Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Stevani Anekhe Dwinita Karo
Universitas Negeri Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas Fauziah Indriani; Putri Athena Maharani Tanu; Shakila Ayu Dwi Lestari; Stevani Anekhe Dwinita Karo
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i3.337

Abstract

Human rights in the Indonesian political context show a discrepancy between the principles set out in the constitution and their implementation on the ground. While the Indonesian constitution guarantees fundamental rights, various institutional, political and cultural barriers often prevent their effective implementation. This research investigates the dynamics of human rights in the Indonesian political system, highlighting the gap between constitutional norms and their application in practice. Through the analysis of various legal documents and human rights case studies, this article identifies key challenges in the enforcement of human rights in Indonesia. The main results show that while Indonesia's constitution clearly guarantees a range of human rights, there are institutional, political and cultural barriers that hinder the implementation of these rights. The article provides policy recommendations to strengthen human rights protection, including legal reform and capacity building of law enforcement agencies. It discusses the protection of human rights in the Indonesian constitution, its implementation in political practice, as well as cases of violations that have occurred. The Indonesian Constitution guarantees human rights through various provisions listed in the 1945 Constitution, including civil, political, economic, social and cultural rights. However, the implementation of human rights in political practice often faces challenges, including corruption, abuse of power, and discriminatory policies. Various cases of human rights violations, such as arbitrary arrests, violence against minorities, and labor rights violations, show the gap between law and practice. Various parties, including the government, non-governmental organizations, civil society, and the international community, play an important role in protecting and promoting human rights in Indonesia. Effective cooperation between these various parties is needed to ensure respect and protection of human rights in all aspects of national life.
Peran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Tengah Percepatan Perizinan Berusaha di Indonesia Stevani Anekhe Dwinita Karo; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam bidang penataan ruang. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus dasar dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran RDTR Digital dalam mewujudkan kepastian hukum KKPR di tengah percepatan perizinan berusaha di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RDTR Digital berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang melalui penyediaan informasi zonasi yang lebih akurat, transparan, dan mudah diakses. Integrasi RDTR Digital dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) juga mampu mempercepat proses verifikasi kesesuaian ruang dan mendukung efektivitas pelayanan perizinan berusaha. Namun demikian, implementasi RDTR Digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum meratanya ketersediaan RDTR di daerah, keterbatasan kualitas data spasial, serta perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui percepatan penyusunan RDTR Digital, peningkatan kualitas data spasial, serta penguatan integrasi sistem tata ruang dan perizinan agar kepastian hukum pemanfaatan ruang dapat terwujud secara efektif.
Co-Authors Fauziah Indriani Muhammad Adymas Hikal Fikri Putri Athena Maharani Tanu Shakila Ayu Dwi Lestari