Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Officium Notarium Jurnal Hukum Indonesia
Akbar Hidayatullah Daud
Universitas Islam Indonesia
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya Hidayatullah Daud, Akbar
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 4 (2023): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v2i4.690

Abstract

Sistem keuangan syariah menjadi fokus penelitian yang semakin mendalam dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti oleh kompleksitas dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Murabahah yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya. Data juga dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memahami secara komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya menerapkan pendekatan penyelesaian sengketa Murabahah yang proaktif dan berbasis syariah, dengan fokus pada mediasi dan negosiasi. Namun, beberapa tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum syariah dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadiah Tasikmalaya dan nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang diambil oleh BPRS itu sendiri, yakni di mana dalam penyelesaian sengketa ini BPRS mengambil 2 langkah dalam penyelesaiannya, yakni dengan penyelesaian litigasi dan juga penyelesaian non litigasi seperti. Penyelesaian Non litigasi dilakukan dengan pemanggilan oleh BPRS kepada nasabahnya yang dilakukan dengan mengirimkan administrasi pelunasan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, BPRS mengambil langkah untuk menggugat secara perdata pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.
Perlindungan Hukum Pemegang Protokol Notaris atas Akta Yang Menjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Daud, Akbar Hidayatullah
Officium Notarium Vol. 4 No. 1: MEI 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol4.iss1.art10

Abstract

This study discusses first, the form of legal protection for holders of notary protocols for deeds that become lawsuits in the Yogyakarta district court; and second, the responsibility of the holder of the notary protocol for the deed that became a lawsuit in the Yogyakarta district court. The type of research used is normative by using a doctrinal or conceptual approach and qualitative data analysis. The results of this study conclude, first, the form of protection for notary protocol holders when problems occur in the future is protected in UUJN and UUJNP where the mechanism for examining notaries by judges, prosecutors, and the police against notaries holding notary protocols is through the Notary Honorary Council (MKN) in other words, waiting for approval from the MKN first. Second, the responsibility of the notary protocol holder is only limited to the protocol he issued, in the form of a gross deed, a deed excerpt, and a copy of the deed. One time there is a problem with the deed that becomes the protocol, the notary holding the protocol has no responsibility for the deed previously made by the notary and the parties concerned.Keywords: legal protection, notary protocol, responsibility AbstrakPenelitian ini membahas terkait pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta; dan kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris atas akta yang menjadi gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan memggunakan pendekatan dokrinal atau konseptual serta Analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, bentuk perlindungan bagi pemegang protokol notaris ketika terjadi permasalahan dikemudian hari dilindungi dalam UUJN dan UUJNP yang dimana mekanisme untuk pemeriksaan notaris oleh hakim, jaksa serta kepolisian terhadap notaris yang memegang protokol notaris dengan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam arti kata lain menunggu persetujuan dari MKN terlebih dahulu. Kedua, tanggung jawab pemegang protokol notaris hanya sebatas protokol yang dia keluarkan, berupa grosse akt, kutipan akta dan salinan akta. Suatu saat terjadi permasalahan terhadap akta yang menjadi protokolnya, maka notaris yang memegang protokol tersebut tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuat sebelumnya notaris dan para pihak yang bersangkutan.Kata kunci: perlindungan hukum, protokol notaris, tanggung jawab
Peningkatan Pemahaman Masyarakat di Desa Molowahu Terhadap Delik-Delik Baru Dalam KUHP Imran, Suwitno Y; Puluhulawa, Irlan; Daud, Akbar Hidayatullah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Langkah menjelaskan kepada masyarakat umum terhadap adanya pembaruan KUHP baru yang memuat juga pembaruan delik dan sistem pemidanaan menjadi penting khususnya di daerah yang potensi pelanggaran dan tindak pidananya sering terjadi, seperti di desa Molowahu, Kecamatan Tibawa. Di desa ini, persosalan pidana menjadi hal yang sering terjadi, seperti penganiayaan, pencemaran nama baik-penghinaan, pencurian, peredaran minuman keras, penyerobotan tanah, hingga berbagai jenis pidana lainnya yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama kemudian mengalami pembaruan dalam KUHP baru, termasuk berbagai macam delik yang diatur didalamnya. Oleh sebab itu akan dilakukan beberapa langkah pemecahan masalahanya, yakni penyuluhan hukum jenis delik-delik baru dalam KUHP nasional dan pembuatan media informasi desa yang kreatif dan edukatif. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dilakukan terlebih dahulu langkah pemetaan potensi wilayah dan koordinasi dengan pemerintah desa. Pemetaan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada beberapa orang yang telah ditetapkan mewakili berbagai unsur yang ada di desa. Hasil pengadian menunjukkan bahwa secara keseluruhan program yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya perspektif yang baru masyarakat Molowahu terhadap konteks delik-delik dalam KUHP baru yang disampaikan melalui penyuluhan hukum, informasi di baliho konvensional, maupun di media digital.
Education Assistance and Legal Consultation Related to Community Legal Protection in Digital Transactions Kurniawan, Heru; Dungga, Weny Almorafid; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir; Apripari; Elfikri, Nurul Fazri; Amrain, Fitran; Usman, Ramadhan; Daud, Akbar Hidayatullah
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2026): Mei
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/0f5y7z02

Abstract

The development of digital technology has encouraged the increasing use of electronic transactions in various walks of life, including in rural areas. However, the rapid utilization of digital transactions has not been balanced with an adequate level of public understanding of the law, causing various legal risks such as online fraud, misuse of personal data, and legal uncertainty in electronic agreements. This community service activity aims to improve the legal literacy of the community through educational assistance and legal consultation related to legal protection in digital transactions. The method used is in the form of legal counseling and direct consultation held in Mekar Jaya village, Duhiadaa District, Pohuwato Regency, involving village officials and the general public. The results of the activities show that the public has been actively using digital transaction services, but still has a limited understanding of the legal rights and obligations as digital consumers. Through practical and contextual education, people are beginning to understand the importance of personal data protection, the validity of electronic agreements, and dispute resolution mechanisms in digital transactions. This legal assistance and consultation proved to be effective in increasing the legal awareness of the public and strengthening their position in facing the risks of digital transactions. This activity is expected to contribute to creating a secure, fair, and equitable digital transaction ecosystem, as well as being a model for sustainable legal service in the era of digital transformation.
Legal education and land mediation as an effort to build legal certainty on border land in Dembe I Village Bakung, Dolot Alhasni; Hadju, Zainal Abdul Aziz; Amrain, Fitran; Piyo, Sofyan; Elfikri, Nurul Fazri; Daud, Akbar Hidayatullah; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/qfnr7x42

Abstract

Border Land Management in coastal areas often presents juridical and social problems, including in Dembe I Village, Gorontalo City. Communities in this region face uncertainty about the legal status of the boundary land they occupy, although some have pocketed title certificates. The lack of legal understanding, the absence of village mediation institutions, and overlapping land administration add to the complexity of the problem. The thematic real work lecture (KKN) Program Phase II of Gorontalo State University was implemented to respond to these problems through a participatory and collaborative approach. The methods taken include legal counseling with the National Land Agency and the Faculty of law, citizen dialogue forums, participatory mapping, and the preparation of operational standards for land mediation procedures. The results of the activity showed an increase in Community Legal Literacy, the birth of critical awareness about the differences in formal rights and functions of space, as well as the drafting of mediation SOP documents as a local instrument for non-litigation dispute resolution. The conclusion of this activity confirms that the law can be presented in a communicative way to bridge the interests of the state in maintaining protected areas with the rights of communities in maintaining living space. This finding also implies that the model of service based on participatory legal education can be replicated in other coastal areas facing similar problems
Co-Authors Apripari, Apripari Dolot Alhasni Bakung Dungga, Weny Almorafid Fitran Amrain Hadju, Zainal Abdul Aziz Heru Kurniawan Irlan Puluhulawa Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Nurul Fazri Elfikri Ramadhan Usman Sofyan Piyo Suwitno Yutye Imran