Ade Ferry Afrisal
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Bosowa

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Kebijakan Pembangunan Proyek Wisma Negara Republik Indonesia Dalam Kawasan Centre Point Of Indonesia Di Makassar Fransiano Arnoldy; Nining Haslinda; Ade Ferry Afrisal
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ditetapkan terhadap kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia dalam Kawasan Centre Point Of Indonesia di Makassar, guna mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan agenda dan formulasi kebijakan berdasarkan konsep pembangunan partisipatif, serta kelayakan investasi pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan teknik evaluasi ekonomi atas perhitungan nilai manfaat bersih saat ini. Penelitian ini berdasarkan sifat datanya merupakan penelitian dengan pendekatan campuran. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan proyek Wisma Negara Republik Indonesia mendayagunakan partisipasi masyarakat secara bentuk politis atau bersifat semu, sehingga manfaat kegiatan yang dapat diperoleh juga tidak dapat berguna, dinikmati, hingga dimanfaatkan bagi masyarakat Sulawesi Selatan sebab tidak berasal dari kewenangan masyarakat Sulawesi Selatan guna menetapkan sendiri perihal kebutuhan yang berarti bagi mereka. Selain itu, investasi program atas inisiasi refungsionalisasi Gedung atau Aula Wisma Negara Republik Indonesia sebagai prasarana kepentingan publik tidak dapat menuai kelayakan untuk dipertimbangkan, serta senyatanya dapat direkomendasikan untuk dibatalkan oleh sebab nilai manfaat bersih saat ini yang diperoleh melalui nilai faktor diskon 6,1 % dalam skenario investasi program selama lima (5) tahun ke depan, atau dari tahun 2021 hingga tahun 2026 yakni negatif seratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh rupiah (- Rp. 134.249.975.920,-) bersifat lebih kecil atau kurang dari nilai nol (NPV < 0). Research set on the Country House project development policy of the Republic Indonesia in the Centre Point of Indonesia Area in Makassar, aims to determine people participation in the stages of agenda setting and policy formulation based on the concept of participatory development, as well as the feasibility of an investment the Country House project development of the Republic of Indonesia as the initiation of the refunctionalization of the Building or Multipurpose Hall of the Country House as an infrastructure of public interest based on cost and benefit analysis with the economic evaluation techniques on the calculation of the current net benefit value. This research based on the nature of the data is a research with a mixed approach. The results of the research explain that the Country House project development policy of the Republic of Indonesia utilizing people participation in a political or pseudo-political form, so that the benefits of the activities that can be obtained also cannot be useful, enjoyed, so that they are used for the people of South Sulawesi because it does not come from the authority of the people of South Sulawesi to determine their own needs that are meaningful to them. In addition, program investment for the initiation of re-functionalization of the Building or Multipurpose Hall of the Country House as an infrastructure of public interest unable to reap eligibility for consideration, and in fact it can be recommended to cancel because of the current net benefit value obtained through the discount factor value of 6,1 % in the program investment scenario for the next five (5) years, or from 2021 to 2026 which is negative one hundred thirty four billion two hundred forty nine million nine hundred seventy five thousand nine hundred and twenty rupiah (- Rp. 134.249.975.920,-) is smaller or less than zero (NPV < 0).
Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat Di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Engka Reski Amalia; Uddin B. Sore; Ade Ferry Afrisal
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi Kebijakan Kabupaten Sehat di Desa Pattimpa Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Kebijakan kabupaten sehat merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa ternyata belum mampu mengatasi permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja serta hasil evaluasi penyelenggaraan kebijakan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja desa sehat Desa Pattimpa. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling. Adapun informan terdiri dari Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pattimpa, Tim Verifikasi Kecamatan Sehat Kecamatan Ponre, dan Masyarakat Desa Pattimpa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah pengevaluasian kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa. Adapun data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga dari berbagai dokumen yang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa penyelenggaraan kebijakan kabupaten sehat di Desa Pattimpa belum terlaksana dengan baik. Kinerja dari pelaksana dalam hal ini pokja desa sehat Desa Pattimpa belum melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Pokja belum mampu merespon segala aspirasi masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pokja. Selain itu pokja juga belum mempunyai pedoman khusus dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut ditingkat desa, sehingga mengakibatkan tidak adanya standar yang jelas dalam melaksanakan kebijakan. Rendahnya tingkat kinerja tersebut berdampak pada hasil evaluasi kebijakan. Kebijakan belum mampu menghasilkan perubahan yang nyata pada lingkungan Desa Pattimpa karena pelaksanaan yang belum maksimal khusunya terkait sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, maka kinerja dari pelaksana kebijakan harus ditingkatkan dengan mengedapankan program yang berasal dari aspirasi masyarakat serta melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya terkhusus terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Evaluation of Healthy District Policy in Pattimpa Village, Ponre District, Bone Regency. Healthy district policies are policies issued to address health problems that develop in the community. The implementation of a healthy district policy in Pattimpa Village has not been able to overcome the existing problems. This study aims to determine how the performance and results of the evaluation of the implementation of policies carried out by the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village. In determining the informants, the researcher used purposive sampling. The informants consisted of the Management of the Healthy Village Working Group in Pattimpa Village, the Verification Team for the Healthy Subdistrict, Ponre Subdistrict, and the Pattimpa Village Community. This study uses a type of evaluation research with a qualitative descriptive research design. The focus of the research is to evaluate the health district policy in Pattimpa Village. The data obtained from observations, interviews, and also from various related documents. Based on the research conducted, it was found that the implementation of healthy district policies in Pattimpa Village had not been implemented properly. The performance of the implementer in this case the healthy village working group in Pattimpa Village has not carried out its duties optimally. The working group has not been able to respond to all the aspirations of the community properly, so that the community is not satisfied with the working group's performance. In addition, the Working Group does not yet have specific guidelines for implementing these policies at the village level, resulting in the absence of clear standards in implementing policies. The low level of performance has an impact on the results of policy evaluation. The policy has not been able to produce real changes in the Pattimpa Village environment because the implementation has not been maximized, especially related to socialization and guidance to the community. Therefore, to achieve the goals that have been determined, the performance of policy implementers must be improved by prioritizing programs originating from the aspirations of the community and implementing the program as well as possible, especially related to the implementation of socialization and guidance to the community.
Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kabupaten Bantaeng Genya Genya; Nining Haslinda; Ade Ferry Afrisal
Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion Vol. 1 No. 1 (2022): PUBLICIAN: Journal of Public Service, Public Policy, and Administrastion, Janua
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Pembangunan Kawasan Industri dalam memberdayakan masyarakat lokal Kabupaten Bantaeng. Informan yang terdiri dari Bagian Kabid, Sekertaris, Staf Kantor, Direktur Perusahaan dan Manager Operational. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Focus penelitian ini merujuk pada Memberdayakan Potensi Lokal Masyarakat dengan program pembangunan Kawasan Industri Bantaeng. Data Penelitian diperoleh melalui hasil Observasi, Wawancara dan Dokumen-Dokumen. Melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan, nyatanya Pemerintah dalam mensosialiasikan Keberadaan Kebijakan Pengembangan Industri yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikerenakan peran pemerintah yang menjadi bagian dari pembangunan Kawasan Industri Bantaeng ini sudah dirasakan Sebagian masyarakat yang bekerja pada perusahaan tersebut. Bahkan tantangan-tantangan yang di alami oleh Pengelola Kawasan Industri dan Pemerintah daerah ini dapat di selesaikan dengan baik. Untuk itu selanjutnya dalam pembangunan Kawasan industri Jangka Panjang yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten. This study aims to evaluate the extent to which industrial estate development policies empower local communities in Bantaeng Regency. Informants consisting of Head of Division, Secretary, Office Staff, Company Director and Operational Manager. This study used descriptive qualitative method. The focus of this research refers to Empowering Local Community Potential with the Bantaeng Industrial Estate development program. Research data obtained through the results of observations, interviews and documents. Through the results of research that has been carried out, in fact the Government in disseminating the existence of an Industrial Development Policy that has been going well. This is because the role of the government, which is part of the development of the Bantaeng Industrial Estate, has been felt by some of the people who work for the company. Even the challenges experienced by Industrial Estate Managers and local governments can be resolved properly. For this reason, in the development of long-term industrial estates, the district government must do.