Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REFORMASI PELAYANAN PUBLIK SEBUAH KEHARUSAN (Studi Penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara) Hendrikus Hironimus Botha; Yohanes Imanuel Naif; Pionisius Minggu
Journal of Education on Social Science (JESS) Vol 8 No 1 (2024): APRIL 2024 EDITION
Publisher : Faculty of Social Science, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jess.v8i1.517

Abstract

This paper discusses the importance of a public administration reform in the aspect of public service. Public administration reform related to aspects of public service is a must considering that the better public services provided by the government for the people reflect the government's attention to the needs of the community. Public service reform should be carried out continuously and follow changes and developments in community needs and the existing environmental situation. This paper is intended to explain the implementation of public service reform at the North Central Timor District Population and Civil Registry Service. The research method used is a qualitative method and the theoretical reference is the dimension of public service according to Parasurahman. The novelty of this paper lies in the theory used, namely the author analyzes public services by using all dimensions of public service put forward by Parasurahman to provide a thorough analysis of the object of research. The results of the research findings show that public service reform has been implemented, including through the use of new service buildings, recruitment of Human Resources, implementation of a Centralized Administrative Information System and implementation of the 'personal selling' service mechanism. Based on these findings, there is one service mechanism which is an innovation from the Population and Civil Registry Service, namely the 'personal selling' service which has had a significant impact on the realization of quality public services.
ANALISIS GOVERNANCE NETWORKING DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Rembu, Yoakim; Pionisius Minggu; Yohanes Fritantus; Hendrikus Hironimus Botha; Marthen Patiung
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i02.13391

Abstract

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Menurut World Organization Health stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka penderita stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia tahun 2021 angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 37,8% atau 1 dari 3 anak balita di Nusa Tenggara Timur mengalami stunting. Sementara itu, Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang anak stunting tertinggi kedua setelah Kabupaten Timor Tengah Selatan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen adalah peneliti dimana peneliti tidak hanya melakukan wawancara, akan tetapi peneliti juga melakukan interaksi di lapangan berupa pengamatan terhadap proses penanganan stunting. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan perhatian yang besar dalam Upaya penanganan stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan akademisi. Jaringan ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, berkolaborasi serta bertukar informasi. Dalam pelaksanaanya, TPPS mampu bekerja efektif dan berhasil menekan angka stunting di Kabupaten timor Tengah Utara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terkahir.