Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal Hipotesa
La Madjid
STIA Abdul Azis Kataloka
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
La Madjid, Implementasi Program Pemberdayaan Nelayan Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon La Madjid
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 14 No 2 (2020): Hipotesa
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengembangan wilayah pesisir dan kelautan sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi saat ini, mengingat potensi kelautan yang ada belum dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan pesisir. Aktivitas ekonomi pada sektor ini masih belum dikelola secara professional sehingga dilihat masih dominannya aktivitas penangkapan ikan dan seluruh mata rantai kegiatannya dilakukan oleh nelayan pesisir bersifat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran mengenai implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukan belum optimalnya upayah yang dilakukan pemerintah terkait 4 indikator-indikator yang menjadi focus yakni peningkatan sumber daya, pengembangan kelompok, penyediaan informasi dan pengembangan usaha produk terhadap implementasi program pemberdayaan nelayan pesisir dengan berbagai kekurangan yang ditemukan dalam penelitian ini.
Analisis Kinerja Pegawai PT. PLN (Persero) Di Desa Administratif Ondor Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur A. Hadi La Dimuru; La Madjid
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 17 No `1 (2023): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, untuk melaksanakan pembangunan yang adil dan merata di seluruh kawasan Indonesia, diperlukan ketersediaan energi yang cukup sebagai motor penggerak pembangunan itu sendiri. Salah satu energi tersebut adalah listrik, sehingga secara tidak langsung listrik menguasai hajad hidup orang banyak. PT. PLN Persero adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurusi seluruh operasi ketenagalistrikan di Indonesia, dengan kata lain PT. PLN Persero memonopoli industri listrik di Indonesia dalam memenuhio kebutuhan masyarakat. Adapun fokus penelitian ini adalah Kinerja Pegawai PT. PLN (Persero) di Desa Administratif Ondor Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur. Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, teknik analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan data penelitian sesuai variabel yang akan diteliti.
Pelayanan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Nurtarydalsya Muhrim; Fientje Palijama; La Madjid
HIPOTESA - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19 No 2 (2025): HIPOTESA
Publisher : STIA Abdul Azis Kataloka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan di Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Desa Tawiri, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988). Fokus penelitian diarahkan pada lima dimensi utama kualitas pelayanan, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap penghuni serta pengelola rusun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kualitas pelayanan di Rusun ASN Kementerian PUPR tergolong baik, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek tertentu. Dimensi Tangibles menunjukkan kinerja yang positif dalam hal kebersihan dan keamanan, tetapi masih ditemukan permasalahan seperti keterbatasan penerangan dan pasokan air bersih. Pada dimensi Reliability, pelayanan keamanan dinilai sangat andal, sedangkan keandalan fasilitas air bersih masih belum stabil. Dimensi Responsiveness menunjukkan bahwa pengelola tanggap terhadap keluhan penghuni melalui komunikasi terbuka, meskipun tindak lanjut beberapa keluhan teknis masih terhambat oleh keterbatasan waktu dan sumber daya. Dimensi Assurance tercermin dari sikap ramah, profesionalitas staf, serta komunikasi yang efektif antara pengelola dan penghuni. Adapun dimensi Empathy menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan penghuni, namun perlu peningkatan sensitivitas terhadap kondisi kebersihan dan kebutuhan fasilitas dasar.
Bridging the Local Digital Readiness Gap: Evidence from IKD Implementation in Waiheru Village, Ambon City Normawati Normawati; Humairah Almahdali; La Madjid
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), June
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v16i1.16442

Abstract

The Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) program is part of Indonesia's digital government agenda, yet its local implementation depends on more than application availability. This study analyzes the effectiveness of IKD implementation in Waiheru Village, Ambon City, through four digital governance dimensions: accessibility, service efficiency, institutional readiness, and trust-based participation. Using a descriptive qualitative design, data were collected through 14 semi-structured interviews with the village head, civil administration staff, community leaders, IKD users, and non-users, supported by two focus group discussions, observation at the village office, and document review. Thematic analysis shows that IKD has begun to support faster identity verification, but its effectiveness remains limited by unequal digital access, low user capability, weak institutional readiness, partial service integration, and limited trust in data governance. The novelty of this study lies in identifying a local digital readiness gap, where national digital identity policy is formally available but cannot produce inclusive public value without village-level facilitation. Theoretically, the study extends digital governance literature by explaining grassroots digital identity effectiveness as a socio-institutional process shaped by policy translation, bureaucratic capacity, citizen capability, trust, and co-production, rather than by application availability alone. The study recommends community-based digital mentoring, stronger coordination between Dukcapil and village officials, and service indicators that measure accessibility, efficiency, trust, and citizen participation.
Co-Authors A. Hadi La Dimuru Fientje Palijama Humairah Almahdali Normawati Normawati Nurtarydalsya Muhrim