Garuda - Garba Rujukan Digital

Aspek Hukum Kontrak Elektronik (Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital) takwim azami; Anto Kustanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Salah satu perubahan signifikan adalah munculnya kontrak elektronik (e-contract) sebagai instrumen utama dalam transaksi digital. Karakteristik utama kontrak elektronik meliputi kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai bentuk transaksi, baik domestik maupun lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur kontrak elektronik, mengupas tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan menganalisis prospek pengembangannya di Indonesia.Tantangan utama dalam implementasi kontrak elektronik meliputi tiga aspek kritis: pertama, perlindungan keamanan data pribadi yang sering kali menjadi isu sensitif dalam transaksi digital; kedua, jurisdiksi hukum dalam konteks transaksi lintas negara yang memerlukan kerangka hukum harmonis antara negara-negara; dan ketiga, validitas bukti elektronik yang masih menghadapi kendala dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun demikian, kontrak elektronik memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan perkembangan teknologi seperti blockchain dan smart contract yang mampu meningkatkan transparansi dan otomatisasi dalam proses kontraktual.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum internasional untuk mengatasi persoalan jurisdiksi lintas negara, penguatan regulasi terkait keamanan data, dan peningkatan kapasitas teknologi hukum yang mencakup edukasi bagi aparat penegak hukum dan pelaku bisnis. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hukum digital yang inklusif dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan kontrak elektronik dalam mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Dengan langkah strategis yang terencana, kontrak elektronik dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing global Indonesia di era digital.

Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis Takwim Azami; Anto Kustanto
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14826

Prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks sistem hukum perdata Indonesia, asas ini berakar dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar utama dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual. Namun demikian, perkembangan transaksi bisnis modern, termasuk kontrak elektronik dan digital, menimbulkan dinamika baru dalam penerapan prinsip ini, karena muncul tantangan terkait validitas kesepakatan, keaslian identitas para pihak, serta keseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan dasar hukum pacta sunt servanda dalam sistem hukum perdata Indonesia, menganalisis penerapannya dalam kontrak bisnis modern dan digital, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam kontrak bisnis modern tetap relevan, namun tidak dapat dipahami secara kaku. Dalam praktiknya, asas ini perlu diseimbangkan dengan prinsip good faith (itikad baik), rebus sic stantibus (perubahan keadaan fundamental), serta asas kepatutan dan keadilan sosial. Asas tersebut juga berperan penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan stabil di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan globalisasi ekonomi. Dalam transaksi elektronik, kekuatan mengikat kontrak digital diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE. Adapun kendala utama dalam penerapan prinsip ini meliputi ketimpangan posisi tawar, keberlakuan klausul baku yang merugikan, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur kontrak digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum kontrak nasional yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Secara umum, penerapan pacta sunt servanda harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga hukum perjanjian dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional.

Reconstructing Corporate Liability for Environmental Pollution Caused by Industrial Waste Under Environmental Protection and Management Law Jamaat Widyo Pamungkas; Anto Kustanto; Takwim Azami
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.49603

This study analyzes corporate legal liability for environmental pollution caused by industrial waste based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The research focuses on the forms of corporate liability, legal provisions related to liability, as well as sanctions and law enforcement mechanisms. Using a normative juridical design and a descriptive-analytical approach, this study examines primary legal materials in the form of the Environmental Protection and Management Law and secondary legal materials. Descriptive-analytical analysis was conducted to explain legal norms, the relevance of implementation, and the impact of legal practices on the effectiveness of environmental enforcement and protection. The results show that the Environmental Protection and Management Law provide a comprehensive framework with the polluter pays principle, making corporations legal subjects obliged to comply with environmental quality standards and prohibitions on illegal waste disposal. Sanctions can be cumulatively administrative, criminal, and civil, with enforcement mechanisms through inter-agency coordination, central government intervention, and community involvement. However, practical obstacles in the field, such as limited apparatus capacity, weak regulatory harmonization, and low public participation, indicate the need for capacity-building strategies, regulatory harmonization, and integration of community participation to increase legal certainty and the effectiveness of corporate accountability.

Juridical Analysis of Electronic Agreement Validity in Online Loans Under Electronic Information and Transactions Alex Candra; Anto Kustanto; Takwim Azami
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48582

This study examines the validity of electronic consent in online loan agreements according to Indonesian laws and regulations, specifically Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and its amendments in Law Number 19 of 2016. Electronic consent, such as the “click agree” mechanism in online loan applications, is legally recognized if it is made consciously by the user, through a reliable and secure electronic system, and in accordance with the principles of prudence and honesty as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and Article 15 of the Electronic Information and Transactions Law. However, implementation in the field still faces obstacles, including low legal and digital literacy among the public. In cases of default, agreements remain subject to general civil law, with electronic evidence valid under Article 5 of the ITE Law. This research uses a normative-juridical approach through a literature review, combining legislative, conceptual, and case studies to analyze the legal framework, implementation, constraints, and implications of electronic consent. The results emphasize the importance of regulatory harmonization, electronic signature certification, and digital legal education to create legal certainty and optimal consumer protection.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search