Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia S.M, Probo Pribadi
Suara Edukasi Hukum Vol 1 No 2 (2025): Vol 1 No 2 2025
Publisher : Perkumpulan Maju Karya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to freedom of religion is one of the most fundamental human rights and cannot be diminished under any circumstances, including during emergencies. This article discusses the strategic position of the right in the Indonesian constitution as well as the actual challenges in its implementation. This research uses a normative legal approach by analyzing laws and regulations, legal theories, international comparative practices, and Constitutional Court decisions. The results of the study show that the constitutional guarantees in Articles 28E, 28I, and 29 of the 1945 Constitution, which are strengthened through the ratification of the ICCPR, have not been fully implemented evenly. There are still obstacles in the form of exclusive regulations, discriminatory bureaucratic practices, and social pressure on minority groups. Therefore, concrete steps are needed from the state to provide inclusive legal protection, in line with the spirit of the constitution and the values of Pancasila. This study is expected to be an academic contribution in strengthening the guarantee of freedom of religion in Indonesia in a sustainable and equitable manner  
Analisis Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Probo Pribadi
Milthree Law Journal Vol. 2 No. 2 (2025): Juli
Publisher : PT. Adikara Cipta Aksa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70565/mlj.v2i2.33

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja perlu diperbaiki dan memberikan rekomendasi untuk memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari undang-undang tersebut. Penelitian ini membahas pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Fokus utama adalah potensi konflik antara UU Cipta Kerja dan prinsip-prinsip konstitusi, terutama mengenai perlindungan hak-hak pekerja serta keterlibatan publik dalam proses legislasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis doktrinal terhadap putusan MK dan dampaknya terhadap regulasi ketenagakerjaan dan investasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK menyoroti perlunya pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja guna mencegah ketidakpastian hukum dan mengurangi potensi benturan dengan hak-hak pekerja. Putusan ini menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang agar proses legislasi mencerminkan nilai-nilai keterbukaan dan aspirasi masyarakat.