Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Fikri Isnaini Saputra
Unknown Affiliation
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN KONTEKSTUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM Fikri Isnaini Saputra; Junaidi Junaidi; Rafi Maulana Ramadhan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 26 No 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1192

Abstract

ABSTRAK Politik uang sebagai bentuk pelanggaran pemilu menjadi ranah Bawaslu selaku lembaga pengawas untuk menanganinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pemilu. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam mencegah politik uang. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan pencegahan politik uang dengan tujuan untuk mendukung terwujudnya keadilan pemilu. Upaya pencegahan dilakukan diantaranya seperti memberikan instruksi dalam rapat koordinasi penguatan kelembagaan dengan Bawaslu Kab/Kota untuk membentuk tim patroli anti politik uang, berkoordinasi dengan KPU Kab/Kota, peserta pemilu, hingga panitia pengawas ad-hoc. Upaya lainnya seperti koordinasi dengan KPU Provinsi Lampung dan menjalin kerjasama untuk menggaet pengawas partisipatif. Namun, upaya pencegahan politik uang yang dilakukan tersebut masih belum sesuai dan belum efektif dengan kondisi masyarakat dan kondisi geografis Provinsi Lampung. Untuk itu, upaya pencegahan yang dilakukan perlu dilakukan secara lebih humanis dan lebih masif. Upaya pencegahan politik uang juga masih terhalang lemahnya regulasi hukum yang memungkinkan para pelaku terus melakukan aksinya. Sehingga, Bawaslu Provinsi Lampung perlu menyuarakan revisi kelemahan pasal-pasal dalam Undang-Undang pemilu sehingga mampu meningkatkan efektivitas pencegahan di masa yang akan datang.
PERAN KONTEKSTUAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM Fikri Isnaini Saputra; junaidi, Junaidi; Rafi Maulana Ramadhan
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol. 26 No. 01 (2024): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v26i01.1192

Abstract

Money politics as a form of election violation is the domain of Bawaslu as a supervisory institution to handle it in accordance with the provisions of the Election Law. The purpose of this research is to contribute ideas in creating honest and fair elections. Researchers used a qualitative method by analyzing the role of Bawaslu Lampung Province in preventing money politics. Researchers collected data using interview and documentation techniques. The results showed that Bawaslu Lampung Province had prevented money politics with the aim of supporting the realization of electoral justice. Prevention efforts include giving instructions in the institutional strengthening coordination meeting with Bawaslu Kab/Kota to form an anti-money politics patrol team, coordinating with KPU Kab/Kota, election participants, and ad-hoc supervisory committees. Other efforts include coordination with the Lampung Provincial KPU and cooperation to attract participatory supervisors. However, the efforts to prevent money politics are still not appropriate and effective with the conditions of the community and the geographical conditions of Lampung Province. For this reason, prevention efforts need to be carried out more humanistically and more massively. Efforts to prevent money politics are also still hindered by weak legal regulations that allow perpetrators to continue to carry out their actions. Thus, Bawaslu Lampung Province needs to voice the revision of weak articles in the Election Law so as to increase the effectiveness of prevention in the future.
Co-Authors Junaidi Junaidi Junaidi Junaidi Rafi Maulana Ramadhan