Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IZIN ISTRI DALAM POLIGAMI (UU PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974) Agus Mukmin; Paramita Rusadi
Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2024): Syariah, Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Polygamy is a sensitive issue in Indonesian society, especially because it is related to religious, cultural and legal aspects. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage regulates that a husband who wishes to have polygamy must fulfill a number of requirements, including obtaining permission from the first wife and the religious court. This research aims to explore the level of public understanding of these legal provisions, the factors that influence this understanding, and their impact on the practice of polygamy in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation and literature study. Research respondents consisted of individuals with diverse educational, religious and cultural backgrounds. The research results show that people's understanding of wives' consent to polygamy still varies. Some people understand this regulation as an effort to legally protect women's rights, but others see it as an obstacle to implementing polygamy in accordance with religious teachings or cultural traditions. Factors such as level of education, access to legal information, and social norms have been shown to have a significant influence on this understanding. Poligami merupakan isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia, terutama karena berkaitan dengan aspek agama, budaya, dan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memperoleh izin dari istri pertama dan pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat pemahaman masyarakat tentang ketentuan hukum tersebut, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta dampaknya terhadap praktik poligami di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Responden penelitian terdiri dari individu dengan latar belakang pendidikan, agama, dan budaya yang beragam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang izin istri dalam poligami masih beragam. Sebagian masyarakat memahami aturan ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, namun sebagian lainnya menganggapnya sebagai hambatan dalam pelaksanaan poligami yang sesuai dengan ajaran agama atau tradisi budaya. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi hukum, dan norma-norma sosial terbukti berpengaruh signifikan terhadap pemahaman ini.

KEBUTUHAN MANUSIA MENURUT PERSPEKTIF ASY-SYĀṬIBῙ DAN ABRAHAM MASLOW (STUDI PERBANDINGAN) Artiyanto Artiyanto; Agus Mukmin; Ikit Ikit; Husni Husni
Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah Vol 3 No 1 (2023): Maret, Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah
Publisher : Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53888/alidaroh.v3i1.653

This research aims to find similarities and differences as well as the relevance of the theory of human needs according to Ash-Syāṭibī and Abraham Maslow. This research uses qualitative methods with the type of literature study. The theory used is benefit theory with a comparative approach. The data used is secondary data in the form of books written directly by ash-Syāṭibī and Abraham Maslow. This research foundthat ash-Syāṭibī's theory with a time span of emergence that is far from Maslow's theory still has significant relevance to Maslow's theory of needs. Ash-Syāṭibī's theory has the advantage of being inclusive in accepting changes in human needs in the future as a result of advances in science and technology. On the other hand, Maslow's theory is limited and closed, so that if one day a new need arises, apart from the five hierarchies of needs that have been expressed, then the new need needs to be created in a new hierarchy because it is not suitable to be included in one of the existing hierarchies, because the existing hierarchy is closed and limited. However, ash-Syāṭibī's theory regarding human needs is still implicit, not explicit like Abraham Maslow's theory. This is the weak point of Ash-Syāṭibī's theory when compared to Abraham Maslow's theory, besides that Ash-Syāṭibī has not revealed the needs of modern humans such as the need for esteem and the need for self-actualization into the hierarchy of maqāṣid al-Syarīah that he compiled Penelitian ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta relevansi teori kebutuhan manusia menurut asy-Syāṭibī dan Abraham Maslow. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah teori maslahat dengan pendekatan perbandingan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku-buku yang ditulis langsung oleh asy-Syāṭibī dan Abraham Maslow. Penelitian ini menemukan bahwa teori asy-Syāṭibī dengan rentang waktu kemunculan yang terpaut jauh dari teori Maslow masih memiliki relevansi yang signifikan dengan teori kebutuhan Maslow. Teori asy-Syāṭibī memiliki keunggulan karena bersifat inklusif untuk menerima perubahan kebutuhan manusia di masa mendatang sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebaliknya teori Maslow bersifat terbatas dan tertutup sehingga jika suatu saat muncul kebutuhan baru, selain dari lima hieararki kebutuhan yang telah diungkapkan maka kebutuhan baru itu perlu dibuatkan hierarki baru karena tidak cocok untuk dimasukkan ke dalam salah satu dari hierarki yang ada, sebab hierarki yang ada bersifat tertutup dan terbatas. Meski demikian, teori asy-Syāṭibī memengenai kebutuhan manusia masih bersifat implisit, belum eksplisit seperti teori Abraham Maslow. Hal inilah yang menjadi titik lemah teori asy-Syāṭibī jika dibandingkan dengan teori Abraham Maslow disamping asy-Syāṭibī belum mengungkap kebutuhan manusia modern seperti kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri ke dalam hieararki maqāṣid al-syarīah yang ia susun.

MENINJAU KEMBALI BATAS AURAT DALAM FIQH (Pendekatan Lughawī dan Maqāṣidi dalam Memahami Qs. An-Nūr 30-31) Artiyanto Artiyanto; Agus Mukmin; Husni Husni
Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah Vol 4 No 1 (2024): Maret, Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah
Publisher : Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam (IAI) Al-Azhaar Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53888/alidaroh.v4i1.692

This research aims to review the boundaries of aurat in fiqh, followed by creating new boundaries according to the results of linguistic interpretation and the maqāṣid asy-syarīah approach. This research uses qualitative methods in the form of literature study with a language (lughawī) and maqāṣid asy-syarī'ah (maqāṣidī) approach. This research defines the aurat as a part of the body that must be covered for human benefit. The results of the research formulate the limits of intimate parts according to Qs. al-Nur: 30-31 are: (1) genitals, both for men and women; (2) especially for women: parts of the body that are usually worn with jewelry but are not shown to other people, such as the top of the ankle which is usually worn with ankle bracelets, the ear which is usually worn with earrings, the top of the wrist which is usually worn with bracelets, and neck to chest where a necklace is usually worn; and (3) especially for women: head to chest (hair, ears, neck and breasts are genitalia, except for the face because it is the part of the body that is usually exposed). The linguistic interpretation of the verse shows that the limits of the aurat in Qs. al-Nur: 30-31 is more appropriate to interpret it with its original meaning (maknā al-wadh'i) or the meaning of its common usage (maknā isti'māl). The research results also show that determining the boundaries of the aurat in fiqh cannot be separated from cultural influences (Arab culture), where these boundaries do not bind everyone from different clothing cultures as long as the determined boundaries are still in accordance with maqāṣid asy-syarīah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali batas aurat dalam fiqh yang dilanjutkan dengan membuat batasan yang baru sesuai hasil penafsiran secara kebahasaan dan pendekatan maqāṣid asy-syarīah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk studi kepustakaan dengan pendekatan bahasa (lughawī) dan maqāṣid asy-syarī‘ah (maqāṣidī). Penelitian ini merumuskan aurat sebagai bagian tubuh yang wajib ditutupi untuk kemaslahatan manusia. Hasil penelitian menetapkan batas aurat menurut Qs. al-Nur: 30-31 adalah: (1) kemaluan, baik bagi laki-laki ataupun perempuan; (2) khusus bagi perempuan: bagian tubuh yang biasa dikenakan perhiasan namun tidak diperlihatkan kepada orang lain, seperti bagian atas mata kaki yang biasa dikenakan gelang kaki, telinga yang biasa dikenakan anting-anting, bagian atas pergelangan tangan yang biasa dikenakan gelang tangan, dan leher sampai dada yang biasa dipasangkan kalung; dan (3) khusus bagi perempuan: kepala hingga dada (rambut, telinga, leher dan bagian payudara adalah aurat terkecuali wajah karena merupakan anggota tubuh yang biasa ditampakkan). Penafsiran ayat secara kebahasaan menunjukkan bahwa batasan aurat dalam Qs. al-Nur: 30-31 lebih sesuai jika dimaknai dengan makna aslinya (maknā al-wadh‘i) atau makna pemakaiannya yang umum (maknā isti‘māl). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penentuan batas aurat dalam fiqh tidak terlepas dari pengaruh budaya Arab di mana batas-batas tersebut tidak mengikat setiap orang dari dengan budaya berpakaian yang berbeda selama batas-batas yang ditentukan masih sesuai dengan maqāṣid asy-syarīah.

Pendampingan Individual Layanan Digital Pensiun ASABRI di Kantor Pos Lubuklinggau Agus Mukmin; Erwan Iskandar
SOCIRCLE : Journal Of Social Community Services Vol. 5 No. 2 (2026): SOCIRCLE: Journal Of Social Community Services
Publisher : PT. Berkah Digital Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58468/socircle.v5i2.58

Digitalisasi layanan pensiun menawarkan efisiensi administratif, tetapi dapat menimbulkan hambatan bagi pensiunan yang memiliki keterbatasan pengalaman menggunakan aplikasi, memahami prosedur, atau mengikuti autentikasi biometrik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memfasilitasi akses pensiunan terhadap tahapan layanan digital dan administratif ASABRI melalui pendampingan individual di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau 31600. Program dilaksanakan selama periode layanan 12 Juli–12 Agustus 2025 dan menjangkau 21 pensiunan yang datang dengan kebutuhan bantuan. Pendekatan berbasis kasus mencakup identifikasi kebutuhan, edukasi prosedur, demonstrasi ASABRI STAR, pendampingan autentikasi dan validasi identitas, bantuan dokumen atau migrasi saluran pembayaran, serta rujukan kepada petugas berwenang. Evaluasi dilakukan secara deskriptif menggunakan catatan lapangan, log aktivitas, wawancara singkat, dan dokumentasi. Seluruh peserta memperoleh bantuan pada sekurang-kurangnya satu tahapan layanan. Kebutuhan yang muncul meliputi pemahaman alur, kelengkapan dan kesesuaian data, kegagalan biometrik, migrasi pembayaran, serta gangguan sistem atau keterlambatan data pusat. Pendampingan membantu peserta mengikuti langkah berikutnya, mengidentifikasi kekurangan dokumen, mengulang autentikasi dengan teknik yang benar, atau memperoleh jalur rujukan yang jelas. Karena log awal tidak dirancang untuk menghasilkan distribusi status penyelesaian per kasus maupun profil demografis, hasil ditafsirkan sebagai capaian proses dan hasil langsung, bukan dampak jangka panjang. Program menghasilkan alur pendampingan lima tahap dan menegaskan perlunya model layanan hibrida yang menggabungkan teknologi, dukungan manusia, serta alternatif verifikasi non-digital bagi pengguna lanjut usia.

Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam dalam Praktik UMKM Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah Elce Purwandari; Agus Mukmin
AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2025): Juni
Publisher : UIN AM. Sangadji Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/eksy.v7i1.9858

This study examines the application of Islamic business ethics values in the operations of the MSME Dendeng Pucuk Ubi Wak Idah, and their influence on the sustainability and reputation of the business from the perspective of customers and the surrounding community. The main problem addressed is how Islamic ethical values are implemented in business practices and how these values foster customer trust and loyalty. The research employs a qualitative approach, using in-depth interviews with key informants, including the business owner, employees, customers, suppliers, religious leaders, and neighbors. Findings reveal that honesty, trustworthiness, responsibility, and fairness are the fundamental principles consistently upheld in the business. These values not only build a positive reputation and harmonious relationships with stakeholders but also strengthen the business’s sustainability through customer trust and community support. This study contrIbutes to MSME management theory by incorporating spiritual and social relationship dimensions as key factors for success. In conclusion, the comprehensive internalization of Islamic business ethics is crucial in maintaining and developing MSMEs. Practical recommendations are offered for MSME practitioners to integrate these values to enhance trust and competitiveness, and for future research to expand studies to other MSME sectors.

CULTIVATING CIVIC VIRTUE AND SOCIAL ENGAGEMENT THROUGH STUDENT ORGANIZATIONS: EVIDENCE FROM IPNU SUMBER HARTA Tri Irwanto; Erwin Rochmansyah; Agus Mukmin
Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Asy-Syukriyyah
Publisher : STAI Asy-Syukriyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36769/asy.v27i1.1851

The cultivation of civic virtue and social engagement among students is increasingly important in addressing social change, declining community participation, and the influence of digital culture. This study examines the role of Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumber Harta in fostering civic virtue and strengthening students’ social engagement. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, participant observation, and document analysis involving organizational advisors, former leaders, active administrators, and community figures. The findings indicate that IPNU promotes civic virtue through responsibility, discipline, tolerance, leadership, civic awareness, and commitment to the common good. The organization also enhances social engagement through religious activities, social services, charitable programs, and community participation initiatives. Supporting factors include strong leadership, value-based organizational culture, cadre development, and community support, while financial limitations and competing responsibilities remain challenges. Faith-based student organizations can serve as effective platforms for civic education and active citizenship development.

CULTIVATING CIVIC VIRTUE AND SOCIAL ENGAGEMENT THROUGH STUDENT ORGANIZATIONS: EVIDENCE FROM IPNU SUMBER HARTA Tri Irwanto; Erwin Rochmansyah; Agus Mukmin
Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 27 No. 1 (2026): Jurnal Asy-Syukriyyah
Publisher : STAI Asy-Syukriyyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36769/asy.v27i1.1851

The cultivation of civic virtue and social engagement among students is increasingly important in addressing social change, declining community participation, and the influence of digital culture. This study examines the role of Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Sumber Harta in fostering civic virtue and strengthening students’ social engagement. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, participant observation, and document analysis involving organizational advisors, former leaders, active administrators, and community figures. The findings indicate that IPNU promotes civic virtue through responsibility, discipline, tolerance, leadership, civic awareness, and commitment to the common good. The organization also enhances social engagement through religious activities, social services, charitable programs, and community participation initiatives. Supporting factors include strong leadership, value-based organizational culture, cadre development, and community support, while financial limitations and competing responsibilities remain challenges. Faith-based student organizations can serve as effective platforms for civic education and active citizenship development.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search