN EKONOMI ISLAM MENGENAI UPAH SYARIAH Ferricha, Dian; Febrianto, Muhammad
Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol 11 No 2 (2023): November 2023
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/ahkam.2023.11.2.1-23

Abstract

The realization of a good investment climate, one of them with a conducive industrial relations. The current wage system is still not completely answer the problems of wages is complex, given the rise of workers’ demands related to wages in each year which impact on the weakness of the economy in Indonesia. That requires an alternative solution to the problem of wages complex answer through the fulfillment of the principle of remuneration in accordance with the conditions and needs of workers / laborers Indonesia. Answering the above problems can put the knowledge to be a solution. One applicative knowledge that can address the problems of wages through sharia. Through normative juridical research method with a prophetic approach based on legal materials normative-prescriptive, this study aims to analyze the wage review of the positive law doctrine of Islamic economics perspective on wages sharia. It is intended that knowledge can also contribute solutions to the economic problems in Indonesia, especially in the realm of industrial relations.
PENINJAUAN UPAH HUKUM POSITIF PERSPEKTIF DOKTRIN EKONOMI ISLAM MENGENAI UPAH SYARIAH Ferricha, Dian
An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2015)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/an.2015.2.1.295-318

Abstract

The realization of a good investment climate, one of them with a conducive industrial relations. The current wage system is still not completely answer the problems of wages is complex, given the rise of workers’ demands related to wages in each year which impact on the weakness of the economy in Indonesia. That requires an alternative solution to the problem of wages complex answer through the fulfllment of the principle of remuneration in accordance with the conditions and needs of workers / laborers Indonesia. Answering the above problems can put the knowledge to be a solution. One applicative knowledge that can address the problems of wages through sharia. Through normative juridical research method with a prophetic approach based on legal materials normative-prescriptive, this study aims to analyze the wage review of the positive law doctrine of Islamic economics perspective on wages sharia. It is intended that knowledge can also contribute solutions to the economic problems in Indonesia, especially in the realm of industrial relations.Keywords: review of wages, positive law, the doctrine of Islamic economics
Co-Authors Ahmad Muhtadi Anshor Al Anam, Muhammad Mufti Febrianto, Muhammad Jamil Jamil Jamil Jamil Zulham Hakim