Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi (JIPIK) Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Arif Mahfudin Ibrahim
Universitas Bina Tarun Gorontalo
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN GORONTALO Abdul Wahab Podungge; Abdul Madjid Podungge; Arif Mahfudin Ibrahim
Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2023): Januari - Juli 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliitik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37195/jipik.v2i1.309

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk  menganalisis dan mendeskripsikan 1) bagaimana kebijakan strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan iklim investasi; dan 2) bagaimana capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan iklim investasi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil artikel menunjukkan bahwa: 1) Pada indikator akuntabilitas kebijakan strategis pemerintah daerah, dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulis mengharapkan adanya kejelasan sasaran kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam bidang investasi.  Untuk itu penulis mendorong penyebarluasan informasi mengenai potensi Kabupaten Gorontalo, baik melalui media cetak, elektronik, majalah, kanal youtube, dan media-media lainnya yang dapat menjadikan sumber informasi bagi masyarakat serta calon investor. Pentingnya legitimasi informasi adalah untuk mencari seberapa jauh masyarakat mau menerima kehadiran para investor. legitimasi informasi dapat diperoleh Pemerintah Daerah dalam berbagai berbagai cakupan diantaranya: a) secara procedural; b) secara keterwakilan; dan c) secara simbolis; 2) Pada indikator akuntabilitas capaian kinerja organisasi dominan informan dan berbagai pertimbangan para ahli serta analisis penulsi mengharapkan adanya Penyederhanaan perizinan berusaha diharapkan dapat menyerap tenaga kerja ditengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut mencakup:  a) Keadilan; b) Kemandirian dan c) Keseimbangan
Perkembangan Radikalisme di Indonesia Pasca Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Tri Desmanto Nento; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.75

Abstract

Perkembangan Radikalisme di Indonesia membuat Pemerintah ikut campur dalam pengaturannya khususnya pada aspek Pertanggungjawaban Pidana dengan harapan bisa melindungi Pancasila sebagai Ideologi dalam satu Negara, untuk itu segala upaya Deradikalisasi disusun dengan berbagai cara dan Model Pertanggungjawaban Pidana diatur lebih lanjut dalam aturan Hukum pidana. Penulisan Artikel ini menggunakan Metode secara Normatif dimana dalam penulisan ini melakukan penelusuran kepustakaan dengan memakai Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu beranjak dari aturan Hukum yang ada dan membangun suatu konsep dari Pandangan-pandangan atau doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum juga penulisan ini memakai Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu dengan melakukan pendekatan dari berbagai Regulasi. Output dalam penulisan ini yaitu model Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP terbaru memunculkan polemik dikarenakan Delik yang dirumuskan khususnya Kejahatan terhadap Ideologi Negara masih memakai konsep lama dalam pengaturannya dan pengaturan dengan konsep lama tersebut sudah pernah dicabut, yang kedua Badan Pembinaan Ideologi Negara perlu memperluas tugasnya dalam membina warga negara, bukan saja bertanggungjawab terhadap presiden atas tugas-tugasnya akan tetapi BPIP perlu juga mengontrol arah kebijakan presiden dan jajarannya, karena peranan BPIP dalam hal itu sangat dibutuhkan mengingat persoalan Pancasila menyangkut hal Ihwal warga negaranya sehingga segala macam bentuk kebijakan terkait dengan negara dan warga negaranya yang bertolak belakang dengan Pancasila dapat diawasi dan ditindaki secara langsung oleh BPIP.
Peran Perdata Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (Studi Pada Notaris di Wilayah Hukum Kota Malang) Sri Olawati Suaib; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.76

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan peran notaris pasca putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah dan menganalisis dan merumuskan bentuk tanggung jawab perdata notaris. dalam pembuatan akad nikah pasca putusan UU Tata Negara Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah pada mulanya dapat dikonstruksikan pada saat atau sebelum pernikahan. Namun demikian, setelah putusan UUD, akad dapat dilakukan tidak hanya pada saat dan sebelum perkawinan, tetapi pada saat perkawinan, akad dapat dilakukan oleh suami istri yang takarannya tidak hanya berlaku bagi perkawinan campuran tetapi juga perkawinan. secara umum. Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan akad nikah pasca putusan pada hakekatnya sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menandatangani akad tersebut. Selain itu, bentuk tanggung jawab perdata notaris dalam membuat akad nikah menurut putusan Undang-Undang Dasar Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap isi akad nikah, dalam hal pengaturan akad nikah, terbatas pada formalitas kontrak yang dibuat, sedangkan para pihak bertanggung jawab penuh terhadap isi dan esensi kontrak. Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berhak secara tertulis atas kemauan dan persetujuan suami istri atas akad tersebut.
Menggagas Konsep Non-Conviction Based Asset For Feiture Dalam Pemulihan Kerugian Korban Kejahatan Investasi Forex Ilegal Melki T. Tunggati; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.78

Abstract

Trading Forex banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu demi mendapatkan keuntungan dengan modus operandi yang beragam. Hal tersebut digambarkan oleh salah satu putusan pengadilan atas kasus investasi forex illegal, seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT.BDG atas kasus trading forex/binary option oleh Doni Salmanan. Menjadi permasalahan dalam putusan tersebut ketika semua asset hasil kejahatan Doni Salmanan dirampas untuk negara. Mekanisme pengembalian asset hasil kejahatan di Indonesia masih belum memberikan keadilan bagi korban yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan menawarkan gagasan agar konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture diterapkan dalam pemulihan kerugian korban investasi forex illegal. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum secara perskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture memiliki beberapa kelemahan akan tetapi konsep ini memilki banyak keunggulan yang mampu memberikan pemulihan kepada korban yang dirugikan akibat adanya investasi forex illegal secara berkeadilan. Penerapan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture perlu dibarengi dengan regulasi khusus, political will institusi, sosialisasi, adanya traktat serta perlu dibentuk badan khusus seperti Satuan Tugas Penanganan Aset Tindak Pidana (Satgas PATP)
Kebijakan Pemerintah Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Sri Nurnaningsih Rachman; Cindy Oktaviany Pepa; Arif Mahfudin Ibrahim
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v1i1.81

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perkembangan terorisme yang terjadi di Indonesia dan kebijakan yang ditempuh pemerintah guna memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terorisme telah menjadi salah satu persoalan dan tantangan global terbesar di abad ke-21. Transformasi individual dari radikal ke teroris merupakan bentuk gerakan sosial dengan banyak cabang tanpa ada organisasi induk (decentralized), terpecah-pecah dengan banyak cabang (segmentary) dan terjalin dalam sebuah jaringan (reticulate) organisasi tanpa organisasi induk dan cabang. Gerakan Islam radikal di Indonesia pada dasarnya adalah aktivitas kolektif yang bertujuan mengubah struktur sosial dan tatanan nilai di masyarakat. Aktivisme yang mereka lakukan merupakan hasil dari keretakan sosial dan/atau akibat pengalaman-pengalaman akan kesengsaraan, ketertindasan, dan penderitaan yang terjadi baik di level individu maupun kelompok. Untuk menjawab krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, kelompok Islam radikal menawarkan sebuah alternatif bahwa Islam adalah satu-satunya solusi. Dengan pemikiran tersebut, maka terorisme banyak bermunculan. (2) Sebagai upaya dalam pemberantasan terorisme pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan melalui instrumen hukum yang berada pada level nasional dan berbentuk undang-undang. Sementara dilevel regulasi pelaksanaan dibawah undang-undang, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan teknis lainnya.
Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia Irwan Polidu; Arif Mahfudin Ibrahim; Sri Wahyuni S. Moha
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)
Publisher : LPPM Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/j-kumbis.v2i1.190

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia serta ingin mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam hal penerapan pendidikan demokrasi dikalangan masyarakat indonesia saat ini. Metode penelitian ini yaitu Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil penelitian dan pembahasan adalah Pendidikan Demokratis Istilah pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik, Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Hambatan yang dilalui ialah Kurangnya infrastuktur dan sumber daya manusia yang memadai juga menghabat pengimplementasi demokrasi di negara berkembang, Tantangan lain dalam demokrasi di negara berkembang adalah ketergantungan pada sekelompok elit politik yang memonopoli kekuasaan dan membatasi partisipasi Rakyat dalam proses politik. Kurangnya akses ke informasi dan media yang bebas juga dapat mempengaruhi partisipasi rakyat dalam proses politik. Kontribusi yang dipetik dalam penelitian ini adalah Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat Indonesia Hal ini tentunya mesti diperhatikan oleh pemerintah, sebab untuk menciptakan masyarakat yang paham akan demokrasi perlunya pendidikan yang cukup baik dikalangan masyarakat desa serta masyarakat kota, berdasarkan hasil uraian diatas terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat itu dikarenakan sebahagian masyarakat kurang paham dan mampu apa itu demokrasi.
Co-Authors Abdul Madjid Podungge Abdul Wahab Podungge Cindy Oktaviany Pepa Irwan Polidu Jayawarsa, A.A. Ketut Sri Nurnaningsih Rachman Sri Olawati Suaib Sri Wahyuni Moha Tri Desmanto Nento