Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Hukum Islam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Rechtenstudent Journal
Ahmad Junaidi
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember Cindy Alfin Inayah; Ahmad Junaidi
Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember Vol. 1 No. 3 (2020): Rechtenstudent December 2020
Publisher : Sharia Faculty, KH. Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v1i3.36

Abstract

In fulfilling their daily needs, of course, everyone has different ways. One of them is by trading. There are many types of trade, but we often encounter street vendors (PKL). The facilities and infrastructure chosen by most of the street vendors are shoulder roads and sidewalks. This is a strategy to attract buyers who pass by in the street area. But on the other hand, it can also interfere with the convenience of road users and pedestrians. Therefore, it is for street vendors who are the attention of the local government. To help street vendors, the Regional Government of Jember Regency drafted and ratified Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning Street Vendors. One of the points discussed in the regional regulation is the payment of levies. The purpose of this research is to read and analyze the implementation of payments from street vendors and apply it in Jember Regency. This research is qualitative research with a juridical approach and a sociological approach. Keywords: Street Vendors, Levies, Local Government.
FIQH SANTRI DAN POLITISASI AGAMA DALAM BINGKAI OTONOMI KESATUAN Muhaimin Muhaimin; Ahmad Junaidi
Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Vol 3 No 2 (2017): AGUSTUS
Publisher : Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berisi tentang sebuah gagasan bagaimana sebenarnya para santri (baca juga kyai) merespon fenomena baru yang terjadi di kisaran penyelenggaraan pemilukada serentak di Indonesia. Tentu, anomali pemilikada serentak dirasakan sejak berimbasnya Pilkada Jakarta yang kemudian memiliki dampak terhadap daerah-daerah lain. Daerah-daerah yang sejatinya tidak memiliki sejarah konflik identitas; baik itu keagamaan maupun kebudayaan. Akhirnya, merasakan juga bagaimana daerah mereka terpolarisasi menjadi dua bentuk pertentangan di tataran bawah. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat – termasuk para kyai dan santri – punya tanggung jawab agar isu ini tidak terus berjalan hingga pada pelaksanaan Pemilukada yang akan datang. Serta memberikan dampak positif, bahwa penyelenggaraan pemilu serentak adalah bentuk kebijakan pemerintah demi kondisi yang lebih stabil serta efesien dari sisi penggunaan anggaran negara. Pada kesimpulannya, para kyai tidak mempersoalkan pilkada serentak ini dijalankan, asalkan tidak mengulangi beberapa proses kampanye politik yang menciptakan konflik. Para kyai juga berpandangan, dalam politik, Islam memiliki ruang terbuka untuk melakukan inovasi penyelenggaraan suksesi kepemimpinan.
Fenomena Praktik Nikah Mut'ah di Kalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso Munir, Muhammad Sirajul; Ishaq, Ishaq; Junaidi, Ahmad
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4 : Al Qalam (Juli 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i4.3593

Abstract

Hukum nikah mut’ah yang menjadi topik central perdebatan dikalangan para ulama ahlussunnah wal jamaah dengan ulama syiah sendiri telah terjadi berabad belas tahun lamanya. Sampai saat inipun kontroversi itu tetap hangat dan tidak pernah basi untuk dibahas. Terkait hal ini ulama Sunni berargumen jika nikah mut’ah tidak sah atau batal jika dilangsungkan, sementara ulama Syi’ah melegalkan jenis pernikahan mut’ah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi yakni mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan yang didapatkan dari subyek peneliti kemudian dianalisis secara mendalam. Praktik nikah mut’ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh kalangan santri Sunni yang notabene bukan hanya melarang tetapi mengharamkan bahkan pelakunya dianggap melanggar agama, selain itu wanita dan anak hasil nikah mut’ah menjadi korban dalam hal ini. Berlandaskan hal tersebut fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik nikah mut’ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana bentuk penafsiran ulang kalangan santri sunni terhadap konsep nikah mut’ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?. Hasil Penelitian ini yakni pertama Praktik nikah mut’ah di Desa Jambesari terindikasi terbawa pengaruh Kampung Arab yang terletak satu wilayah di Kabupaten Bondowoso. Santri sunni tersebut merupakan salah satu dan satu-satunya santri alumni Pondok Pesantren berfaham Sunni yang tidak diakui oleh Pondoknya. Kedua, Bentuk penafsiran salah satu santri Sunni yang terpapar Syiah di Desa Jambesari terkait nikah mut’ah yang ada di Desa Jambesari hanya sebatas penafsiran akal semata, tidak melihat pengaruhnya kepada perempuan. Kaidah Dharurat yang digunakan juga salah jika ditempatkan pada nikah mut’ah. Batasan darurat: menurut imam al Suyuti dan disebutkan dalam catatan pinggir kitab al Muqni', sesungguhnya darurat itu hanya yang berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kematian saja.
Determining The Auspicious Day Of A Marriage Ceremony Using “Titen Science”: An ‘Urf Perspective In Andongsari, Jember Tamam, Badrut; Krisnawati, Devi; Junaidi, Ahmad; Rato, Dominikus; Waeno, Mahammadaree
Hukum Islam Vol 25, No 1 (2025): Islamic Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v25i1.36034

Abstract

This study aims to examine the tradition of determining the auspicious day before a marriage contract using titen science from the perspective of ‘urf in Andongsari Village, Ambulu Sub-district, Jember Regency. Ilmu titen, as part of Javanese customs, is a method based on custom and observation of past events (niteni), which is used to determine the right time for important events such as marriage. This research uses empirical legal method with legal sociology approach and conceptual approach. Data were obtained through interview, observation, and documentation techniques, with primary and secondary sources. The results show that although this tradition is highly upheld by the local community, the practice of determining a good day does not contradict the provisions of Islamic law. The pillars and conditions of marriage are still fulfilled, so this tradition can be seen as part of an effort to preserve Javanese cultural customs that are harmonious with Islamic teachings. The implications of this research show that the implementation of titen science not only helps maintain local wisdom, but also strengthens social and cultural harmony in the Andongsari Village community, which is predominantly Muslim.
Co-Authors Badrut Tamam Cindy Alfin Inayah Devi Krisnawati, Devi Dominikus Rato Ishaq Ishaq Muhaimin Muhaimin Munir, Muhammad Sirajul Waeno, Mahammadaree