Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Tasya Adela Talitha
Universitas Bina Bangsa
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Influence of Labor Organization Participation on Minimum Wage Policy in Banten Province Farah Fadilla Putri; Eli Apud Saepudin; Neng Cahya Yulianti; Tasya Adela Talitha; Nabila Astuti Istyaningrum; Azzahra Nayla Aqila
MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 3 (2024): MEI-JULI
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i3.1660

Abstract

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ketenagakerjaan, organisasi dapat berupa serikat pekerja atau federasi buruh yang bertujuan memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Buruh adalah individu yang bekerja untuk mendapatkan upah. Mereka dapat bekerja di berbagai sektor, seperti industri, manufaktur, dan jasa. Para pekerja seringkali bergabung dengan organisasi untuk memperkuat suara mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kebijakan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur sesuatu. Dalam konteks ketenagakerjaan, kebijakan dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, upah, jam kerja, dan syarat-syarat kerja. Organisasi buruh mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Mereka menganjurkan kebijakan-kebijakan yang pro-buruh, seperti upah minimum yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman. Organisasi buruh juga membantu pekerja dalam menyelesaikan perselisihan dengan pengusaha. Kebijakan yang pro tenaga kerja dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan yang baik dapat memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman. Organisasi, pekerja, dan kebijakan saling terkait erat. Organisasi buruh membantu pekerja memperjuangkan hak dan kesejahteraannya. Kebijakan yang pro tenaga kerja dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang di Pasar Baru Kranggot oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon Tasya Adela Talitha; Gatot Hartoko; Eli Apud Saepudin
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2026): Juli-September, Isu dan Tantangan Kontemporer dalam Pendidikan, Ilmu Sosial, da
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/wtxhf274

Abstract

Penataan pedagang di Pasar Baru Kranggot oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas perdagangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pedagang yang berjualan tidak sesuai lokasi yang ditetapkan, pemanfaatan area jalan dan ruang publik untuk berdagang, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang di Pasar Baru Kranggot oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum optimal. Aspek komunikasi kebijakan masih perlu diperkuat, ketersediaan sumber daya dan fasilitas penataan masih terbatas, sikap pelaksana relatif mendukung, sedangkan mekanisme birokrasi dan pengawasan belum sepenuhnya konsisten. Kesimpulannya, keberhasilan penataan pedagang memerlukan penguatan komunikasi, penyediaan fasilitas, pengawasan berkelanjutan, serta koordinasi antara pemerintah, pengelola pasar, dan pedagang agar tercipta lingkungan pasar yang tertib dan nyaman.
Co-Authors Azzahra Nayla Aqila Eli Apud Saepudin Farah Fadilla Putri Gatot Hartoko Nabila Astuti Istyaningrum Neng Cahya Yulianti