Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang Smart Law Journal
Widya Kusuma Ningasih
Universitas Karya Husada Semarang
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
EFEKTIFITAS MEDIASI DI LUAR PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA Siti Nur Umariyah Febriyanti; Widya Kusuma Ningasih
Smart Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v2i2.29

Abstract

Mediation is an alternative dispute resolution that can be chosen by both parties by involving a mediator as a neutral third party to assist in resolving disputes. The purpose of this research was to determine the effectiveness of out of court mediation in resolving medical disputes. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive characteristics and uses qualitative data. Mediation is the most appropriate alternative to dispute resolution in civil cases because mediation process outside the court benefits both parties according to the agreement and runs peacefully.
EFEKTIFITAS MEDIASI DI LUAR PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA Siti Nur Umariyah Febriyanti; Widya Kusuma Ningasih
Smart Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediation is an alternative dispute resolution that can be chosen by both parties by involving a mediator as a neutral third party to assist in resolving disputes. The purpose of this research was to determine the effectiveness of out of court mediation in resolving medical disputes. This study uses a normative juridical method with analytical descriptive characteristics and uses qualitative data. Mediation is the most appropriate alternative to dispute resolution in civil cases because mediation process outside the court benefits both parties according to the agreement and runs peacefully.
SUBSTANSI REGULASI PEMBERIAN INSENTIF BAGI WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH: THE REGULATORY SUBSTANCE OF INCENTIVE PROVISION FOR WHISTLEBLOWERS IN CORRUPTION CASES IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF JUSTICE AND LEGAL CERTAINTY FROM THE PERSPECTIVE OF GUSTAV RADBRUCH Widya Kusuma Ningasih; Siti Nur Umariyah Febriyanti; Fanny Agustina Sri Rahayu
Smart Law Journal Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i2.166

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas dan kompleks serta memiliki karakter yang tertutup sehingga dalam upaya pemberantasannya membutuhkan akses internal yang biasanya dilakukan oleh whistleblower dalam memberikan informasi penting. Beberapa peraturan perundangan-undangan telah mengatur mengenai whistleblower antara lain UU LPSK, UU Tipikor, PP No 43 Tahun 2018, dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Secara normatif, hukum harus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi peraturan perundang-undangan untuk menganalisis substansi regulasi pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisis telah diketahui bahwa substansi umum dari seluruh regulasi yang telah ada meliputi perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, jaminan keamanan, perlakuan khusus, serta pemberian penghargaan dalam bentuk premi. Namun regulasi yang telah ada belum mengatur mengenai pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi secara komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai pemberian insentif bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi telah memberikan pengakuan normatif terhadap whistleblower, tetapi pengaturannya belum jelas dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Insentif; Tindak Pidana Korupsi; Whistleblower; Regulasi; Keadilan; dan Kepastian Hukum.
Co-Authors Fanny Agustina Sri Rahayu Siti Nur Umariyah Febriyanti, Siti Nur Umariyah