Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Influence of Labor Organization Participation on Minimum Wage Policy in Banten Province Farah Fadilla Putri; Eli Apud Saepudin; Neng Cahya Yulianti; Tasya Adela Talitha; Nabila Astuti Istyaningrum; Azzahra Nayla Aqila
MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 3 (2024): MEI-JULI
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i3.1660

Abstract

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ketenagakerjaan, organisasi dapat berupa serikat pekerja atau federasi buruh yang bertujuan memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Buruh adalah individu yang bekerja untuk mendapatkan upah. Mereka dapat bekerja di berbagai sektor, seperti industri, manufaktur, dan jasa. Para pekerja seringkali bergabung dengan organisasi untuk memperkuat suara mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kebijakan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur sesuatu. Dalam konteks ketenagakerjaan, kebijakan dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, upah, jam kerja, dan syarat-syarat kerja. Organisasi buruh mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja. Mereka menganjurkan kebijakan-kebijakan yang pro-buruh, seperti upah minimum yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman. Organisasi buruh juga membantu pekerja dalam menyelesaikan perselisihan dengan pengusaha. Kebijakan yang pro tenaga kerja dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan yang baik dapat memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, dan kondisi kerja yang aman. Organisasi, pekerja, dan kebijakan saling terkait erat. Organisasi buruh membantu pekerja memperjuangkan hak dan kesejahteraannya. Kebijakan yang pro tenaga kerja dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
Strategi Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cilegon Azzahra Nayla Aqila; Rizki Amilia; Try Adhi Bangsawan
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2026): Juli-September, Isu dan Tantangan Kontemporer dalam Pendidikan, Ilmu Sosial, da
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/fjrjyr45

Abstract

Violence against children in Cilegon City remains a serious issue that requires integrated supervision and control. The Regional Technical Implementation Unit for Women and Child Protection (UPTD PPA) plays a strategic role in ensuring that prevention, case handling, assistance, and protection for child victims of violence are implemented effectively. This study aims to analyze the supervision strategies implemented by UPTD PPA in controlling violence against children in Cilegon City and to identify supporting and inhibiting factors in their implementation. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Informants were selected purposively based on their involvement in and knowledge of child protection services. The results show that UPTD PPA’s supervision strategy is carried out through monitoring reported cases, coordinating with the police, health facilities, local government, schools, and communities, as well as providing psychological and legal assistance to victims. However, implementation continues to face several challenges, including limited human resources, inadequate supporting facilities, low public awareness of reporting cases, and coordination that has not been fully optimized. In conclusion, UPTD PPA’s supervision strategy has been implemented, but it needs to be strengthened through improved human resource capacity, supporting facilities, cross-sector coordination, and public education to achieve more effective and sustainable control of violence against children.