Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Rosi Ina Ragawino
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dimensi Hukum Dalam Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Di Desa Sanur Kauh Rosi Ina Ragawino; Gusi Putu Lestara Permana
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i2.8912

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut sistem demokrasi. “You can have election without demoracy, but you can not have democray without election” (Surbakti, 2016). Kalimat tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemilu bagi negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam meyukseskan penyelenggaraan pemilu dibutuhkan logistik pemilu. Logistik pemilu sangat diperlukan agar proses penyelenggaraan pemilu pada saat pemungutan suara bisa berjalan dengan baik. Adapun permasalahan umum yang sering terjadi terkait dengan logistik pemilu yaitu kerusakan, keterlambatan, kekurangan, kecurangan pada logistik pemilu yang artinya diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi permasalahan. Berdasarkan permasalahan tersebut adapun rumusan maslah yang diangkat adalah Bagaimana pengawasan logistik pemilu dan pendristibusi logistik pemilu di desa sanur kauh apakah sudah tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlahnya ?Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan pihak aparat kepolisian dan pengawasan yang dilakukan banwaslu serta tim pengabdian masyarakat yang bekerjasama dengan KPU yang ditempatkan di Desa Sanur Kauh dalam membantu proses penyelenggaraan pemilu untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap logistik pemilu, tepat waktu dan juga tidak terjadi kecurangan. Sehingga mewujudkan Pemilu demokratis dan berintegritas.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumba Barat Rosi Ina Ragawino; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertamgggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak,salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten sumba barat dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak?. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak 3 (tiga) upaya yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan. Upaya pencegahan seperti sosialisasi, pembetukan perlindugan anak terpadu berbasis masyarakat, kerjasama lintas sektor, pembentukan forum anak daerah dan upaya penanganan seperti layanan pengaduan, pendampingan korban, layanan kesehatan, bantuan hukum dan upaya pemulihan menyediakan psikolog, serta layanan kesehatan dan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual.
Co-Authors Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Gusi Putu Lestara Permana