Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah
Siti Atika Optafiyacha
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Humanities Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Analisis Program Lapor Mas Wapres dalam Perspektif Good Governance Alila Arsyi; Jasmine Ubaedi; Salma Huroidhoh; Siti Atika Optafiyacha; Jerry Indrawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2421

Abstract

Dalam upaya menghadapi perkembangan teknologi yang menuntut reformasi birokrasi, pemerintahan Prabowo-Gibran meluncurkan program Lapor Mas Wapres dalam upaya mendukung layanan pengaduan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah reformasi birokrasi dalam program Lapor Mas Wapres telah  sesuai dengan prinsip Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif digunakan melalui observasi website Lapor Mas Wapres dan juga studi literatur pada sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini meski bertujuan baik dengan mengadopsi teknologi digital dan kolaborasi layanan tatap muka, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kendala teknis, keterbatasan akses, masalah perlindungan data, serta potensi tumpang tindih dengan SP4N Lapor. Sehingga program ini belum sepenuhnya mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan keenam prinsip utama Good Governance. Berdasarkan analisis, terdapat keterbatasan infrastruktur digital sehingga tidak inklusif, keterbukaan informasi yang minim di website, efektivitas yang kurang karena pengaduan langsung yang hanya ada di pusat kota, dan perlu adanya kepastian jaminan hukum agar tidak rentan diskriminatif dalam layanan pengaduan.
Analisis Portal Open Data KPU (opendata.kpu.go.id) dalam Mendukung Open Government di Indonesia pada Tahun 2024 Alila Arsyi; Salma Huroidhoh; Siti Atika Optafiyacha; Fatkhuri Fatkhuri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol. 6 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v6i1.150

Abstract

Open Government di Indonesia telah menjalankan berbagai rangkaian dalam upaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Salah satu bentuk komitmen Open Government Indonesia adalah keterbukaan dalam tata kelola data pemilihan umum melalui portal opendata.kpu.go.id. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterbukaan tata kelola data yang dimiliki KPU yaitu portal opendata.kpu.go.id sesuai dengan prinsip-prinsip Open Government. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data melalui portal opendata.kpu.go.id dan studi literatur dilakukan melalui beberapa sumber, termasuk jurnal online, buku dan publikasi terkait dengan Open Government, Open Data dan Open Data KPU. Temuan pertama, transparansi dalam portal Open Data KPU masih belum memiliki banyak data atau bahkan terdapat kategori data yang masih belum tersedia, seperti laporan dana kampanye, informasi terkait pemilu 2024 dan lainnya; kedua, kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); ketiga, partisipasi masyarakat dalam implementasi Open Data KPU dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Akan tetapi, pada Open Data KPU tidak ada laporan jumlah masyarakat yang mengunjungi portal Open Data KPU; tidak ada penjelasan jumlah masyarakat yang membuka informasi terkait kepemiluan; dan tidak ada jumlah masyarakat sebagai pemohon informasi terkait laporan kepemiluan. Penelitian ini dilakukan sebagai kebaruan serta memperluas diskursus mengenai kajian Open Government di Indonesia.
Co-Authors Alila Arsyi Fatkhuri, Fatkhuri Jasmine Ubaedi Jerry Indrawan Salma Huroidhoh