Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Sri Olawati Suaib
Universitas Bina Tarun Gorontalo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Perdata Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Studi Pada Notaris di Wilayah Hukum Kota Malang) Sri Olawati Suaib; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.76

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan peran notaris pasca putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah dan menganalisis dan merumuskan bentuk tanggung jawab perdata notaris. dalam pembuatan akad nikah pasca putusan UU Tata Negara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah pada mulanya dapat dikonstruksikan pada saat atau sebelum pernikahan. Namun demikian, setelah putusan UUD, akad dapat dilakukan tidak hanya pada saat dan sebelum perkawinan, tetapi pada saat perkawinan, akad dapat dilakukan oleh suami istri yang takarannya tidak hanya berlaku bagi perkawinan campuran tetapi juga perkawinan. secara umum. Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan akad nikah pasca putusan pada hakekatnya sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menandatangani akad tersebut. Selain itu, bentuk tanggung jawab perdata notaris dalam membuat akad nikah menurut putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah, dalam hal pengaturan akad nikah, terbatas pada formalitas kontrak yang dibuat, sedangkan para pihak bertanggung jawab penuh terhadap isi dan esensi kontrak. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berhak secara tertulis atas kemauan dan persetujuan suami istri atas akad tersebut.
Dimensi Perlindungan Hukum Customer Terhadap Perbuatan Penyebaran Data Pribadi Yang Disertai Pencemaran Nama Baik Oleh Online Shop Sri Olawati Suaib; Melki T. Tunggati
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i1.168

Abstract

The development of technology in the commercial sector is always faced with various problems. One of them concerns buying and selling using a network-based technology system or what is called e-commerce. Problems that often occur in the community are when customers argue with online shops that lead to the dissemination of personal data to be accompanied by defamation carried out by online shops. So that legal conflicts like this need to be seen from various related regulations. This research aims to describe and analyze the regulation of legal protection against customers for the act of spreading personal data and defamation committed by online shops in legislation. The results show that the regulation of the dissemination of consumer personal data that has defamation content and is carried out by online shops can be seen from three interrelated regulations, namely Law Number 11 of 2008 as amended by Law 19 of 2016 and last amended by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 23 of 2006 as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The weakness of the Electronic Information and Transaction Law, both in 2008, 2016 and 2024, is that it does not contain criminal provisions on the protection of personal data, especially with regard to the dissemination of personal data accompanied by defamation of the customer. The weakness of Law Number 23 of 2006 as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration is that it does not provide protection against the misuse and dissemination of personal data in the form of images, photographs, mention of a person's name and place of residence. Meanwhile, the weakness of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection is the existence of a vacuum of norms regarding the conception of consumer/customer personal data.
Co-Authors Arif Mahfudin Ibrahim Jayawarsa, A.A. Ketut