p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Vivienne Olivia Siswanto
Universitas Tarumanagara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tindakan Pemalsuan Dokumen Terhadap Asuransi Kesehatan Moody Rizqy Syailendra; Vivienne Olivia Siswanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5624

Abstract

Abstrak Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih, dimana pihak penanggung menyanggupi kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau ganti rugi yang didasarkan pada kematian atau nyawa orang tersebut. Asuransi kesehatan merupakan salah satu cara untuk mengatasi risiko dari suatu penyakit, karena tujuan dari asuransi kesehatan itu sendiri adalah untuk mengalihkan risiko penyakit dari tertanggung kepada penanggung. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, masih banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita temui di masyarakat. Terutama kasus mengenai pemalsuan dokumen. Maka dari itu, tujuan penulis pada penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui dan menganalisa suatu tindakan pemalsuan dokumen terhadap asuransi kesehatan dalam tanggung jawab tindak pidana pemalsuan tanda tangan nasabah oleh agen asuransi. Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti memperoleh data-data dari berbagai macam sumber seperti dokumen resmi, buku, jurnal, maupun internet serta pendukung lainnya. Kata Kunci: Tindakan, Tanggung Jawab, Pemalsuan Dokumen, Asuransi Abstract According to Law Number 2 of 1992, insurance is an agreement between two or more parties, where the insurer undertakes to the insured, by receiving a premium, to provide compensation to the insured for any loss, damage or loss of expected profits or responsibilities. to third parties that the insured may incur as a result of an uncertain event or compensation that is based on the death or life of that person. Health insurance is one way to overcome the risk of disease, because the purpose of health insurance itself is to transfer the risk of disease from the insured to the insurer. Even though it has been regulated in Law Number 40 of 2014 concerning insurance, there are still many cases that we can encounter in society. Especially cases regarding document falsification. Therefore, the author's aim in this research is to be able to find out and analyze an act of falsifying documents regarding health insurance in the context of the criminal act of forging a customer's signature by an insurance agent. In this research the author will use a qualitative research method with a descriptive approach. Researchers obtain data from various sources such as official documents, books, journals, the internet and other supports. Keywords: Actions, Responsibilities, Forgery of Documents, Insurance
Pandangan Umum Pembagian Hak Waris Anak Angkat Dalam KUHPerdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN.Plk) Gavriel Liberty; Eunike Kathryn Budiman; Vivienne Olivia Siswanto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5655

Abstract

Abstrak Anak angkat seringkali tidak mendapat pemenuhan hak-haknya, terutama hak atas harta warisan orang tua angkatnya. Di Indonesia, seringkali terjadi sengketa waris karena anak angkat dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan terdapat ahli waris testamentair. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. Dalam perkara ini, Pasal 832 KUHPerdata disimpangi oleh Pasal 12 Ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak, sehingga anak angkat yang telah diangkat secara sah turut mendapat bagian atas harta warisan orang tua angkatnya di samping adanya ahli waris testamentair. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami kedudukan anak angkat dalam pembagian hak waris orang tua angkatnya menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau doktrinal dengan mengangkat isu hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat, yaitu permasalahan sengketa dalam pembagian hak waris anak angkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung terhadap warisan orang tuanya, sehingga anak angkat berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya secara ab intestato. Kata Kunci: Anak Angkat, Ahli waris, Hak Waris Abstract Adopted children often do not have their rights fulfilled, especially the rights to inheritance from their adoptive parents. In Indonesia, inheritance disputes often occur because adopted children are deemed not to have the right to be heirs and there are testamentary heirs. Likewise what happened in case Number 27/Pdt.G/2019/PN.Plk. In this case, Article 832 of the Civil Code is distorted with Article 12 Paragraph (1) of Staatsblad Number 129 of 1917 concerning Adoption, so that adopted children who are legally adopted also receive a share in the inheritance of their adoptive parents in addition. to the heirs of the will. The aim of this research is to understand the position of adopted children in the division of inheritance rights from their adoptive parents in terms of the Civil Code. The research method used in this research is a normative or doctrinal research method by raising legal issues that often occur in society, namely disputes regarding the distribution of inheritance rights for adopted children. The results of this research show that based on the Civil Code, the position of adopted children is the same as the position of biological children regarding their parents' inheritance, so that adopted children have the right to inherit their adoptive parents' inheritance ab intestato. Keywords: Adopted Children, Heirs, Inheritance Rights