<![CDATA[Abstrak Tulisan ini membahas implementasi hak-hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT Livatech Elektronik Indonesia, dengan fokus pada kasus pelanggaran hak pesangon, keterangan pemecatan, dan perlindungan pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja. Kasus PT Livatech Elektronik Indonesia mengungkapkan masih adanya perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Meskipun upaya telah dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pekerja, upaya tersebut belum sepenuhnya memuaskan para pekerja. Kesimpulannya, perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia memerlukan peran pemerintah dan pemahaman yang lebih baik dari pelaku usaha agar situasi ketenagakerjaan dapat lebih ditingkatkan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Perlindungan, Hak-Hak, Hubungan Kerja Abstract This article discusses the implementation of workers' rights regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment at PT Livatech Elektronik Indonesia, with a focus on cases of violations of severance pay rights, dismissal information, and worker protection during the employment termination process. The case of PT Livatech Elektronik Indonesia reveals that there are still companies that do not comply with labor regulations. Although efforts have been made by the company to ensure the fulfillment of workers' rights, these efforts have not fully satisfied the workers. In conclusion, protecting workers' rights in Indonesia requires the government's role and better understanding from business actors so that the employment situation can be further improved. Keywords: Employment, Protection, Rights, Employment Relations]]>
