Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.583

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Kajian Bali Jurisprudence Jurnal Notariil Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Unes Law Review JURNAL HUKUM PRASADA Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Aktual Justice

Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda

Universitas Pendidikan Nasional

Author-ID : 2684688

Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PERAN DESA ADAT (PAKRAMAN) DALAM PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DALAM KERANGKA PENGUATAN KEBUDAYAAN BALI i nyoman budiana; tini rusmini gorda
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 1 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAKKeberadaan desa adat (pakraman) di Bali sebagai desa yang memiliki hak otonom dalam mengurus kepentingan desanya masing-masing memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan tersebut tidak hanya dilihat dari sistem pemerintahan tradisionalnya, tetapi masing-masing desa adat tersebut memiliki adat kebiasaan, kebudayaan, dialek bahasa termasuk seni serta prosesi ritual keagamaan yang diyakininya juga menunjukkan perbedaan antara satu desa dengan yang lainnya. Sekalipun demikian halnya, secara universal segala aktivitas berkebudayaan dan berkeagamaan yang dilakukan dapat dipandang sebagai pengewantahan dari ajaran agama Hindu yang dianutnya serta dijiwai oleh falsafah Tri Hita Karana.Berbagai peran telah diberikan kepada desa adat tersebut, karena dalam realitasnya hingga saat ini sejumlah aktivitas pembangunan nasional selalu melibatkan keberadaannya baik pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik, dengan hasil yang sangat membanggakan. Sebagai bukti perlu dikemukakan beberapa contoh di antaranya, pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup berbasis desa adat, pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera berbasis desa adat serta penanggulangan kenakalan remaja dan kejahatan narkotika pun berbasis desa adat. Di samping itu dalam kerangka penguatan kebudayaan melalui kegiatan pelestarian bahasa dan sastra juga telah dilakukan secara berkesinambungan, baik kegiatan dalam bidang sastra daerah maupun sastra nasional.Dalam pelestarian bahasa dan sastra Bali, desa adat telah membangun suatu sistem penghayatan sastra melalui seni makekidung, makekawin, macepat yang sering dikenal dengan kegiatan Utsawa Dharma Gita, lomba penulisan sastra Bali dalam lontar, puisi dan sastra serta menuangkan pelajaran bahasa daerah Bali dalam setiap kurikulum kegiatan pasraman baik untuk tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Keseluruhan aktivitas tersebut bermuara kepada penguatan budaya daerah dan sekaligus mengarah kepada penguatan budaya nasional, karena budaya nasional adalah merupakan puncak-puncak dari budaya daerah.Kata kunci : desa adat, bahasa dan sastra, pelestarian dan kebudayaan.

IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN RESTORATIF MELALUI PERAREM DESA ADAT RENON NOMOR 001/Par-DPR/VI/2017 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Desak Putu Rini Larashati Subagia; I Nyoman Budiana; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji penerapan serta pelaksanaan dari konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam Perarem Desa Adat Renon Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penerapan konsep keadilan restoratif melalui Perarem Desa Adat Renon Nomor 001/Par-DPR/VI/2017 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam hal penyelesaian perkara anak yang cenderung ringan, di desa adat renon mengutamakan penyelesaian secara damai dan berdasarkan pemulihan keadilan guna memberikan perlindungan terhadap anak agar perkara tersebut tidak masuk ke ranah peradilan formal, serta menghindari anak dari labelisasi dalam masyarakat. Adanya keberlakuan perarem desa adat renon tentang perlindungan anak tersebut menjadi acuan serta memberikan penguatan dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara anak berdasarkan konsep keadilan restoratif. Sehingga dalam hal implementasi atau pelaksanaan dari adanya perarem tersebut dapat dikatakan telah efektif diterapkan serta dilaksanakan di Desa Adat Renon. This paper aims to identify and examine the application and implementation of the concept of restorative justice as stated in the Perarem of the Traditional Village of Renon concerning Child Protection. The research method used in this paper is to use empirical legal research methods. The results of this study indicate that in terms of the application of the concept of restorative justice through Perarem Traditional Village Renon Number 001/Par-DPR/VI/2017 concerning Child Protection, especially in terms of resolving cases of children who tend to be mild, in traditional villages Renon prioritizes peaceful and recovery-based solutions in order to provide protection for children so that the case does not enter the realm of formal justice, and prevents children from being labeled in society. The implementation of the Renon traditional village regulations regarding child protection is a reference and provides reinforcement in the implementation of settlement of child cases based on the concept of restorative justice. So that in terms of implementation of the perarem, it can be said that it has been effectively implemented in the traditional village of Renon.

Jagaddhita Family Saves Children from Violence and Exploitation: A Perspective on the Usage of the Non-Penal Policy AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p04

The purpose of this article is to examine the child protection that is integral/simultaneous and prioritizing the non-penal policy by forming and realizing the Jagaddhita family. This research is normative juridical research. The results show that in terms of penal-policy the State has provided a legal umbrella through the Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 on Child Protection as amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2014. However, as time goes by such Law is deemed unable to run effectively and the crime against children is increased. Establishing the Jagaddhita family as a non-penal policy is a strategic effort in eliminating any crime related to children. Such establishment is the goal of a marriage in which the marriage itself has four (4) main objectives namely Dharma, Artha, Kama, and Praja that will lead to the birth of good children.

Sikap dan Strategi Orang Tua terhadap Pengembangan Kemampuan Multibahasa Anak di Daerah Kuta Bali I Gde Agoes Caskara Surya Putra; A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol 11 No 2 (2021): Volume 11 No. 2. Oktober 2021
Publisher : Pusat Kajian Bali Universitas Udayana

This study aims to find out Kutanese parents’ attitudes towards Balinese, Indonesian, and Englis, as well as their strategies to develop their children language abilities. Participants in this study were twelve parents. The method for collecting the data was recorded interview and the recordings were then transcribed to facilitate research. The data was analized using family language policy and language strategies theories. Based on the research results, it can be concluded that the participants have very positive attitudes towards Balinese, Indonesian and English. Their positive attitude is also in line with the strategy they are doing, where they want their children to grow up as multilingual children. Of the three languages, English is the language with the most varied strategies.

Legal Consequences for Traffic Accident Perpetrators with Dead Victims Lafri Prasetyono; A.A.A.N Tini Rusmini Gorda
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.13489

Objective: The purpose of the study is to determine the legal consequences for traffic accident perpetrators causing death and to investigate the legal considerations for perpetrators in criminal liability for traffic accidents.Method: The research used is empirical legal. This research employed sociological approach, legal approach, conceptual approach, and case approach. Research on the risk of traffic accidents is an observational study that surveys without any particular treatment given to the research subjects. The data used are primary data and secondary data. Primary data were obtained from the field through interviews. Secondary data were obtained through library research in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis technique in this research performed descriptive qualitative.Finding: The legal consequence for traffic accident perpetrators with death victims is a minimum of 5 years imprisonment, as per Article 359 of the Criminal Code. Legal considerations for perpetrators in criminal liability for traffic accidents comprise unintentional attribute (accident), those who have never been convicted, settlement between offender and victim, providing precise information, witnesses in mitigation, therefore the conviction can be reduced.Purpose: This study provides in-depth information about the Legal Consequences for Traffic Accident Perpetrators with Death VictimsNovelty/ Originality of the study: Legal Consequences for Traffic Accident Perpetrators with Death Victims

New Clause in Bank Credit Agreement in Relation to Consumer Protection Act (Study on PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Denpasar Branch) Komang Yustika Dewi Suryaningsih; A.A.A. Ngr. Tini Rusmini Gorda
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Credit agreement in standard form which is being made unilaterally by the bank until present is still becoming a special legal issue in agreement field of civil law. In addition, viewed from the side of the agreement it is also against consumer protection law as set in Consumer Protection Act. Problem formulation of is divided into namely regarding the existence of standard clause in bank agreement if associated with Article 18 of Consumer Protection Act and legal consequence of standard clause in credit agreement associated with consumer protection. This study aims to identify the presence of standard clause in banking agreement if related with Article 18 of Consumer Protection Act and legal consequence to the standard clause in credit contract is associated with consumer protection. The research is a juridical empirical. The location is on PT. Bank Negara Indonesia in Denpasar city. The author is guided by laws and regulations related with public fact, that is first problem formulation is analyzed from balancing principle and next the second problem formulation is from consumer protection theory. The result shows that the implementation of the provision tends to protect the bank as businesses. Moreover, the legal consequence of Bank BNI’s credit contract which does not meet the provision will result in null and void.

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN TARIF PROGRESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK Ida Bagus Agung Daparhita; Anak Agung Ayu Tini Rusmini Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Motor Vehicle Tax (PKB) is one type of tax whose authority of collection is on Provincial government as a form of autonomy implementation. Nevertheless the government through Law no. 28 Year 2009 on Regional Tax and Retribution has been applying progressive tariff for motor vehicle taxation (PKB). Government policy is related to the purpose of increasing local tax revenues from the PKB sector. The provincial government further implements the policy by issuing local regulations concerning the implementation of progressive taxation, among which regulates the amount of tax to be imposed on each motor vehicle. In Bali Province Regulation no. 1 Year 2011 on Regional Taxes, the provincial government of Bali has set the tax rate between 1.5% to 7.5%. In addition to the increase in tax revenues, the progressive tariff for PKB also aims to reduce people's purchasing power on motor vehicles. This is investigates whether it is possible to increase tax revenues when the purchasing power of people to buy motor vehicles goes down. This research is conducted by empirical research method, in order to study the effectiveness of progressive tariff policy for motor vehicle to increase tax revenue from PKB in Bali Province area. This research uses actual data related to the amount of PKB receipt obtained since before the enactment of progressive tariff until several years after. Based on these data, it can be seen the effectiveness of the implementation of the progressive tariff. In addition, it will also convey the obstacles faced by the Bali Provincial Government in implementing the progressive tariff policy of PKB. Thus the research will be able to give description of the enforcement of progressive rate of PKB as well as to formulate suggestions to reduce the constraints of its implementation, especially in the area of Bali Province.Keywords: Revenue, Progressive Rate, Motor Vehicle.

LEGAL REFORM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN Ni Nyoman Juwita Arsawati; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

The child needs to be protected both physically and spiritually, especially when the child is a criminal. Children to be accountable for their actions, not separated from the imposition of criminal punishment of imprisonment. The imposition of imprisonment on children is irrelevant compared to the crime rate, and it seems that imprisonment does not deter the perpetrator. It can be attributed to a child's crime similar to that of an adult whether in quantity or quality. This situation certainly raises issues both philosophically, juridically and sociologically. It is deemed necessary to reform the criminal law in the face of children as perpetrators of crime, deprivation of liberty by placing children in prison, unable to provide protection from the deprivation of the rights of children as opposed to the values of Pancasila as stipulated in the second precept " humanitarian "so it is necessary to replace it with alternative criminal (alternative sanction) one of them in the form of criminal supervision as regulated in Article 71 of Law No.11 Year 2012 About Child Criminal Justice System. Characteristics of the imposition of criminal surveillance of the child, perpetrators are still given the opportunity to improve themselves, and supervision is made in accordance with the personal needs of children who promote human coaching, by upholding the dignity of children based on the principle of "humanity". This is certainly in accordance with the idea or ideals of law and the reality of society that is upholding a democratic, social and humane life, which became the basic color of Indonesian law based on Pancasila.Keywords :Legal reform, children of perpetrators of crime, imposition of sanctions

THE LAW PROTECTION FOR OWNERS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO IMAGE TAKEN FROM THE INTERNET FOR ECONOMIC BENEFITS Iwan Purwanto; Anak Agung Ngurah Tini Rusmini Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

This study examines the law protection for owners of intellectual property rights to images taken from the internet for economic benefit. Image is one of the copyrighted works protected by the Act, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. But in practice there are often violations of copyrighted works that are the property of a creator. The problem raised is how the legal protection for owners of intellectual property rights is if the image is taken for economic benefit and how sanctions are imposed on violating economic rights to images taken from the internet and the implementation of sanctions against violations of economic rights to images taken from the internet. The theory used in this study is the theory of legal protection and the theory of legal responsibility and the method of research used the statue of approach. The results showed that the protection given to image copyright can be done preventively, namely legal protection provided by the government in order to prevent violations by providing convenience and and given incentive for owner of Intellectual Property Rights when registering Copyright to the Directorate General of Intellectual Property Rights and repressive protection, namely legal protection granted the government with the aim of resolving disputes in the event of a violation by filing a lawsuit to the Commercial Court. The conclusion of this research is The implementation of sanctions against violations of economic rights to images can be subject to imprisonment and or criminal penalties as stipulated in Article 9 of the Copyright Act No. 28 of 2014 while the implementation of sanctions on copyright protection for images circulating on the internet is specifically regulated (lex specialists) in Article 48 of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: The law protection, Intellectual Property Right for Image, Economic Benefits

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif Syahrul Ramadhon; AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda
Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalamkehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadibukan saja dalam area publik, namun marak terjadi jugadalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalamrumah tangga. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasandalam rumah tangga, perempuan khususnya istri menjadikorbannya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga inimerupakan jaminan yang diberikan oleh pemerintah ataunegara, guna mencegah dan menanggulangi terkait adanyakekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanyaupaya pencegahan, pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada korban serta melakukantindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku tindakkekerasan dalam rumah tangga. Kata kunci:Perlindungan Hukum,Perempuan, Kekerasan DalamRumah Tangga

Co-Authors Budiana, I Nyoman Desak Putu Rini Larashati Subagia Gorda, A.A.A. Ngr Sri Rahayu Hendri Hermawan Adinugraha I Gde Agoes Caskara Surya Putra I Gede Agus Kurniawan I Gede Putu Agus Wistama Putra I Gusti Bagus Yudas Swastika I Gusti Bagus Yudas Swastika I Made Chandra Mandira I Made Wirya Darma Ida Ayu Oka Martni Ida Ayu Sadnyini Ida Bagus Agung Daparhita Ida Bagus Martha Teja Agastya Ida Bagus Teddy Prianthara Iwan Purwanto Komang Yustika Dewi Suryaningsih Lafri Prasetyono Ni Nyoman Juwita Arsawati Ni Putu Dian Puspana Dewi Ni Putu Nina Eka Lestari Ni Putu Putri Silvia Dewi Ni Putu Sawitri Nandari Putu Sri Arta Jaya Kusuma Syahrul Ramadhon Wijaya, Gede Crisna Yunita Parisman Yustika Dewi

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search