Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan: Studi Kasus Kota Medan Tuti Atika; Randa Putra Kasea Sinaga
International Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 4 No. 2 (2026): International Journal of Social Sciences and Humanities
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/ijssh.v4i2.2810

Abstract

Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) merupakan instrumen kebijakan utama untuk menjaga ketahanan pangan, khususnya di wilayah perkotaan yang menghadapi tekanan alih fungsi lahan akibat urbanisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam perlindungan berkelanjutan terhadap lahan pertanian penghasil pangan di kawasan perkotaan, dengan menggunakan Kota Medan sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta kajian terhadap kebijakan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan PLP2B. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam melindungi lahan pertanian di Kota Medan belum sepenuhnya optimal. Hal ini ditandai oleh lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah, terbatasnya penegakan regulasi, serta dominannya kepentingan pembangunan perkotaan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah daerah cenderung berperan sebagai regulator dan fasilitator, tetapi belum efektif dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan secara konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan komitmen politik, integrasi perencanaan tata ruang dan kebijakan pertanian, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah merupakan prasyarat penting untuk memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kawasan perkotaan.
Penelitian Implementasi Program Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan Yuni Mittra Simanullang; Tuti Atika; Fajar Utama Ritonga
Jurnal Intervensi Sosial Vol. 1 No. 2 (2022): Perlindungan dan jaminan sosial
Publisher : Talenta usu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/intervensisosial.v1i2.10361

Abstract

Penyandang disabilitas intelektual merupakan disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual, maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari, dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun. Namun disabilitas intelektual masih kurang tersentuh layanan kesejahteraan sosial sebagai upaya keberdayaan sosial ekonomi bagi mereka. Oleh karena itu pemerintah melalui Balai Besar Kartini di Temanggu berupaya menjangkau disabilitas intelektual diberbagai wilayah seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memberikan program bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bertujuan untuk kemandirian yang membawa dampak positif bagi penyandang disabilitas intelektual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan ATENSI terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan. Informan penelitian ini yaitu informan kunci, Informan utama dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dianalisis mengunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teori implementasi David C. Korten yang menyatakan program berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian tiga unsur implementasi program yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat, program dengan organisasi pelaksana dan pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program bantuan ATENSI terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berjalan dengan sesuai, namun untuk kemanfaatan program dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan kurang kelihatan.