Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal hukum IUS PUBLICUM Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Sociology and Law
Agustin Leni Magdalen Rohi Riwu
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Era Digital Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Bakunase Dua Magdalen Rohi Riwu, Agustin Leni; Haning, Semuael; Hege, Marselinda; Dillak, Marthen
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 2 (2024): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i2.4318

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen di era digital bagi masyarakat Kelurahan Bakunase Dua. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya transaksi digital yang terjadi, banyak konsumen yang belum memahami hak-hak mereka serta risiko yang ada dalam transaksi tersebut. Kegiatan pengabdian ini melibatkan penyuluhan hukum yang menyasar pelaku transaksi digital di kalangan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan, untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai hak-hak konsumen dan cara melindungi diri dalam transaksi digital. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, serta prosedur yang dapat ditempuh untuk melindungi diri dari risiko penipuan dan kerugian digital. Sebelum penyuluhan, hanya sebagian kecil peserta yang memahami perlindungan konsumen digital, namun setelah kegiatan penyuluhan, hampir 90% peserta menyatakan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara melindungi diri mereka di dunia digital. Dengan demikian, tujuan pengabdian ini tercapai dengan baik, memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan konsumen di era digital. Sebagai rekomendasi, kegiatan serupa perlu dikembangkan lebih lanjut dengan memperkenalkan pelatihan praktis dan media digital untuk mencapai lebih banyak masyarakat, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Pemberdayaan Pedagang Pasar Tradisional: Membangun Kesadaran Hukum untuk Keber-lanjutan Usaha Haning, Semuel; Magdalen Rohi Riwu, Agustin Leni; Dillak, Marthen; Lestrari Dewi, Ni Putu Juliani
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 2 (2023): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v7i2.4334

Abstract

This community service aims to increase the legal awareness of traditional market traders, so that they can run their businesses legally and sustainably. Many traditional market traders do not understand their legal rights, such as business permits, tax obligations, and protection of their business premises. For this reason, this activity was carried out through counseling, training, and legal assistance. A total of 50 traditional market traders in [market name] participated in this activity. The results of the community service showed a significant increase in understanding among traders. Before the training, only 28% of traders understood the importance of business permits, while after the training, 85% of traders knew the correct licensing procedures. In addition, most participants also better understood their tax obligations and legal rights related to their businesses. Thus, this activity succeeded in increasing the legal awareness of traditional market traders which can help them manage their businesses better and reduce the risk of legal problems in the future. This community service also suggests the need to extend similar activities to other markets, as well as further cooperation between the government and educational institutions to strengthen the legal empowerment of traditional market traders.
Legal Validity of Blockchain-Based Contracts in Maritime Transport Systems Riwu, Agustin Leni Magdalen Rohi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.273

Abstract

This study aims to provide a juridical analysis of the application of blockchain technology in maritime transport contracts, with a focus on legal validity, recognition within existing regulatory frameworks, and dispute resolution mechanisms. Employing normative legal research, this study utilizes a statutory and literature review approach to examine the development and legal implications of blockchain technology. The findings indicate that while blockchain enhances transparency and data security, its legal recognition varies across national legal systems. Many countries lack clear regulations to govern blockchain-based contracts, leading to legal uncertainties. Additionally, dispute resolution for such contracts remains largely limited to arbitration mechanisms. This study highlights the need for international regulatory updates to accommodate blockchain technology in maritime transport contracts, ensuring a more standardized and effective legal framework that facilitates broader adoption and legal certainty in global trade.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Di Era Digital Di Kalangan Masyarakat Kelurahan Bakunase Dua Riwu, Agustin Leni Magdalen Rohi; Haning, Samuel; Hege, Marselinda; Dillak, Marthen
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4268

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang perlindungan konsumen di era digital bagi masyarakat Kelurahan Bakunase Dua. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya transaksi digital yang terjadi, banyak konsumen yang belum memahami hak-hak mereka serta risiko yang ada dalam transaksi tersebut. Kegiatan pengabdian ini melibatkan penyuluhan hukum yang menyasar pelaku transaksi digital di kalangan masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan, untuk mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai hak-hak konsumen dan cara melindungi diri dalam transaksi digital. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang hak-hak mereka sebagai konsumen, serta prosedur yang dapat ditempuh untuk melindungi diri dari risiko penipuan dan kerugian digital. Sebelum penyuluhan, hanya sebagian kecil peserta yang memahami perlindungan konsumen digital, namun setelah kegiatan penyuluhan, hampir 90% peserta menyatakan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara-cara melindungi diri mereka di dunia digital. Dengan demikian, tujuan pengabdian ini tercapai dengan baik, memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan konsumen di era digital. Sebagai rekomendasi, kegiatan serupa perlu dikembangkan lebih lanjut dengan memperkenalkan pelatihan praktis dan media digital untuk mencapai lebih banyak masyarakat, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat
Peran Mataf (Penjaga Mamar) Manufua di Desa Sillu Kecamatan Fatuleu Albert Malafu; Marthen Dillak; Agustin L. M. Rohi Riwu
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1223

Abstract

The role of Mataf (Mamar Guardians) Manufua in Sillu Village, Fatuleu District is a problem that impacts various aspects including customs and governance, legal certainty, and social stability of the local community, as well as mamar ownership. In this context, the role of mataf is very important to ensure comfort for mamar owners. This study was conducted based on the consideration that the role of mataf in Sillu Village has almost disappeared, causing misuse in utilizing natural resources from mamar that are not by their owners. In addition, this study was conducted to build the potential of human resources in Sillu Village in understanding the importance of the role of mataf in maintaining mamar. Based on the description above, the role of mataf in maintaining mamar needs to be studied using empirical legal research. The main problem in this study is how the role of mataf guards mamar Manufua in Sillu Village, Fatuleu District. Data collection techniques used were observation, interviews and literature studies. The results of the study indicate that the role of mataf in maintaining mamar in Sillu Village, Fatuleu District is quite good with the presence of guarding from mataf. Mataf are able to provide information on various events occurring within the mamar area, from harvesting mamar crops, irrigation of mamar fields, security, and collecting scattered mamar crops in one location so that mamar owners can easily identify them when collecting their Manufua mamar crops. The results of this study indicate a positive role or positive outcomes of the mataf's role in safeguarding mamar. Therefore, it is recommended that students, especially university students, or scientists, further study the potential role of mataf in a broader context.  
Edukasi Hukum untuk Petani Lahan Kering di Desa Tuapukan: Menghindari Kriminalisasi dan Sengketa Tanah Riwu, Agustin L. M. Rohi; Marthen Dillak; Putu J. A. Lestari
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 8 No 3 (2025): Juli-September 2025
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v8i3.12417

Abstract

This community service activity was motivated by the high vulnerability of dryland farmers in Tuapukan Village to legal issues, particularly regarding land ownership status and the potential for criminalization. Many farmers still cultivate land without a strong legal basis, such as a certificate or official proof of ownership, which places them in a weak legal position. The objective of this activity was to provide direct legal education to farmers so they understand land rights, land legalization procedures, and efforts to resolve disputes and prevent criminalization. The activity was carried out on July 25, 2025, using counseling methods, group discussions, case simulations, and the distribution of simple agrarian law pocketbooks. The results of the activity indicated an increase in farmers' understanding of land law aspects, as well as a growing collective awareness of the importance of land legality and legal protection. The village government and farmer groups also demonstrated a commitment to follow up on this activity through land data collection and ongoing legal assistance. This activity demonstrates that a community-based educational approach can be an effective strategy in preventing agrarian conflicts and empowering farmers legally.
Legal Validity of Blockchain-Based Contracts in Maritime Transport Systems Riwu, Agustin Leni Magdalen Rohi
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.273

Abstract

This study aims to provide a juridical analysis of the application of blockchain technology in maritime transport contracts, with a focus on legal validity, recognition within existing regulatory frameworks, and dispute resolution mechanisms. Employing normative legal research, this study utilizes a statutory and literature review approach to examine the development and legal implications of blockchain technology. The findings indicate that while blockchain enhances transparency and data security, its legal recognition varies across national legal systems. Many countries lack clear regulations to govern blockchain-based contracts, leading to legal uncertainties. Additionally, dispute resolution for such contracts remains largely limited to arbitration mechanisms. This study highlights the need for international regulatory updates to accommodate blockchain technology in maritime transport contracts, ensuring a more standardized and effective legal framework that facilitates broader adoption and legal certainty in global trade.
Status And Position Of Children Bornin A Valid Marriage According To The Law Agustin Leni Magdalen Rohi Riwu; Seheslon Killyon Bessie
International Journal of Sociology and Law Vol. 1 No. 3 (2024): August : International Journal of Sociology and Law
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijsl.v1i3.110

Abstract

Children born in a valid marriage according to the Rote tradition sometimes have their status not recognized in society if the relationship between the parents and the family is not harmonious or if problems occur in the marriage process which has an impact on the child's relationship with the biological father and the father's family. The aim of the research is to determine the status of children and the position of children born in a legal customary marriage according to the customary law of the Rote indigenous community in the inheritance system. The results obtained: giving a dowry (belis) will create a continuous reciprocal relationship between both sides of the family, the status and position of children born in valid marriages according to Rote customary law, because if the relationship between the parents is not harmonious then the child's status is not recognized as the child of the biological father so he cannot claim his rights as an heir. The parties involved have a role and function to make an agreement that does not burden either party, and provides a sense of justice for each party, so that the dispute can be resolved amicably. does not destroy the order of traditional values ​​in society.
TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN BARANG YANG DIKIRIM MENGGUNAKAN EKSPEDISI Rohi Riwu, Agustin
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v6i1.198

Abstract

Research entitled The Responsibility of Shipping Companies for Damage to Goods is based on the development of the economy in Indonesia, especially in the increasing production of goods and services, so it is important to have a means of shipping goods to support the mobility of goods and services from one place to another. This condition is what causes the importance of the presence of shipping services. Services in the field of shipping services are closely related to responsibility. In carrying out its obligations to deliver goods, shipping companies through their ranks strive to provide the best service to users of their services. However, in reality there are still company implementations that are not in accordance with what was promised. The purpose of this study is to find out how the Shipping Company is responsible for damage to the goods being transported. The methodology in this study is an empirical method with interview techniques for the specified respondents. And the end of this study is that the agreement made between the parties refers to the provisions of Article 1320 of the Criminal Code by prioritizing the principle of freedom of contract, and the shipping party is responsible based on responsibility for the presumption, where the shipping party is obliged to prove its negligence, and if proven, it must compensate for the losses incurred. The author's contribution of suggestions is as follows: Inform the shipping service that, the service provider can also offer shipping insurance to the sender so that if damage occurs due to something, the goods can be handled
Co-Authors Albert Malafu Dillak, Marthen Haning, Samuel Haning, Semuael Haning, Semuel Lestrari Dewi, Ni Putu Juliani Marselinda Agustin Hege Putu J. A. Lestari Seheslon Killyon Bessie