Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Jurnal Privat Law Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Rafan Darodjat
Padjadjaran University
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Politics of the Existence of Customary Courts in Civil Procedure Law Hazar Kusmayanti; Madiha Dzakiyyah Chairunnisa; Dede Kania; Rafan Darodjat
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 13, No 1 (2024)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v13i1.23079

Abstract

Along with the development of increasingly modern globalization, the authority and existence of customary institutions for dispute resolution began to be questioned, especially now that some people tend to resolve their disputes through formal institutions such as state courts and the police. This article examines the legal politics of the existence of customary courts in civil procedure law. The research approach is normative juridic and is analyzed through qualitative juridic, which studies data based on legal aspects. The study's findings indicate that legal discrepancies regarding customary justice in the law of civil events remain. However, there is a history of cooperation between the state and the village courts as regulated in Article 86 letter A, article 103, paragraphs (2) and (3). article 120 letter a and article 135 letter a HIR (KUH Perdata Hindia Belanda). Since the entry into force of Emergency Law No. 1 of 1951, these articles have been abrogated, except for Article 135 letter a HIR. The practical implications of the political study of customary law include adopting a common law recognizing the right to justice for indigenous peoples in Indonesia. 
IMPLEMENTASI PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASING Rafan Darodjat; Deviana Yunitasari
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.100139

Abstract

ABSTRAKNegara Indonesia memiliki daya tarik bagi investor, karena potensi pasar yang besar dan upaya pemerintah secara intensif menjadikan Indonesia ramah investasi. Akan tetapi, harus ada upaya agar perusahaan asing yang berinvestasi dan menjual produknya melakukan perjanjian alih teknologi sebagai upaya mengurangi kesenjangan teknologi industri. Pengalihan teknologi tentunya menurut peneliti tidak hanya dianggap sebagai kewajiban saja, harus juga ada pemberian insentif dari pemerintah sebagai simbiosis mutualisme. Intensif yang diberikan bisa pengurangan pajak, ekspansi pasar, kemudahan perizinan, dan kemudahan mempekerjakan tenaga asing yang diharapkan mampu mengalihkan keterampilan yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian melihat peraturan perundang-undangan terkait kemudian menganalisis dari sisi praktis mengenai alih teknologi, kemudian melakukan pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk menjadikan pengalihan teknologi sebagai responsibility kepada perusahaan dan masyarakat Indonesia, sehingga meminimalisir disparitas penguasaan teknologi dengan negara maju untuk tercapainya Indonesia Emas 2045.ABSTRACTIndonesia attracts investors due to its large market potential and intensive government efforts to make the country investment-friendly. However, efforts must be made to ensure that foreign companies investing and selling their products in Indonesia enter into technology transfer agreements to reduce the industrial technology gap. According to researchers, technology transfer should not be viewed merely as an obligation; the government should also provide incentives to create a mutually beneficial relationship. These incentives include tax reductions, market expansion opportunities, ease of licensing, and simplified processes for employing foreign workers who are expected to transfer their skills. The research method used is normative juridical, examining relevant laws and regulations and analyzing them from a practical perspective regarding technology transfer to address the issue. It is hoped that the results of this research will provide input for making technology transfer a responsibility for Indonesian companies and society, thereby minimizing disparities in technology mastery with developed countries and achieving a Golden Indonesia by 2045.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR KARYAWAN DALAM PERJANJIAN BERSYARAT KEPEMILIKAN PATEN DENGAN PERUSAHAAN Aam Suryamah; Muhamad Amirulloh; Rafan Darodjat
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 1 (2025): Repertorium
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v14i1.4668

Abstract

Aset utama perusahaan adalah karyawan, sebagai pelaksana roda indutri untuk mendapatkan profit. Karyawan yang terlibat dalam pengembangan produk berpartisipasi untuk membuat invensi yang didanai perusahaan. Hasil invensi pada industri dapat menjadi paten yang memiliki nilai ekonomis. Sumber daya manusia yang terlibat dalam invensi paten dapat membuat perjanjian bersyarat untuk kepemilikan paten, sehingga dapat memiliki hak ekonomi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, mengenai perjanjian bersyarat antara karyawan dengan perusahaan untuk mendapatkan hak ekonomis atas paten yang dibuat. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan perlindungan hukum bagi inventor karyawan melalui perjanjian bersyarat kepemilikan paten. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan menggunakan statute approach untuk memahami konsistensi peraturan perundang-undangan dengan soft law hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini, berdampak meningkatkan partisipasi karyawan untuk berkontribusi pada perusahaan melalui temuannya dan invensi karyawan sebagai aset yang dapat menjadi passive income. Dimungkinkannya inventor mendapatkan imbalan dari penjualan (komersialisasi) hasil invensinya oleh investor (perusahaan) dan besaran imbalan harus dibuat dan diatur dalam suatu bentuk perjanjian bersyarat  secara terperinci baik  penetapan jumlah imbalan (royalti) yang layak, dan juga isinya antara lain agar inventor tetap  mendapatkan hak ekonomi dari hasil invesinya,  selain itu perlindungan inventor sebagai pemilik hak paten yang dihasilkannya.
Co-Authors Aam Suryamah Dede Kania Deviana Yunitasari HAZAR KUSMAYANTI Madiha Dzakiyyah Chairunnisa Muhamad Amirulloh, Muhamad