Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

POSITION OF LOCAL GOVERNMENTS TOWARD VOTER PARTICIPATION IN THE ELECTION OF LOCAL HEADS ACCORDING TO LAW NUMBER 10 OF 2016 CONCERNING THE ELECTION OF GOVERNOR, REGENCY AND MAYOR Fathullah Fathullah
AMAL INSANI (Indonesian Multidiscipline of Social Journal) Vol. 2 No. 2 (2022): April 2022
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.934 KB) | DOI: 10.56721/amalinsani.v2i2.9

Abstract

  Regional Government, one part of state institutions, has the function of regulating and implementing laws, one of which is realizing democracy (election of regional heads). Democracy is one of the main pillars regarding human beings; as individuals, society, nation, state and society. Do government and democracy contradict each other or complement each other in their respective functions. Democratic government is a government that emphasizes the values ​​of justice and community participation. Community participation in democracy is a right based on the law. What is the responsibility of the Regional Government in democracy according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors, with regard to public participation. The results of the study show that the functions and roles of local governments in democracy are complementary and complementary. The law regulates the government's responsibility to increase public participation, namely voters. Government and democracy emerged at the will of the people from the gift of God Almighty as a resistance to the notion of authoritarian power, to provide guarantees for the rights of individuals, communities, nations, and states. Democracy and participation are inseparable from the state constitution and laws and regulations. The implementation of democracy by the Regional Government must be carried out in accordance with the laws and regulations and the values ​​that live in society, the State Philosophy, Pancasila and the 1945 Constitution.   Keywords: Local Government, Regional Head Election, Voter Participation, Law
Tahapan Pemeriksaan dan Pengajuan Upaya Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Perkara Pidana Secara Umum Safari, Safari; Muhammad Aldi; Iskandar Riski; Fathullah, Fathullah
KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals) Vol. 1 No. 1 (2023): Agustus
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In a crime problem, there will be many processes that will be faced by both law enforcement and the parties involved in the crime, one of the processes that really requires a very large level of energy is the inspection process. In this examination process there will be many stages that must be passed from examining case files, examining witnesses, expert witnesses, defendants to supporting documents as evidence of the crime which will eventually end in a judge's decision and how legal remedies are taken by the parties. -the parties involved where in this legal effort there will be many stages that will be passed to get justice from the start of appeal, cassation, clemency to the last is review and ends with the implementation of the judge's decision which has been determined whether the original decision or the decision after filing a legal remedy the. This study uses a research method with descriptive analysis by conducting data analysis by conducting interviews with related parties. The purpose of this research is for readers to understand more about the stages of examining criminal cases and how to deal with them.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Menjaga Pelestarian Lingkungan sebagai Implementasi Maqosid Syariah Perspektif Ekoteologi Taufik Imron; Fathullah Fathullah; Firdiansyah Firdiansyah; Lina Marlina; Muhamad Alin Pebrianto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 2 (2026): Februari - Agustus
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i2.9042

Abstract

Pelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dan sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga kemaslahatan kehidupan serta keberlanjutan alam. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada 2–31 Juli 2026 di Cibetung, Desa Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam mengatasi permasalahan sampah plastik yang berpotensi mengganggu kesuburan tanah dan keberlanjutan ekosistem. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan ekoteologis yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, khususnya maqāṣid al-syarī‘ah, dengan prinsip pelestarian lingkungan. Meskipun masyarakat Cibendung memiliki nilai-nilai tradisi Islam yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan manusia dengan alam, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya kepedulian terhadap pengelolaan dan dampak limbah plastik. Oleh karena itu, kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, dan pelatihan praktis pengelolaan sampah plastik secara bijak dan bertanggung jawab. Materi kegiatan mencakup pemahaman mengenai bahaya sampah plastik, pentingnya menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan, serta penguatan kesadaran masyarakat dalam mendukung rencana pengembangan wisata Cibendung, khususnya kawasan Titik Gunung Gedor, agar lebih tertata, informatif, dan menarik. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang ditunjukkan melalui antusiasme serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Selain mendorong kepedulian dan perubahan perilaku terhadap lingkungan, kegiatan ini turut memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal sebagai landasan dalam pelestarian alam. Dengan demikian, pendekatan ekoteologis berbasis maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi salah satu strategi pemberdayaan masyarakat dalam membangun kesadaran ekologis dan mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Penguatan Pendidikan Karakter dan Kepedulian Sosial melalui Festival Muharam dan Edukasi Anti-buliying di Kelurahan Sayar Arip Mustahidin; Fathullah Fathullah; Ofik Hidayat; Rokmani Rokmani; Ucu Sulhiah Ulfah
Lentera Pengabdian Vol. 4 No. 03 (2026): Juli 2026
Publisher : Lentera Ilmu Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59422/lp.v4i03.1526

Abstract

Kuliah kerja mahasiswa (KKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di kelurahan sayar kecamatan taktakan. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan serta koordinasi dengan kelurahan, masyarakat dan pihak sekolah menujukan perlu adanya penguatan karakter dan kepedulian sosial serta edukasi mengenai perundungan pada anak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif yang kontekstual melalui optimalisasi festival Muharam dan seminar anti bullying. Adapun metode pelasksanaan meliputi tahap persiapan dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya antusiasm masyarakat dalam Festival Muharam seperti membantu mempersiapkan fasilitas, terlibat dalam kegiatan santunan, mengikut sertakan putra-putrinya dalam beragam kegiatan serta mendampinginya, sementara pada kegiatan edukasi anti-bullying melalui penggunaan medi curhat anak-anak mengalami beragam bentuk bullying seperti kekeran fisik yang ditunjukkan untuk bercanda, diberikan nama julukan, diejek keadaan fisik ataupun dengan nama kedua orangtuanaya, pengalaman-pengalam siswa menjadi bahan edukasi dalam mengenali bentuk serta pencegahan seperti mempertimbangkan perasaan dalam bertindak, menghindari situasi yang mulai mengarahak kepada tindakan bullying serta melaporkan tindakan kepada wali kelas ataupun guru. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana edukasi dan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah kelurahan, sekolah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan Kelurahan Sayar yang religius dan harmonis.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat: Studi Kasus Royal Baroe Kota Serang Ahmad Fauzan; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas; Fathullah Fathullah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/msz6y597

Abstract

The regulation of street vendors in urban public spaces requires a balance between public order, pedestrian rights, and the economic interests of informal traders. In Royal Baroe, Serang City, the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2020 involves the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in controlling street vendors who use sidewalks and road shoulders for trading activities. Using an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods, data were collected through interviews, field observations, and document analysis involving Satpol PP officers, relevant government officials, street vendors, pedestrians, and local residents. The findings show that Satpol PP performs a strategic role through preventive and non-judicial measures, including socialization, persuasion, routine patrols, written warnings, and the relocation of street vendors to Kepandean Market, followed by continuous monitoring of the Royal Baroe area. The implementation generally follows applicable procedures and emphasizes humane and educational approaches; however, repeated violations continue to occur because some vendors return to the area due to limited customer access and economic considerations. The main obstacles include limited personnel and operational facilities, restricted budget availability, and low public awareness of regulations. Sustainable enforcement therefore requires stronger inter-agency coordination, improved institutional capacity and facilities, and continuous community engagement to ensure that public-space management does not merely remove violations but also provides viable economic alternatives for affected street vendors.
Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Alat Kerja Mebel di Kecamatan Baros  dengan Mengedepankan Restorative Justice Kasjana Kasjana; Robby Nurtresna; Mabsuti Ibnu Marhas; Fathullah Fathullah
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/wrtkcr40

Abstract

Restorative justice provides an alternative mechanism for resolving criminal cases by emphasizing recovery of the victim’s losses, accountability of the offender, and restoration of social relations. In the theft of furniture-making tools in Baros District, the resolution process involved the victim, two perpetrators, their families, community representatives, and the police, resulting in a peace agreement and compensation of IDR 8,000,000. A juridical-empirical approach with a sociological perspective was employed through literature review and field research, with primary data obtained from interviews, observation, and documentation and secondary data derived from legislation, books, journals, and previous research. The findings demonstrate that the Baros Sector Police exercised discretion in resolving the case through restorative justice despite the offense being charged under Article 363 of the former Criminal Code and involving circumstances that raised questions concerning the formal and material requirements for restorative settlement. The decision was influenced by several considerations, including the victim’s willingness to forgive, the neighborhood relationship between the parties, the educational future of one perpetrator, the perpetrators’ willingness to accept responsibility, compensation for the victim’s losses, and the preservation of social harmony. The case consequently demonstrates a gap between the normative requirements of restorative justice and its practical application, while also illustrating the role of juridical, sociological, and philosophical considerations in police discretion. Clearer implementation guidelines are required to ensure consistency and legal certainty in restorative justice practices.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN METODE CASH ON DELIVERY (COD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: (Studi Kasus: Kp. Pakem Selamet, Desa Petir, Kabupaten Serang) Natasha Apriliani; Dika Ratu Marfu’atun; Fathullah Fathullah; Robby Nurtresna
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25252

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memicu meningkatnya transaksi perdagangan elektronik, termasuk sistem cash on delivery (COD). Di balik kemudahannya, praktik tersebut menyimpan potensi penyalahgunaan data pribadi konsumen, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan rincian transaksi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ragam penyalahgunaan data pribadi pada transaksi e-commerce metode COD di Kampung Pakem Selamet, Desa Petir, Kabupaten Serang, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk perlindungan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan empiris dan spesifikasi deskriptif analitis. Data dihimpun melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan korban, kurir, dan pemilik toko daring, lalu dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan tiga modus penyalahgunaan data pribadi: penyamaran menjadi kurir dengan teknik social engineering, pemanfaatan identitas korban untuk pengiriman paket fiktif, serta phishing dengan mengaku sebagai petugas verifikasi untuk mendapatkan kode OTP. Perbuatan tersebut dapat memunculkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP, serta pertanggungjawaban administratif bagi Pengendali dan/atau Pemroses Data Pribadi yang tidak memenuhi kewajibannya. Simpulan penelitian, kerangka perlindungan hukum bagi korban telah tersedia secara normatif, namun implementasinya terkendala oleh kesulitan identifikasi pelaku, pembuktian asal kebocoran data, mekanisme kompensasi, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Karena itu perlu penguatan sistem pengamanan data, pengawasan, sinergi aparat penegak hukum, dan peningkatan literasi digital. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, E-Commerc, Cash On Delivery (COD), UU Perlindungan Data Pribadi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN PEMBIUSAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: (Studi Kasus Di Kp. Sukamaju Kab. Serang) Wahyu Rivaldi; Dika Ratu Marfu'atun; Sigit Kamseno; Muhammad Yusar; Fathullah Fathullah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25255

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil serta dampak psikologis bagi korban. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin hak, keamanan, pendampingan, dan pemulihan korban, sekaligus memastikan pertanggungjawaban pelaku sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dengan pembiusan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual meliputi keamanan, pendampingan hukum dan psikologis, pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pemenuhan hak, restitusi, dan kompensasi. Namun, pada kasus di Kp. Sukamaju, perlindungan hukum formal terhadap korban belum terlaksana secara optimal karena perkara tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kasus diselesaikan melalui perdamaian kekeluargaan dengan pemberian uang Rp5.000.000 dari keluarga pelaku kepada korban. Kondisi tersebut dipengaruhi stigma dan rasa malu, keterbatasan pemahaman hukum keluarga, akses pendampingan yang terbatas, serta ancaman terhadap korban. Disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, tetapi implementasinya belum optimal sehingga korban belum memperoleh akses terhadap perlindungan dan pemulihan melalui mekanisme hukum formal. Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 363/PID.SUS/2022/PN SRG) Abiyu Hanip; Mabsuti Ibnu Marhas; Sigit Kamseno; Fathullah Fathullah; Robby Nurtresna; Ahmad Jajuli
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25279

Abstract

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memuat ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Srg. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lain yang relevan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Namun demikian, pertimbangan hukum hakim masih menempatkan Visum et Repertum sebatas alat bukti formal untuk memenuhi unsur delik, tanpa menguraikan secara mendalam dampak fisik dan psikologis korban sebagai dasar pemberatan pidana maupun sebagai wujud penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Diperlukan penguatan pertimbangan hukum yang berorientasi pada pemulihan korban agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Seksual terhadap Anak; Perlindungan Anak; Putusan Pengadilan; UU Nomor 35 Tahun 2014.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL AKIBAT PERGAULAN BEBAS DARI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK: (Studi Kasus: Kampung Cisereh, Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang) Sofia Billa Paradise; Dika Ratu Marfu’atun; Santy Fitnawati; Muhammad Wahyudin; Fathullah Fathullah
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25287

Abstract

Perkembangan media sosial telah membawa dampak negatif berupa meningkatnya kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu kasus terjadi di Kampung Cisereh, Desa Cisereh, Kabupaten Pandeglang. Dalam kasus tersebut pelaku juga berstatus anak di bawah umur dan penyelesaian dilakukan melalui diversi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan mengidentifikasi kendala dalam penerapannya.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai data pendukung dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Polsek Menes, orang tua korban, dan Aparat Desa, serta studi dokumen berupa Berita Acara Musyawarah dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban di Kampung Cisereh dilakukan melalui mekanisme diversi berupa tahanan rumah dan wajib lapor bagi pelaku, serta pemberian ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000,00 dan rehabilitasi bagi korban. Adapun kendala dalam pelaksanaannya meliputi belum adanya kepastian hukum formil berupa Berita Acara tertulis yang berkekuatan hukum, belum terpenuhinya Pasal 69B huruf b tentang perlindungan identitas korban dari penyebaran di media sosial dan huruf c tentang jaminan keselamatan pasca-diversi. Sedangkan kendala meliputi faktor sosial-budaya berupa budaya malu yang menganggap kasus sebagai aib keluarga, faktor ekonomi dengan 790 keluarga miskin dan keterbatasan pengawasan orang tua karena bekerja sebagai buruh tani, faktor psikologis berupa trauma korban, serta faktor teknologi berupa rendahnya literasi digital yang semakin maju. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Di Bawah Umur, Pelecehan Seksual, Media Sosial