Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains West Science Law and Human Rights
Irman Putra
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.1515

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap implementasi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan mengkaji teks-teks hukum, kasus-kasus hukum, dan literatur sekunder untuk mengevaluasi kerangka kerja hukum dan penerapan praktisnya. Tema-tema utama yang dianalisis meliputi kerangka hukum, mekanisme penegakan hukum, efektivitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, dan perspektif komparatif. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ditetapkan oleh UU No. 39 tahun 1999 cukup kuat dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kelemahan institusional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Analisis komparatif dengan yurisdiksi seperti India, Afrika Selatan, dan Filipina menyoroti praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi untuk memperkuat Komnas HAM, mendorong independensi peradilan, meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, dan mengadopsi praktik-praktik terbaik internasional untuk meningkatkan implementasi hukum hak asasi manusia di Indonesia.
Pengujian Yuridis UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau dari UUD 1945: Menyeimbangkan Kebebasan Berekspresi dan Keamanan Siber Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.1516

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi yuridis dan normatif dari UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap UUD 1945, khususnya berfokus pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan siber. UU ITE, yang diberlakukan untuk mengatur transaksi elektronik dan penyebaran informasi, telah menjadi bahan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hak-hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk menilai bagaimana UU ITE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam UUD 1945, memeriksa ketentuan-ketentuannya dalam konteks menjaga kebebasan berekspresi sambil memastikan keamanan siber. Dengan mengevaluasi pasal-pasal kunci dan interpretasi hukum, studi ini menyoroti potensi konflik dan sinergi antara jaminan konstitusional dan regulasi siber. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi perlunya penyempurnaan legislatif untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan ini, dan menyarankan amandemen yang meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan keamanan nasional. Analisis ini berkontribusi pada wacana yang sedang berlangsung tentang peran hukum dalam mengelola teknologi komunikasi dan informasi digital di Indonesia.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.1517

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Mahkamah Konstitusi dalam membentuk demokrasi Indonesia melalui analisis yuridis terhadap mekanisme pengujian undang-undang yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal Konstitusi, memastikan bahwa tindakan legislatif selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari proses pengujian undang-undang terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Temuan penelitian ini menyoroti pengaruh MK dalam melindungi hak-hak konstitusional, menyelesaikan sengketa konstitusional, dan berkontribusi pada pengembangan norma-norma demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh MK dalam menjalankan fungsinya, dengan menekankan perlunya kerangka hukum yang kuat untuk meningkatkan perannya dalam memupuk demokrasi. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong supremasi hukum dalam lanskap demokrasi yang terus berkembang di Indonesia.
Analisis Yuridis UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Menilai Keselarasannya dengan Mandat Konstitusi tentang Hak atas Lingkungan Hidup Irman Putra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i02.1518

Abstract

Makalah ini menyajikan analisis yuridis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan fokus pada keselarasannya dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal untuk menilai koherensi, efektivitas, dan implikasi dari undang-undang tersebut dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional. Temuan menunjukkan bahwa meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang komprehensif, beberapa inkonsistensi dan tantangan implementasi menghambat efektivitasnya. Isu-isu utama termasuk ambiguitas dalam definisi hukum, kapasitas kelembagaan yang terbatas, dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai. Makalah ini diakhiri dengan merekomendasikan reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan peningkatan partisipasi publik untuk memperkuat tata kelola lingkungan di Indonesia dan menyelaraskan kerangka hukum dengan mandat konstitusional.
Constitutionalism and the Rule of Law in Indonesia: Historical Development and Contemporary Issues Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 02 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i02.1164

Abstract

This paper explores the historical development and contemporary issues of constitutionalism and the rule of law in Indonesia through juridical analysis and literature review. The study traces the evolution of Indonesian law from the colonial period, through the ratification of the 1945 Constitution, the Guided Democracy and New Order regimes, and the Reformation era. It highlights key milestones and challenges in building a strong constitutional democracy. Contemporary issues such as judicial independence, human rights, and governance are analysed to understand ongoing efforts and obstacles in strengthening the rule of law in Indonesia. By synthesising existing literature and legal texts, this paper provides a comprehensive overview of Indonesia's legal trajectory and current challenges, and offers insights into future reforms needed to enhance constitutional governance.
Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XIV/2016: Examining the Legal Implications of the Law on Regional Head Elections (Law No. 10/2016) Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 1 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i1.1165

Abstract

This paper provides a juridical analysis of the Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XIV/2016, which examines the legal implications of the Regional Head Election Law (Law No. 10/2016). It explores the constitutional context and rationale behind the decision, emphasising its impact on the legal framework governing regional head elections in Indonesia. By dissecting the Constitutional Court's reasoning and the legal principles applied, the analysis aims to explain the impact of the ruling on the democratic process, electoral integrity, and governance at the local level. The findings highlight a significant legal precedent and underline the role of the ruling in shaping future electoral regulations and practices in Indonesia.
Evaluating the Role of Constitutional Amendments in Strengthening Democratic Governance in Indonesia Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 03 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i03.1166

Abstract

This study evaluates the role of constitutional amendments in strengthening democratic governance in Indonesia through qualitative juridical analysis. This research examines how amendments to the Indonesian Constitution since the Reform Era have affected the democratic process and governance structure. Key changes include the establishment of the Constitutional Court, direct presidential elections, and greater regional autonomy. The research findings show that while these amendments have contributed significantly to democratisation by improving the separation of powers, checks and balances, and the protection of human rights, there are still some challenges to effective implementation. The study concludes with recommendations for further reforms to strengthen Indonesia's democratic governance framework.
Judicial Review and Constitutional Interpretation: The Development of the Role of the Indonesian Constitutional Court Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 04 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i04.1167

Abstract

This research examines the role of Indonesia's Constitutional Court in constitutional review and interpretation, focusing on its development, key jurisprudential contributions, and the balance between judicial activism and restraint. Through a comprehensive analysis of landmark cases and scholarly literature, this research highlights the impact of the Constitutional Court on law and governance in Indonesia. The research reveals that while the Constitutional Court has demonstrated judicial activism by protecting fundamental rights and shaping the democratic process, it has also exercised restraint to maintain institutional balance and avoid political overreach. The Court's rulings on issues ranging from human rights to electoral law underscore its important role in upholding constitutional principles. However, the research also identified challenges relating to consistency, transparency and independence, which are critical to maintaining the Court's legitimacy and effectiveness. The findings suggest that the Court's ability to address these challenges will be critical to its future role in Indonesia's democratic framework.
Human Rights Protection under the Indonesian Constitution: Progress and Challenges Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i01.1168

Abstract

This paper examines the protection of human rights under the Indonesian Constitution, focusing on the progress that has been made and the challenges faced. Using a combination of juridical analysis and literature review, it evaluates the effectiveness of constitutional provisions designed to protect human rights and their alignment with international standards. The research highlights significant achievements, including including human rights guarantees in the 1945 Constitution and establishing key institutions such as the National Human Rights Commission (Komnas HAM) and the Constitutional Court. Despite these advances, the study identifies persistent problems such as inadequate law enforcement, systemic discrimination, and limited access to justice. These findings underscore the need for better implementation mechanisms, greater institutional support, and targeted policies to address the gap between constitutional ideals and practical outcomes. The paper concludes with recommendations for future research and policy reforms to strengthen human rights protection in Indonesia.
Decentralisation and Constitutional Law in Indonesia: Balancing Regional Autonomy and National Unity Irman Putra; Arief Fahmi Lubis
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 02 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i02.1169

Abstract

This paper examines the normative aspects of decentralization and constitutional law in Indonesia, focusing on the balance between regional autonomy and national unity. Through a doctrinal analysis of constitutional provisions, key legislation, and judicial interpretations, alongside qualitative case studies, the study explores how Indonesia has navigated the complex relationship between empowering local governance and maintaining a cohesive national identity. The findings reveal that while the legal framework provides for significant regional autonomy, challenges remain in ensuring uniformity in law enforcement, addressing regional disparities, and preventing fragmentation. The study highlights the need for a nuanced approach to decentralization that accommodates regional diversity while fostering national unity, offering recommendations for strengthening local governance, enhancing equitable resource distribution, and refining the legal and regulatory frameworks.
Co-Authors Arief Fahmi Lubis