Uddin B. Sore
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Bosowa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat Di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Engka Reski Amalia; Uddin B. Sore; Ade Ferry Afrisal
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Kebijakan kabupaten sehat merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa ternyata belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja serta hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja desa sehat Desa Pattimpa. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling. Adapun informan terdiri dari Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pattimpa, Tim Verifikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Ponre, dan Masyarakat Desa Pattimpa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah pengevaluasian kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa. Adapun data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga dari berbagai dokumen yang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum terlaksana dengan baik. Kinerja dari pelaksana dalam hal ini pokja desa sehat Desa Pattimpa belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pokja belum mampu merespon segala aspirasi masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pokja. Selain itu pokja juga belum mempunyai pedoman khusus dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut ditingkat desa, sehingga mengakibatkan tidak adanya standar yang jelas dalam melaksanakan kebijakan. Rendahnya tingkat kinerja tersebut berdampak pada hasil evaluasi kebijakan. Kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan yang nyata pada lingkungan Desa Pattimpa karena pelaksanaan yang belum maksimal khusunya terkait sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kinerja dari pelaksana kebijakan harus ditingkatkan dengan mengedapankan program yang berasal dari aspirasi masyarakat serta melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya terkhusus terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Evaluation of Healthy District Policy in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency. Healthy district policies are policies issued to address health problems that develop in the community. The implementation of a healthy district policy in Pattimpa Village has not been able to overcome the existing problems. This study aims to determine how the performance and results of the evaluation of the implementation of policies carried out by the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village. In determining the informants, the researcher used purposive sampling. The informants consisted of the Management of the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village, the Verification Team for the Healthy Subdistrict, Ponre Subdistrict, and the Pattimpa Village Community. This study uses a type of evaluation research with a qualitative descriptive research design. The focus of the research is to evaluate the health district policy in Pattimpa Village. The data obtained from observations, interviews, and also from various related documents. Based on the research conducted, it was found that the implementation of healthy district policies in Pattimpa Village had not been implemented properly. The performance of the implementer in this case the healthy village working group in Pattimpa Village has not carried out its duties optimally. The working group has not been able to respond to all the aspirations of the community properly, so that the community is not satisfied with the working group's performance. In addition, the Working Group does not yet have specific guidelines for implementing these policies at the village level, resulting in the absence of clear standards in implementing policies. The low level of performance has an impact on the results of policy evaluation. The policy has not been able to produce real changes in the Pattimpa Village environment because the implementation has not been maximized, especially related to socialization and guidance to the community. Therefore, to achieve the goals that have been determined, the performance of policy implementers must be improved by prioritizing programs originating from the aspirations of the community and implementing the program as well as possible, especially related to the implementation of socialization and guidance to the community.
Tata Kelola Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Verni Stefiana; Uddin B. Sore; Nurkaidah Nurkaidah
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Malimbong, Kecamatan Messawa,  penelitian fokus kepada pengelolaan bantuan PKH dan distribusi dana PKH ini oleh Pemerintah. Metode dari penelitian yang di jalankan ini adalah deskriptif kualitatif tujuannya menemukan gambaran dengan jelas atas pengelolaan yang dijalankan menyangkut bagaiamana  pelaksanaan dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini sendiri.Adapun teknik dari pengumpulan data digunakan  teknik wawancara,kemudian observasi, dan terakhir dokumentasi. Dari sumber penelitian yang ada ditemukan bahwa program ini masih belum berjalan sesuai dengan dengan pedoman PKH. Hal ini dapat di lihat dari Standar Operasional Prosedur dalam buku pedoman pelaksanaan PKH, PKH ini memiliki  4 tahap inti dari awal hingga akhir yaitu validasi, penyaluran bantuan, pertemuan kelompok, dan verifikasi.Dari keempat tahapan di atas ada 2 tahapan  yakni validasi dan pertemuan kelompok yang belum maksimal di lakukan oleh pemerintah Desa Malimbong Kecamatan Messawa.Pada tahapan distribusi atau penyaluran  bantuan PKH di Desa Malimbong Kecamatan Messawa, tidak berjalan dengan efektif, di samping pendataan calon peserta PKH (calon penerima bantuan PKH) yang belum di maksimalkan, juga waktu penyaluran bantuan tidak sesuai dengan waktu yang di telah di tentukan dalam buku pedoman PKH 2021 yaitu 4 kali dalam 1 tahun. Implementation of the Family Hope Program in Malimbong Village, Messawa District, the research focuses on the management of PKH assistance and the distribution of PKH funds by the Government. control, information and communication, and monitoring activities. The method of the research conducted is descriptive qualitative with the aim of getting a clear picture of the management carried out regarding the implementation of the Family Hope Program (PKH). observation, and documentation. From the resultis of existing research, it is known that so far the implementation of this program has not run in accordance with the PKH guidelines. , group meetings, and verification. Of the four stages above there are 2 stages, namely validation and group meetings that have not been maximally carried out by the Malimbong Village government, Messawa District. At the distribution or distribution stage of PKH assistance in Malimbong Village, Messawa District, it did not run effectively, In addition to collecting data on prospective PKH participants (prospective PKH aid recipients) that have not been maximized, the time for distributing aid is not in accordance with the time specified in the 2021 PKH guidebook, which is 4 times in 1 year.
Pengembangan Pulau Nusa Ra Sebagai Objek Wisata Bahari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Halmahera Selatan Ummu Hani Rusmin; Natsir Tompo; Uddin B. Sore
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 2 No. 1 (2023): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jp.v2i1.2190

Abstract

Kebudayaan dan keindahan alam merupakan aset berharga yang selama ini mampu menyedot wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk datang dan berkunjung untuk menikmati keindahan alam maupun untuk mempelajari keanekaragaman kebudayaan Bangsa Indonesia. Pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, sehingga dalam penangananya harus dilakukan dengan serius dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, selain itu untuk mencapai semua tujuan pengembangan pariwisata, harus diadakan promosi agar potensi dan daya tarik wisata dapat lebih dikenal dan mampu menggerakkan calon wisatawan untuk mengunjungi dan menikmati tempat wisata. Obyek Wisata Pulau Nusa Ra di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat Hal-Sel selama ini, dimana lokasi yang strategis tidak terlalu jauh dari pusat keramaian, sehingga hari libur baanyak dimanfaatkan oleh masyarakat Hal-Sel maupun pengunjung yang berada diluar Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan objek wisata dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai, warga serta wisatawan objek wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Hasil dari penelitian ini adalah di ketahui bahwa pemrintah Kabupaten Halmahera Selatan Sudah melakukan pengembangan objek wisata Pulau Nusa Ra Dengan baik Culture and natural beauty are valuable assets that have been able to attract domestic and foreign tourists to come and visit to enjoy the beauty of nature and to learn about the cultural diversity of the Indonesian nation. Tourism has now become a necessity for people at various levels, not only for certain circles, so that in handling it must be done seriously and involve the parties concerned, in addition to achieving all tourism development goals, promotions must be held so that the potential and attractiveness of tourism must be carried out. tourism can be better known and able to move potential tourists to visit and enjoy tourist attractions. Nusa Ra Island Tourism Object in South Halmahera Regency is a tourist attraction that is most visited by the South Halmahera community so far, where the strategic location is not too far from the center of the crowd, so holidays are widely used by the South Halmahera community and visitors who are outside the area. This study aims to determine the development of tourism objects in increasing local revenue. Informants in this research are employees, residents and tourist attractions. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The result of this research is that it is known that the government of South Halmahera Regency has carried out the development of Nusa Ra Island tourism objects well.