Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Jurnal Penelitian Serambi Hukum Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Journal of Social Humanities and Education: Scripta Humanika
Muhammad Adymas Hikal Fikri
Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Problematika Kepastian Hukum dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah: Analisis Kritis terhadap Tumpang Tindih Perizinan dalam Perspektif Hukum Tata Ruang Hurin Tsania Azmi; Syafa Nabya Maulidian; Raiya Tegar Ramadhani Milardi Putra; M. Gramsci Al Hashemi; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan tumpang tindih perizinan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia hingga kini masih menjadi isu krusial yang memicu ketidakpastian hukum, konflik agraria, serta menghambat proses penataan ruang dan pembangunan nasional. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh tidak sinkronnya regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, perbedaan data spasial, serta adanya dualisme kewenangan dalam penerbitan izin di berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam perspektif hukum tata ruang, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih perizinan, serta merumuskan langkah penyelesaian guna menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap berbagai peraturan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum agraria maupun tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih perizinan muncul akibat disharmonisasi antara UUPA, regulasi sektoral, dan kebijakan tata ruang yang belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya administrasi pertanahan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa sengketa hukum dan konflik sosial, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pertanahan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan melalui digitalisasi administrasi pertanahan, percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy), harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan demikian, reformasi sistem pertanahan dan perizinan harus dilakukan secara terpadu untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan agraria, dan tata kelola pertanahan yang berkelanjutan.
Inefektivitas Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Menekan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kawasan Peri-Urban Kabupaten Kendal Rifky Nur Aditya; Siti Nur Aisyah; Annisa Faiz Hayyunida; Timothy Usiando Tampubolon; Muhammad Rizky Putra Pratama; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji inefektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam menekan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kawasan peri-urban Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methode) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif perangkat hukum pengendalian ruang telah tersedia, namun implementasinya belum efektif. Inefektivitas tersebut dipengaruhi oleh disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi kelembagaan, serta tekanan investasi dan urbanisasi yang tinggi. Instrumen zonasi, perizinan melalui KKPR, sanksi, dan insentif belum berjalan optimal karena belum terintegrasi secara kuat dengan data spasial dan kebijakan perlindungan lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, reformasi perizinan berbasis digital, penegakan hukum yang konsisten, serta partisipasi masyarakat dan dukungan insentif ekonomi bagi petani guna menjaga keberlanjutan LP2B di kawasan peri-urban.
Keseimbangan Asas Keadilan dalam Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Infrastruktur Publik melalui Tinjauan Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Dzakwan Ardhya Nugeraha; Arya Virgi Pramudya; Fahmi Hidayat; Dwi Sandy Mahendra Yudha; Muhammad Adymas Hikal Fikri; Aprila Niravita
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ambisi akselerasi pembangunan infrastruktur publik di Indonesia kerap berbenturan secara diametral dengan hak fundamental warga negara atas ruang hidupnya. Merespons ketegangan tersebut, tulisan ini membedah keseimbangan asas keadilan dalam penerbitan Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah, secara spesifik menyoroti urgensi sinkronisasi kebijakan tata ruang pasca-berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pergeseran paradigma penataan ruang dari yang semula rigid menjadi sangat fleksibel demi investasi telah mendisrupsi kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa transformasi Izin Lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kerap memicu anomali. Penlok, yang sejatinya merupakan sebuah keputusan (beschikking), tak jarang diterbitkan dengan menerabas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berstatus peraturan (regeling). Praktik ini merupakan bentuk cacat wewenang dan cacat substansi yang secara nyata mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ke depannya, penyelesaian sengketa pengadaan tanah tidak boleh direduksi sekadar pada kompensasi finansial di tahap akhir pelaksanaan. Keadilan substantif harus diinternalisasi sejak tahap perencanaan awal, di mana mekanisme KKPR difungsikan sebagai instrumen mitigasi ketidakadilan agraria melalui evaluasi kelayakan lingkungan, perlindungan lahan produktif, dan penerapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Melalui integrasi tata ruang yang ketat dan ruang negosiasi yang nyata bagi masyarakat terdampak, Keputusan Penlok dapat bertransformasi menjadi produk hukum yang bermartabat dan menyeimbangkan kepentingan umum dengan hak privat secara proporsional.
Privatisasi Ruang Laut dan Problematika Pengendalian Tata Ruang Pesisir: Studi Kasus Pagar Laut Tangerang Muhamad Febri Pribadi; Ngesti Mukti Rezeki; Muhammad Anas Ulil Abshor Munif; Nataneila Astya Putri Asmana; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1 No 4 (2026): May: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan: Scripta Humanika
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/t2n5j463

Abstract

This study examines the juridical dynamics of marine spatial privatization and the weaknesses of coastal spatial control through the case of the Tangerang sea fence. The research employed normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches supported by secondary legal materials, including legislation, court decisions, academic literature, and institutional reports. The findings indicate that marine spatial privatization occurred through physical restriction, administrative manipulation, and functional transformation of coastal areas that excluded traditional fishing communities from their living space. The study further reveals that regulatory fragmentation, post-HP3 normative gaps, overlapping institutional authority, and weak coastal supervision created structural vulnerabilities within Indonesia’s coastal governance system. Law enforcement mechanisms remained reactive and sectoral, resulting in delayed state intervention and inadequate protection of coastal communities. This study proposes reconstructing coastal spatial governance through integrated supervision, spatial technology, participatory monitoring, regulatory harmonization, and preventive law enforcement based on ecological governance and spatial justice principles.
Integrasi Pendaftaran Tanah dengan Penataan Ruang Padat Penduduk dalam Mencegah Konflik Agraria Gayatri Natha Sandi; Kayla Nurhaliza Kadir; Naswa Ulaya Putri Prasna; Muhammad Syihabul Fikri Haiban; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Juli 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i4.10101

Abstract

Agrarian conflict in densely populated areas is a persistent structural problem in Indonesia, fueled by a weak land registration system and a misalignment between spatial use and land ownership rights. This study aims to analyze the urgency of integrating land registration and spatial planning as an instrument for preventing agrarian conflict in densely populated areas. Using normative legal research methods and a legislative and conceptual approach, this study examines the legal framework governing land registration and spatial planning in Indonesia and identifies regulatory gaps that are at the root of agrarian conflict. The results indicate that systematically integrating land spatial data with regional spatial plans (RTRW) can minimize overlapping land ownership, provide legal certainty for communities, and create fair and sustainable land governance. Regulatory reform, institutional capacity building, and database synchronization between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (BPN) and local governments are needed as concrete steps to realize this integration.
Implementasi Pajak Karbon (Carbon Tax) sebagai Instrumen Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Sektor Industri Manufaktur di Indonesia (SDG 13) Maharani Nurrizky Australis; Agvinda Restalina; Gerlavista Elena Zuafris; Muhammad Dzikri Asshidiq; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): MEI 2026
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/j3gqmr51

Abstract

The increasingly alarming impacts of climate change have urged many countries, including Indonesia, to introduce more concrete policy instruments to control greenhouse gas (GHG) emissions. The manufacturing industry sector is one of the largest emission contributors in Indonesia, yet efforts to control it remain far from optimal. This study examines carbon tax as an environment-based fiscal instrument within the framework of green economy and environmental law, focusing on the manufacturing industry sector in Indonesia and its relevance to the achievement of Sustainable Development Goal 13 (SDG 13) on climate action. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, conducted through a literature review of regulations, policy documents, and relevant academic sources. The findings reveal that although Indonesia has established a legal basis for carbon tax through Law Number 7 of 2021 on Tax Regulations Harmonization, its implementation remains inadequate due to a range of structural obstacles. These include the unpreparedness of emission measurement and reporting systems, concerns over industrial competitiveness, capacity disparities among business actors, and weak institutional coordination in policy enforcement. Such conditions give rise to the risk that carbon tax will function merely as a symbolic policy without meaningful impact on industrial behavioral change. On the other hand, when seriously designed and implemented, carbon tax has the potential to serve as a key driver of industrial transformation toward energy efficiency, renewable energy adoption, and low-carbon technological innovation in alignment with the polluter pays principle and the sustainability principle in environmental law. This study concludes that strengthening the implementation of carbon tax in the manufacturing industry sector requires more operationally refined regulations, adequate institutional capacity building, and stronger integration between environmental fiscal policy and Indonesia's commitments under the SDG 13 agenda and the Paris Agreement.
Strategi Pengendalian Tata Ruang Menyeimbangkan Ekspansi Industri Terintegrasi dan Perlindungan Lahan Pertanian Sabang Maglyn Angel Stefanny; Cantika Reika Viana; Nurfadilla Risa Aulia; Adinda Aulia; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kawasan industri terintegrasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain berpotensi menekan keberlanjutan lahan pertanian pangan. Kabupaten Subang sebagai salah satu lumbung pangan nasional menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke sektor industri, khususnya dalam pengembangan kawasan Rebana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya alih fungsi lahan meskipun telah terdapat regulasi perlindungan tata ruang, serta merumuskan strategi pengendalian ruang yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka Teori Keseimbangan Kepentingan dan Teori Pengendalian Hukum. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis kebijakan, dan kajian terhadap implementasi tata ruang di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya alih fungsi lahan disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi kebijakan, tekanan investasi, serta kurangnya insentif bagi perlindungan lahan pertanian. Strategi pengendalian tata ruang yang efektif meliputi penguatan regulasi berbasis zonasi yang tegas, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemberian insentif bagi petani, serta integrasi perencanaan lintas sektor. Selain itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ketahanan pangan melalui pendekatan keseimbangan kepentingan. Dengan demikian, pengendalian tata ruang yang optimal tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada komitmen implementasi dan sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Upaya Perlindungan Lahan dari Alih Fungsi dalam Perspektif Yuridis dan Tantangan Implementasi di Lapangan Zahra Risye Anggita Putri; Nadia Ammara Balqis; Zhafira Zaskia Alya Amani; Nasab Sabrina Febriyanti; Aprila Niravita; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, permukiman, maupun infrastruktur merupakan salah satu persoalan strategis yang berdampak terhadap ketahanan pangan, keseimbangan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis mengenai perlindungan lahan dari alih fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasi penegakan hukum di lapangan, serta merumuskan upaya strategis dalam memperkuat efektivitas perlindungan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan lahan telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta tekanan pembangunan ekonomi yang mendorong konversi lahan secara masif. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran alih fungsi lahan belum berjalan optimal akibat keterbatasan koordinasi antarinstansi dan lemahnya sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, digitalisasi data pertanahan, optimalisasi peran pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
Pengaturan Alih Fungsi Lahan Sawah dalam Perspektif Tata Guna Tanah dan Implikasinya terhadap Kepastian Hak serta Ketahanan Pangan Nasional Eva Nurlita Widanti; Hilda Dara Puspita; Shaina Nur Tifara; Friska Adyla Naura; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alih fungsi lahan sawah merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan dan kebutuhan ruang untuk sektor non-pertanian. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan kebijakan, terutama terkait dengan pengaturan tata guna tanah, kepastian hak atas tanah, serta perlindungan terhadap ketahanan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai alih fungsi lahan sawah dilindungi dalam kaitannya dengan rencana tata ruang wilayah serta kepastian hak atas tanah, sekaligus mengkaji implikasi alih fungsi lahan sawah terhadap perlindungan ketahanan pangan nasional dan proses legalisasi hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan alih fungsi lahan sawah di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tekanan pembangunan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan secara masif. Alih fungsi lahan sawah juga berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian produktif yang berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional serta menimbulkan persoalan dalam proses legalisasi hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah melalui sinkronisasi kebijakan tata ruang, tata guna tanah, serta sistem administrasi pertanahan guna menjamin kepastian hukum atas hak tanah sekaligus menjaga keberlanjutan ketahanan pangan nasional.
Integrasi Sertipikat Elektronik Berbasis AI dalam Penguatan Kepastian Hukum Pemanfaatan Tanah di Indonesia Hira Sabila; Alya Rizky Puspaningrum; Akhwat Widya Supandi; Aurillia Silmi Ayu Khoirunnisa; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran tanah di Indonesia masih menghadapi permasalahan asimetri informasi yang tajam antara masyarakat dengan korporasi dan otoritas pemerintah, sehingga memperlemah posisi pihak yang lemah dalam sengketa tata ruang dan agraria. Meskipun Program PTSL dan transformasi sertifikat elektronik telah diluncurkan, formalisme hukum serta kendala infrastruktur dan SDM menyebabkan masih tingginya sengketa tumpang tindih sertifikat dan rendahnya kepastian hukum substantif. Penelitian ini menganalisis integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem sertifikat elektronik untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Melalui pendekatan normatif-komparatif, penelitian membandingkan mekanisme pembalikan beban pembuktian di Uni Eropa, doktrin McDonnell Douglas burden-shifting di Amerika Serikat, serta prinsip hakim aktif (active judge) dalam hukum Indonesia. Penelitian menghasilkan rekonstruksi model pembuktian baru berbasis digital yang disebut “Shifting + Active Judge”. Model ini mengintegrasikan sertifikat elektronik dan AI untuk mendeteksi ketidakkonsistenan data spasial secara real-time, melakukan pergeseran beban pembuktian secara proporsional, serta memperkuat peran hakim aktif dalam memerintahkan keterbukaan data digital. Model ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mengurangi asimetri informasi, serta mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat dalam sengketa tata guna tanah di era digital.
Co-Authors Adinda Aulia Agil Sabani Agvinda Restalina Akhwat Widya Supandi Alya Rizky Puspaningrum Annisa Faiz Hayyunida Aprila Niravita Arya Virgi Pramudya Aurillia Silmi Ayu Khoirunnisa Cantika Reika Viana Christian Bagas Dewantara Dwi Sandy Mahendra Yudha Dzakwan Ardhya Nugeraha Eva Nurlita Widanti Fahmi Hidayat Farras Eknu Albin Friska Adyla Naura Gayatri Natha Sandi Gerlavista Elena Zuafris Hilda Dara Puspita Hira Sabila Hurin Tsania Azmi Kayla Nurhaliza Kadir M. Gramsci Al Hashemi Maglyn Angel Stefanny Maharani Nurrizky Australis Muhamad Febri Pribadi Muhammad Anas Ulil Abshor Munif Muhammad Dzikri Asshidiq Muhammad Rizky Putra Pratama Muhammad Syihabul Fikri Haiban Nadia Ammara Balqis Nasab Sabrina Febriyanti Naswa Ulaya Putri Prasna Nataneila Astya Putri Asmana Naylin Putri Harsa Nazjwa fatharani Ngesti Mukti Rezeki Nurfadilla Risa Aulia Raisa Qolbina Ibrizzahra Raiya Tegar Ramadhani Milardi Putra Rifky Nur Aditya Risqi Budi Santoso Rois Faisal Amin Shaina Nur Tifara Siti Nur Aisyah Stevani Anekhe Dwinita Karo Syafa Nabya Maulidian Timothy Usiando Tampubolon Zahra Risye Anggita Putri Zhafira Zaskia Alya Amani