Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Randwick International of Social Science Journal Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Buletin Konstitusi Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ahmad Dahlan Legal Perspective EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Indonesian Journal Education ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ) Jurnal Sahabat ISNU SU
Rizka Syafriana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS Fauzi, Mhd Rizky; Syafriana, Rizka
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.22775

Abstract

AbstrakKetika seseorang meninggal dunia, pikiran kita seringkali terarah pada isu warisan. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pembagian warisan. Salah satu cara untuk mengalihkan harta milik seseorang kepada orang lain berdasarkan prinsip tabarru' (berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara umum, wasiat adalah tindakan di mana seseorang memberikan hak atas harta bendanya kepada pihak lain, yang mulai berlaku setelah yang berwasiat meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya telah membuat wasiat atas sebagian harta kekayaannya, baik kepada individu maupun lembaga, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris. Namun, jumlah harta yang bisa diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan yang ditinggalkan, untuk melindungi hak-hak ahli waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diinformasikan bahwa terdapat jumlah minimal yang wajib diterima oleh ahli waris, yang dikenal sebagai bagian mutlak (legitieme portie). Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan legitieme portie dalam akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 902 KUHPerdata, pelanggaran tersebut tidak menyebabkan hibah wasiat menjadi "batal demi hukum" (nietigheid), melainkan hanya dapat diajukan permohonan untuk pembatalannya.
Analysis Of The Impact Of Love Scam Fraud In The Digital Business World Syafriana, Rizka
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.23961

Abstract

The development of technology has changed the way humans interact, and communication in cyberspace has become an important part of everyday life. The internet became the main communication tool for the next ten years starting with the emergence of home computers in the early 1980s. Social networking sites allow users to actively participate in building their social networks, with the media provided to each individual. Since 2019, especially in Indonesia, online dating applications such as Tinder, Tantan, Bumble, and OkCupid have become popular. However, various forms of digital fraud such as love scams have emerged along with the advancement of this technology. This utilizes social networks to deceive victims by claiming a romantic relationship. The normative method is used in this study to analyze the various types of fraud carried out through digital media and the legal consequences resulting from love scams, especially those related to business transactions. Love scams often involve fraud by pretending to be in a romantic relationship to get money, or expand a business, the perpetrator takes advantage of the victim's feelings of wanting to help their partner. Article 378 of the Criminal Code, Article 28 paragraph (1), and Article 45 A paragraph (1) of the ITE Law regulate love scams, however, the differences in norms between these articles create legal uncertainty. However, the ITE Law can be used to prosecute online fraudsters, making it lex specialis in law enforcement.
ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF PEMILIK TANAH DAN Syafriana, Rizka; Asliani; Ginting, Lilawati
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 1 (2025): Juli 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i1.1319

Abstract

Salah satu bagian dari transformasi digital dalam layanan kepemilikan tanah adalah penerapan sertifikat tanah elektronik, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia, perselisihan, dan tumpang tindih data. Meskipun sistem ini mudah diakses, aman, dan efisien dalam pengelolaan tanah, implementasi sistem ini menghadapi masalah dengan akses teknologi. Ini menjadi masalah terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah dengan akses internet yang terbatas. Selain itu, masalah teknis dan ketidaksesuaian data saat ini memperlambat proses verifikasi. Perspektif Notaris/PPAT menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dapat mempercepat transaksi, pembenahan dan pelatihan diperlukan karena masalah teknis dan kurangnya pemahaman pihak terkait. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengkaji ketentuan umum yang berlaku dan melihat apa yang terjadi di lapangan. Dalam Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Langkat, peningkatan sistem teknologi dan pembaruan undang-undang sebaiknya lebih komprehensif hal ini merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa penerapan sertifikat tanah elektronik di Indonesia akan berjalan dengan baik dan aman.
Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Bujul Suku Alas di Aceh Tenggara Renaldi Selian, Adha; Syafriana, Rizka
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2349

Abstract

perkawinan adalah seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan). Pengertian ini menunjukkan adanya ikatan yang sakral dan religius dalam sebuah perkawinan, bukan hanya ikatan keperdataan atau perjanjian biasa.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.Terdapat larangan tertulis dan lisan mengenai praktik perkawinan bujul dalam hukum adat setempat. Sanksi akan diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan bujul, baik sanksi adat maupun sanksi sosial. Proses pelaksanaan perkawinan bujul biasanya dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan masyarakat luas, kemudian Persyaratan untuk melakukan perkawinan bujul sangat terbatas atau bahkan tidak ada, karena praktik ini dianggap melanggar hukum adat. Perkawinan bujul dilarang karena tidak sesuai dengan hukum adat, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti status anak, hak waris, dan keabsahan perkawinan.Sanksi yang berlaku dapat berupa denda adat, pengucilan sosial, atau bahkan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan bujul. Tujuan penelitiannya sendiri Bagi masyarakat suku Alas Aceh Tenggara, memberi pemahaman dan pencerahan mengenai akibat hukum perkawinan bujul sehingga lebih memperhatikan aspek hukum formal dalam perkawinan, Bagi pemerintah daerah, menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan sehubungan dengan pengaturan, pencatatan dan pengawasan praktek perkawinan adat dan Bagi Lembaga Adat, memberi masukan agar membina masyarakat untuk tetap menjaga adat namun menyelaraskannya dengan hukum nasional.
Analysis Of Citizenship Rights And Mixed Marriages Between Rohingya Refugees And Indonesian Citizens (WNI) Mirsa Astuti; Rizka Syafriana; Ramlan
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5993

Abstract

Indonesia has come under fire at home and abroad for its rejection of Rohingya refugees, making it irresponsible to accept refugees in its territory. There is no clear legal umbrella in Indonesian law for marriage between Indonesian citizens and refugees. This can be seen from the fact that Article 57 of the Marriage Law only regulates marriage between Indonesian citizens and foreigners who have citizenship status, there will also be discussed in this study regarding the mixed marriage status of Rohingya refugees and the legal status of children born from mixed marriages, This research method uses a qualitative approach carried out by collecting data both in initial observations and during the research, Solving the Rohingya problem regarding the legal status of children born from mixed marriage can only be done if all parties have a strong commitment to side with the values of morality and humanity by taking concrete steps in resolving the root of the problem, so that the clarity of the status of mixed marriage can be known.
Integration of AI Technology in E-Commerce as an Effort to Realize Consumer Protection Law Nadia Ramadhani Octora; Rizka Syafriana
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Vol.2 No.3 Desember 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i3.918

Abstract

An agreement is a legal act carried out by two or more parties, where one party is obliged to do something, while the other party is entitled to the fulfillment of obligations. Along with the development of the times, there has been a new breakthrough in making transactions, namely through electronic media facilities or what can be called e-commerce. Therefore, this study focuses on how the Validity of Sale and Purchase Agreements Through E-Commerce Platforms is reviewed based on Indonesia's Positive Law and How Legal Protection for Consumers for Sale and Purchase Agreements Through Electronic Transactions Based on the Consumer Protection Law. This study uses a normative juridical research method, with analytical descriptive research specifications using data sourced from several previous studies. This research concludes that Sale and Purchase Agreements through E-Commerce Platforms can be considered valid as long as they remain subject to the Civil Code and the ITE Law. In addition, legal protection for consumers can be realized in two forms of regulation, one of which is legal protection through legislation, in this case Law No. 8 of 2010 concerning consumer protection. Protection for merchants in buying and selling transactions through e-commerce platforms that merchants have their rights as legal protection in accordance with Article 6 of the Consumer Protection Law.  
Legal Protection in Buying and Selling Goods on the Marketplace Nailah Sabrina; Rizka Syafriana
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 3 (2025): ISNU Sahabat Vol.2 No.3 Desember 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v2i3.911

Abstract

The development of digital technology has encouraged people to conduct online buying and selling transactions through marketplaces. However, this system raises various legal issues for both consumers and sellers. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers who receive goods that do not match the description and the urgency of legal protection for sellers who are harmed by the Cash on Delivery (COD) payment system. The method used is a normative-juridical approach with a literature review of relevant laws and regulations and an analysis of cases that occurred on various marketplace platforms. The results show that business actors who send goods that do not match the description can be categorized as committing a breach of contract, while the lack of uniformly regulated COD services causes losses for sellers and couriers. Therefore, legal policy updates are needed to ensure fair and balanced protection for all parties in online buying and selling transactions.
Civil liability in illegal online loans Syafriana, Rizka
Indonesian Journal Education Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal Education (IJE)
Publisher : Lembaga Riset Mutiara Akbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56495/ije.v5i1.1508

Abstract

The development of financial technology–based online lending services in Indonesia has been accompanied by the widespread emergence of illegal online loan providers operating without registration or supervision from the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK). These illegal practices are characterized by high interest rates, short repayment periods, and weak consumer protection, leading to increased defaults and legal uncertainty for borrowers. This study aims to examine the role of the OJK in regulating and supervising online loan companies and to analyze the civil liability arising from credit agreements involving illegal online lending. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, with data obtained through library research of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the OJK functions as a regulator and supervisor to ensure order, transparency, and consumer protection in the financial services sector. Credit agreements with unlicensed online loan companies may be canceled due to the absence of legal authorization; however, debtors remain obligated to return the borrowed funds, and default does not eliminate civil liability.
Co-Authors Anggita Fahrani Asliani Fauzi, Mhd Rizky Ginting, Lilawati Mirsa Astuti Nadia Ramadhani Octora Nailah Sabrina Nurhilmiyah Onny Medaline Prayitno, Eko Nurrahmat Ramlan Renaldi Selian, Adha Sarah, Ester Yuspita Zannah, Miftahul