Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
Muhammad Fuad Hassan
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023) Muhammad Fuad Hassan; Anita Zulfiani
Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 6 No. 1 (2023): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/rrj.v6i1.792

Abstract

Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi menjadi perhatian masyarakat, ketika terjadi perubahan frasa dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 mengenai tindakan penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tindakan merubah frasa dari semula "dengan demikian" menjadi "ke depan" tersebut telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) No. 01/MKMK/T/02/2023 terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan memiliki komitmen untuk menjaga kehormatan lembaga dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik, melalui pembentukan MKMK. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh MKMK, perbuatan merubah frasa dalam pertimbangan putusan merupakan pelanggaran Kode Etik, yaitu melanggar Sapta Karsa Hutama dalam hal “penerapan prinsip integritas”. Berkaitan dengan asas kepastian hukum, putusan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang mendapat persetujuan bersama dari hakim konstitusi atau mayoritas hakim konstitusi dalam hal terdapat perbedaan pendapat. Implikasi dari penelitian ini adalah memahami komitmen kelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi pelanggaran kode etik, yang dapat mengurangi potensi pelanggaran kode etik hakim konstitusi di masa yang akan datang, serta dapat menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors Anita Zulfiani