Akbar Hidayatullah Daud
Universitas Islam Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya Hidayatullah Daud, Akbar
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i4.690

Abstract

Sistem keuangan syariah menjadi fokus penelitian yang semakin mendalam dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti oleh kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Murabahah yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Data juga dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memahami secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya menerapkan pendekatan penyelesaian sengketa Murabahah yang proaktif dan berbasis syariah, dengan fokus pada mediasi dan negosiasi. Namun, beberapa tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum syariah dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadiah Tasikmalaya dan nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang diambil oleh BPRS itu sendiri, yakni di mana dalam penyelesaian sengketa ini BPRS mengambil 2 langkah dalam penyelesaiannya, yakni dengan penyelesaian litigasi dan juga penyelesaian non litigasi seperti. Penyelesaian Non litigasi dilakukan dengan pemanggilan oleh BPRS kepada nasabahnya yang dilakukan dengan mengirimkan administrasi pelunasan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, BPRS mengambil langkah untuk menggugat secara perdata pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.
Perlindungan Hukum Pemegang Protokol Notaris atas Akta Yang Menjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Daud, Akbar Hidayatullah
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art10

Abstract

This study discusses first, the form of legal protection for holders of notary protocols for deeds that become lawsuits in the Yogyakarta district court; and second, the responsibility of the holder of the notary protocol for the deed that became a lawsuit in the Yogyakarta district court. The type of research used is normative by using a doctrinal or conceptual approach and qualitative data analysis. The results of this study conclude, first, the form of protection for notary protocol holders when problems occur in the future is protected in UUJN and UUJNP where the mechanism for examining notaries by judges, prosecutors, and the police against notaries holding notary protocols is through the Notary Honorary Council (MKN) in other words, waiting for approval from the MKN first. Second, the responsibility of the notary protocol holder is only limited to the protocol he issued, in the form of a gross deed, a deed excerpt, and a copy of the deed. One time there is a problem with the deed that becomes the protocol, the notary holding the protocol has no responsibility for the deed previously made by the notary and the parties concerned.Keywords: legal protection, notary protocol, responsibility AbstrakPenelitian ini membahas terkait pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta; dan kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan memggunakan pendekatan dokrinal atau konseptual serta Analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, bentuk perlindungan bagi pemegang protokol notaris ketika terjadi permasalahan dikemudian hari dilindungi dalam UUJN dan UUJNP yang dimana mekanisme untuk pemeriksaan notaris oleh hakim, jaksa serta kepolisian terhadap notaris yang memegang protokol notaris dengan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam arti kata lain menunggu persetujuan dari MKN terlebih dahulu. Kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris hanya sebatas protokol yang dia keluarkan, berupa grosse akt, kutipan akta dan salinan akta. Suatu saat terjadi permasalahan terhadap akta yang menjadi protokolnya, maka notaris yang memegang protokol tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat sebelumnya notaris dan para pihak yang bersangkutan.Kata kunci: perlindungan hukum, protokol notaris, tanggung jawab