p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Corruptio PESHUM
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Model Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt. Asuransi Jiwasraya Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Nashriana; Hamonangan Albariansyah; Fhideal Andik Hibatullah
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.19012

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi semakin kompleks juga jenisl kejahatan yang dilakukan tersangka kejahatan untuk menghilangkan aset hasil tindak pidana, Penindakan aset hasil TPPU yaitu kendala dalam penelusuran aset dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Model penelusuran aset dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan, Apa saja kelemahan penerapan model penelusuran aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan dan Bagaimana tingkat keberhasilan model penelusuran aset dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan , Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang fokus menganalisis hukum positif dengan dibantu data tersier berupa wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Model penelusuran aset yang digunakan dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yaitu net worth method seperti profilling, investigasi dan audit forensik, Kelemahan dalam penelurusan aset dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan tingkat keberhasilan. penelusuran aset yang dilakukan kejaksaan sesuai dengan amanah peraturan internal kejaksaan dalam upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pelaku kejahatan.
The Basis of Issuance and Reasons for Revocation of the Attorney General's Guideline No. 7 of 2020 Ahmad Firjatullah Farhan; Zulhidayat Zulhidayat; Hamonangan Albariansyah
Corruptio Vol 6 No 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v6i2.4688

Abstract

This study examines two fundamental issues concerning the Attorney General’s Guideline No. 7 of 2020, which regulates the granting of permission for the summoning, examination, search, arrest, and detention of prosecutors suspected of committing criminal acts. The primary issues analyzed are: (1) the juridical and philosophical foundations underlying the issuance of the Guideline, and (2) the legal basis and substantive reasons for its subsequent revocation. This research employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and philosophical approaches by analyzing laws and regulations, legal doctrines, and relevant scholarly opinions. Juridically, the issuance of the Guideline was grounded in Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia, which requires the Attorney General’s authorization for law enforcement actions against prosecutors. This provision aims to prevent arbitrary criminalization and protect prosecutorial independence. Philosophically, the Guideline was intended to provide procedural legal protection for prosecutors in their role as dominus litis, enabling them to perform their duties independently and free from intimidation while preserving the dignity of the prosecutorial profession. However, the Guideline was revoked shortly after its enactment through the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 163 of 2020 due to political, legal, and sociological considerations, particularly public concerns regarding equality before the law and the potential for prosecutorial impunity. This study concludes that the issuance and revocation of the Guideline reflect an inherent tension between the need for institutional protection of prosecutors and public demands for transparency, accountability, and equality before the law within Indonesia’s criminal justice system.