Wahyu Rivaldi
Universitas Primagraha

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW) Dika Ratu Maru’atun; Dwi Juniyanto; Wahyu Rivaldi; Asep Sunarya
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Juli: Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i3.449

Abstract

Current developments have brought many changes to Indonesia. The many changes that have occurred have not changed one thing in Indonesia, namely heritage. This problem is what triggers arguments between families and the Indonesian people because they don't want to know how inheritance is distributed according to civil law, so as a result they divide inheritance assets at will and do not comply with the Civil Code regarding inheritance. Article 830 of the Civil Code states that inheritance law is the law that regulates the legal position of a person's assets after he dies, especially the transfer of assets to other people. This research also aims to determine the distribution of inheritance assets to heirs according to civil law (BW). In BW (civil) inheritance law, in terms of inheritance, there are three important elements, namely Heir (erflater), Heir (erfgenaam) and Inheritance (Nalatenshap). In the Civil Code there are four groups of heirs, namely Group I, Group II, Group III and Group IV. The research method used is a normative legal research method, namely legal research which focuses on literature study and the data used in this research is in the form of books, journals, laws, other references which are collected and processed to be presented to meet the need for new knowledge and ideas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN PEMBIUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: (Studi Kasus Di Kp. Sukamaju Kab. Serang) Wahyu Rivaldi; Dika Ratu Marfu'atun; Sigit Kamseno; Muhammad Yusar; Fathullah Fathullah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25255

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta dampak psikologis bagi korban. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak, keamanan, pendampingan, dan pemulihan korban, sekaligus memastikan pertanggungjawaban pelaku sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan pembiusan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi keamanan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pemenuhan hak, restitusi, dan kompensasi. Namun, pada kasus di Kp. Sukamaju, perlindungan hukum formal terhadap korban belum terlaksana secara optimal karena perkara tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kasus diselesaikan melalui perdamaian kekeluargaan dengan pemberian uang Rp5.000.000 dari keluarga pelaku kepada korban. Kondisi tersebut dipengaruhi stigma dan rasa malu, keterbatasan pemahaman hukum keluarga, akses pendampingan yang terbatas, serta ancaman terhadap korban. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal sehingga korban belum memperoleh akses terhadap perlindungan dan pemulihan melalui mekanisme hukum formal. Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN PEMBIUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: (Studi Kasus Di Kp. Sukamaju Kab. Serang) Wahyu Rivaldi; Dika Ratu Marfu'atun; Sigit Kamseno; Muhammad Yusar; Fathullah Fathullah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25255

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta dampak psikologis bagi korban. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak, keamanan, pendampingan, dan pemulihan korban, sekaligus memastikan pertanggungjawaban pelaku sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan pembiusan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi keamanan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pemenuhan hak, restitusi, dan kompensasi. Namun, pada kasus di Kp. Sukamaju, perlindungan hukum formal terhadap korban belum terlaksana secara optimal karena perkara tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kasus diselesaikan melalui perdamaian kekeluargaan dengan pemberian uang Rp5.000.000 dari keluarga pelaku kepada korban. Kondisi tersebut dipengaruhi stigma dan rasa malu, keterbatasan pemahaman hukum keluarga, akses pendampingan yang terbatas, serta ancaman terhadap korban. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal sehingga korban belum memperoleh akses terhadap perlindungan dan pemulihan melalui mekanisme hukum formal. Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014