Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Randwick International of Social Science Journal Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Buletin Konstitusi International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Proceeding International Seminar of Islamic Studies Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Ahmad Dahlan Legal Perspective EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum Indonesian Journal Education ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal (INS9MJ)
Rizka Syafriana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam Rizka Syafriana
EDUTECH Vol 2, No 1 (2016): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.837 KB) | DOI: 10.30596/edutech.v2i1.577

Abstract

Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya itu dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Selanjutnya jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.            Mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara otomatis membawa pula hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Jaminan fidusia dimungkinkan untuk dilakukan dalam akad murabahah apabila perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual (pedagang) yang menjual barang secara kredit kepada konsumen, jadi bukan sebagai penyedia dana yang menghutangkan kepada konsumen. Konsekuensinya barang yang diperjualbelikan tersebut harus atas nama penjual (dalam hal ini perusahaan pembiayaan) sebelum terjadi kontrak jual beli dengan konsumen. Keyword : Fidusia, Hukum Islam
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK Rizka Syafriana
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.843 KB) | DOI: 10.30596/dll.v1i2.803

Abstract

Consumer protection is a matter of human interest, therefore, a hope for all nations in the world to be able to make it happen. In Indonesia obstacles that hinder the development of trade via the Internet is in inadequate facilities that are needed for electronic dispute resolution institutions to cope.
Principles of Legal Settlement in Sharia Contracts Rizka Syafriana
Randwick International of Social Science Journal Vol. 3 No. 4 (2022): RISS Journal, October
Publisher : RIRAI Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47175/rissj.v3i4.550

Abstract

Contracts in Fiqh Law have several terms, the focus of which is on a complete understanding of the concept of contract (al-'aqd). The term al-'aqd is defined as an agreement or contract in Islamic civil law. The contract referred to here is the nature of the given syarak for the contract based on the fulfillment of the pillars and their conditions, so that resolving the dispute problem can be done using Litigation (Religious Court) or by non-litigation. The Religious Courts are Case Settlement Institutions if there is a dispute in this Sharia contract which is detrimental to one of the parties.
Kajian Hukum Pengembangan Usaha Sektor Agribisnis dengan Sistem Syariah pada Era Globalisasi Anggita Fahrani; Rizka Syafriana
Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12928/adlp.v3i2.9706

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan bagaimana hukum pengembangan usaha di sektor agribisnis melalui sistem syariah. Agribisnis adalah kegiatan yang menghasilkan produk yang berguna bagi masyarakat, terutama untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksamaan, karena banyaknya tantangan dan masalah lingkungan hidup yang dihadapi dunia saat ini, pertanian akan menjadi bisnis yang lebih baik karena proses produksinya relatif rendah polusi. Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam, seperti halnya agribisnis yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Permasalahannya terletak pada rendahnya daya saing produk yang dihasilkannya, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis internasional Metode dalam penelitian ini menggunakan hukum normatif, artinya menggunakan sumber data sekunder (bahan kepustakaan), dengan pendekatan perundang-undangan lalu menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian bahwa transformasi ekonomi yang sedang berlangsung masih menjadikan Indonesia sebagai negara bercorak agribisnis dan Indonesia harus memiliki komoditas andalan dengan daya saing tinggi, seperti agribisnis, untuk menghadapi persaingan ekonomi global, sehingga dapat disimpulkan bahwa Agribisnis yang dikelola secara syariah sangat potensial karena luasnya lahan pertanian dan partisipasi pelaku usaha yang mayoritas beragama Islam.
KARAKTERISTIK FILSAFAT HUKUM Syafriana, Rizka
BULETIN KONSTITUSI Vol 5, No 1 (2024): Vol. 5, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i1.19729

Abstract

AbstrakDalam filsafat, tujuan utama adalah untuk mempelajari dan mengungkapkan gambaran mendasar tentang bagaimana manusia berperilaku di dunia ini. Objektifnya formal dan materil. Segala sesuatu yang ada, bahkan yang mungkin ada, sering disebut sebagai objek materi. Ini adalah beberapa masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum: 1) Hakikat hukum; 2) Tujuan hukum; 3) Alasan orang untuk mengikuti hukum; 4) Alasan negara untuk melakukan hukuman; dan 5) Hubungan hukum dengan kekuasaan. Diharapkan bahwa karakteristik dasar filsafat hukum terdiri dari setidaknya lima sifat: berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Dari sifat-sifat ini diharapkan dapat diamati dinamika dari berbagai jenis pemikiran tentang hukum. Jika tidak, kompleksitas hukum dengan berbagai perspektifnya mungkin juga akan terungkap.
Analisis Implementasi Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Medaline, Onny; Nurhilmiyah; Syafriana, Rizka
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 1 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i1.11830

Abstract

Regional property is regional assets obtained from the APBD or other acquisitions. The security of state/regional property only started in 2004, marked by the promulgation of the State Treasury Law. State/regional property in the form of land controlled by the Central/Regional Government must be certified in the name of the Government/Regional Government. The research results in this paper include a study of regional asset certification in the land law regime and regional government, as well as a description of the implementation of land asset certification in the Langkat Regency regional government. The aim of this research is to determine the normative and implementation context of certifying regional assets in the form of land in Langkat Regency. The research method used is empirical research with an approach that emphasizes collecting data obtained from facts in the field. The results of this research indicate that land law and state treasury law in the study of state and regional assets in the form of land need to complement each other to create legal certainty. Regional asset certification in Langkat Regency has been implemented, but has not yet reached 50% of the land plots. In the process of certifying BMD land rights, BPKAD found several obstacles related to other ministries, for example: the process of releasing HGU land from PTPN II is still hampered, which must comply with several provisions from the Ministry of BUMN regarding the transfer of BUMN fixed assets
THE APPLICATION OF BANK GUARANTEE EXECUTION IN SHARIA CONCEPT Syafriana, Rizka; Ginting, Lilawati
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 6 (February 2024)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One sector that helps a country's economic growth is banking. The types of guarantee institutions as they are known in the Indonesian legal system, can be classified according to the way they occur, according to their nature, according to their objects, according to the authority to control them. Initially, Indonesian banks preferred the conventional banking system to a banking system based on Islamic sharia. With the establishment of Bank Muamalat Indonesia in 1991, which was the first bank based on Islamic sharia. In addition, the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking shows a strong commitment to the development of Islamic banking. Article 19 paragraph (1) of the Law regulates business activities carried out by Islamic banks, including sharia contracts such as mudharabah, murabahah, ijarah, kafalah, and others. In sharia bank guarantee products, kafalah is a contract, if there is a default, execution will be carried out on the object of the guarantee, execution is an attempt by a party won in a decision to obtain what is rightfully entitled to him with the help of legal force.  Therefore, this study uses a statute approach and conceptual approach where there are rules regarding kafalah in Islamic banks which will then be seen as appropriate or not with what has been applied in Islamic banks in Indonesia. 
Pengaturan Sistem Hukum Jaminan di Indonesia Prayitno, Eko Nurrahmat; Syafriana, Rizka
EduYustisia Vol 3, No 2 (2024): Oktober-Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum perjanjian sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat karena erat kaitannya dengan kerja sama dalam segala interaksi antara orang perseorangan, perseorangan dan badan hukum, serta badan hukum. Kerjasama merupakan salah satu contoh hubungan hukum atau perbuatan hukum yang berisikan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam suatu akta atau surat perjanjian. Surat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi; “para pihak dalam membuat kontrak bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya.” Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1320 – Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum jaminan yang merupakan terjemahan dari istilah security law atau zekerheidsrechten adalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (orang tertentu). Hukum jaminan menjadi penting karena memiliki fungsi sebagai penunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya. Hukum jaminan yang didalamnya merupakan persoalan kredit yang bersangkut paut atau berkaitan dengan pihak bank, dimana jaminan adalah benda yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antar kreditur dan debitur.
PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARISAN DALAM WARIS PERDATA, WARIS ISLAM DAN WARIS ADAT (BATAK TOBA) Sarah, Ester Yuspita; Zannah, Miftahul; Syafriana, Rizka
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.22771

Abstract

AbstrakPenelitian ini membandingkan sistem pembagian warisan dalam waris perdata, waris Islam, dan waris adat Batak Toba. Waris perdata mengutamakan hukum positif dengan pembagian proporsional, waris Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dengan ketentuan yang rinci, sementara waris adat Batak Toba lebih mengutamakan prinsip patrilineal. Perbandingan ini mengungkapkan perbedaan mendalam antar sistem hukum dalam pembagian warisan yang dipengaruhi oleh faktor hukum, agama, dan budaya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS Fauzi, Mhd Rizky; Syafriana, Rizka
BULETIN KONSTITUSI Vol. 5, No. 2 (2024): Vol 5, No 2
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i2.22775

Abstract

AbstrakKetika seseorang meninggal dunia, pikiran kita seringkali terarah pada isu warisan. Oleh karena itu, masyarakat umumnya menginginkan adanya peraturan yang mengatur tentang pembagian warisan. Salah satu cara untuk mengalihkan harta milik seseorang kepada orang lain berdasarkan prinsip tabarru' (berbuat baik) adalah melalui wasiat. Secara umum, wasiat adalah tindakan di mana seseorang memberikan hak atas harta bendanya kepada pihak lain, yang mulai berlaku setelah yang berwasiat meninggal dunia. Apabila seorang meninggal dunia dan semasa hidupnya telah membuat wasiat atas sebagian harta kekayaannya, baik kepada individu maupun lembaga, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris. Namun, jumlah harta yang bisa diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total kekayaan yang ditinggalkan, untuk melindungi hak-hak ahli waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diinformasikan bahwa terdapat jumlah minimal yang wajib diterima oleh ahli waris, yang dikenal sebagai bagian mutlak (legitieme portie). Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan legitieme portie dalam akta hibah wasiat, sesuai dengan Pasal 902 KUHPerdata, pelanggaran tersebut tidak menyebabkan hibah wasiat menjadi "batal demi hukum" (nietigheid), melainkan hanya dapat diajukan permohonan untuk pembatalannya.
Co-Authors Anggita Fahrani Asliani Fajriawati Fajriawati Fauzi, Mhd Rizky HARIYANTO HARIYANTO Ida Hanifah Koto, Ismail Lilawati Ginting Mirsa Astuti Nadia Ramadhani Octora Nailah Sabrina Nurhilmiyah Onny Medaline Prayitno, Eko Nurrahmat Ramlan Ramlan Ramlan Renaldi Selian, Adha Sarah, Ester Yuspita Zannah, Miftahul