Garuda - Garba Rujukan Digital

The Notary Authorities to Act as an Waqf Pledge Deed Official (PPAIW) Based on the Waqf Law Gloria Gita Putri Ginting; Aulia Aulia; Dilla Aningrum
International Journal of Social Service and Research (IJSSR) Vol. 3 No. 1 (2023): International Journal of Social Service and Research (IJSSR)
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v2i12.201

Waqf as one of the legal acts that has long lived and implemented in society, whose arrangements are incomplete and are still scattered in various laws and regulations. The role of the Notary in the waqf legal actions that have been running so far is related to the ratification of the nazhir legal entity. This study aims to determine the implementation of the making of the Waqf Pledge Deed carried out by a Notary who acts as the Official for Making Waqf Pledges (PPAIW), and to find out the Authority of a Notary to act as the Official for Making Waqf Pledges (PPAIW). This research is a descriptive research. Descriptive research aims to accurately describe the characteristics of an individual, condition, symptom or certain group, or to determine the spread of a symptom, or to determine whether there is a relationship between symptoms and other symptoms in society. Implementation of making the Deed of Waqf Pledge carried out by a Notary as PPAIW which is as stated in the explanation of the provisions of the Law on Notary Position Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position.

Waqf Pledge Deed Official (PPAIW) Based on Waqf Law, the Notary Gloria Gita Putri Ginting
The International Conference on Education, Social Sciences and Technology (ICESST) Vol. 2 No. 2 (2023): The International Conference on Education, Social Sciences and Technology
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/icesst.v2i2.337

The ratification of the nazhir legal entity is related to the Notary's role in the waqf legal actions that have been ongoing thus far. The purpose of this research is to ascertain the Authority of a Notary to act as the Official for Making Waqf Pledges (PPAIW) and the implementation of the making of the Waqf Pledge Deed by a Notary who acts as the Official for Making Waqf Pledges (PPAIW). This examination is a clear exploration. Enlightening exploration expects to precisely depict the qualities of an individual, condition, side effect or certain gathering, or to decide the spread of a side effect, or to decide if there is a connection among side effects and different side effects in the public eye. Execution of making the Deed of Waqf Promise completed by a Legal official as PPAIW which is as expressed in the clarification of the arrangements of the Law on Legal official Position Number 2 of 2014 concerning Revisions to Regulation Number 30 of 2004 concerning.

Penyuluhan Hukum Terkait Pemberian Upah Dan Insentif Dilingkungan Pusat Pasar Kota Medan Henry Aspan; Gloria Gita Putri Ginting
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Manajemen Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v1i1.2162

Penyuluhan hukum yang akan disampaikan dalam pengabdian ini berkaitan dengan permberian upah dan insentif di lingkungan pusat pasar kota Medan. Diataranya penyuluhan yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Adapun manfaat yang dirasakan adalah buruh harian pasar lebih memahami terkait dengan upah minimum yang harus disetor dan diberikan oleh atasannya. Kesimpulannya adalah Tim pengabdian UNPAB memberikan arahan sesuai dengan arahan pedoman kerja yang akan dilakasanakan oleh setiap buruh, karyawan dan juga bos yang ada di pasar Central Medan. Dengan adanya kegiatan ini maka, karyawan juga dapat memahami hak dan tanggung jawabnya, begitu juga sebagai pengusaha yang tidak hanya mementingkan pendapatanya saja dan tidak mau memperhatikan kesejahteraan karyawan nya. Untuk itu pentingnya perlindungan hukum dan wabah sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat

Penegakan Hukum Bagi Kriminal Di SMK (SMEA) Swasta Panca Budi Medan Gloria Gita Putri Ginting; Ayu Kurnia Sari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI) Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Manajemen Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v1i1.2163

SMK (SMEA) Swasta Panca Budi Medan merupakan salah satu kampus yang sudah sangat maju di kota Medan. Perkembangan SMK Swasta Panca Budi Medan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah mahasiswa, fasilitas sekolah yang sangat memadai serta para guru yang mengajar juga sangat profesional. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk membangun pola pikir siswa dalam meminimalisir tindakan kriminal karena akan berakibat buruk bagi mereka. Penegakan hukum bagi seorang kriminal harus ditindak dan diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kriminalitas harus dihindari oleh setiap siswa yang ada di sekolah-sekolah khususnya di SMK Panca Budi. Setiap siswa wajib melaporkan kepada orang tua, guru apabila terdapat pelanggaran yang bersifat kriminal dari siswa yang melakukan hal tersebut

OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA: STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROSEDUR DAN PENYELESAIAN PERKARA KELUARGA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Gloria Gita Putri Ginting; Nurbela br.Purba; Nur Asiah; Satya Eka Putri; naufal arif pratama
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i1.3549

Pengadilan Tinggi Agama memiliki peran krusial dalam penyelesaian perkara keluarga di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan optimalisasi pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan fokus pada implementasi prosedur dan penyelesaian perkara keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian perkara keluarga, evaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyoroti kebutuhan akan perbaikan sistem dalam hal efisiensi, kecepatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga.

Optimalisasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Tinggi Agama: Studi Kasus Implementasi Prosedur Dan Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Tinggi Agama Medan Gloria Gita Putri Ginting; Nurbela br. Purba; Nur Asiah; Satya Eka Putri; naufal arif pratama
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu (JPMASDI) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i2.4464

Latar Belakang : Pengadilan Tinggi Agama memiliki peran krusial dalam penyelesaian perkara keluarga di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan optimalisasi pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan fokus pada implementasi prosedur dan penyelesaian perkara keluarga. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian perkara keluarga, evaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil : Hasil penelitian menyoroti kebutuhan akan perbaikan sistem dalam hal efisiensi, kecepatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga. Kesimpulan : Terdapat kebutuhan akan standarisasi prosedur dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan efisiensi dalam pelayanan hukum. Upaya optimalisasi pelayanan hukum juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan pemahaman yang mudah terhadap proses hukum yang kompleks.

Penyuluhan Hukum Terkait Pemberian Upah Dan Insentif Dilingkungan Pusat Pasar Kota Medan Aspan, Henry; Ginting, Gloria Gita Putri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Manajemen Multi Disiplin Ilmu Januari 2023
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v1i1.2162

Penyuluhan hukum yang akan disampaikan dalam pengabdian ini berkaitan dengan permberian upah dan insentif di lingkungan pusat pasar kota Medan. Diataranya penyuluhan yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya. Adapun manfaat yang dirasakan adalah buruh harian pasar lebih memahami terkait dengan upah minimum yang harus disetor dan diberikan oleh atasannya. Kesimpulannya adalah Tim pengabdian UNPAB memberikan arahan sesuai dengan arahan pedoman kerja yang akan dilakasanakan oleh setiap buruh, karyawan dan juga bos yang ada di pasar Central Medan. Dengan adanya kegiatan ini maka, karyawan juga dapat memahami hak dan tanggung jawabnya, begitu juga sebagai pengusaha yang tidak hanya mementingkan pendapatanya saja dan tidak mau memperhatikan kesejahteraan karyawan nya. Untuk itu pentingnya perlindungan hukum dan wabah sebagai tempat untuk menampung aspirasi masyarakat

Penegakan Hukum Bagi Kriminal Di SMK (SMEA) Swasta Panca Budi Medan Ginting, Gloria Gita Putri; Sari, Ayu Kurnia
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Pengabdian Manajemen Multi Disiplin Ilmu Januari 2023
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v1i1.2163

SMK (SMEA) Swasta Panca Budi Medan merupakan salah satu kampus yang sudah sangat maju di kota Medan. Perkembangan SMK Swasta Panca Budi Medan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari jumlah mahasiswa, fasilitas sekolah yang sangat memadai serta para guru yang mengajar juga sangat profesional. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk membangun pola pikir siswa dalam meminimalisir tindakan kriminal karena akan berakibat buruk bagi mereka. Penegakan hukum bagi seorang kriminal harus ditindak dan diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kriminalitas harus dihindari oleh setiap siswa yang ada di sekolah-sekolah khususnya di SMK Panca Budi. Setiap siswa wajib melaporkan kepada orang tua, guru apabila terdapat pelanggaran yang bersifat kriminal dari siswa yang melakukan hal tersebut

OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI AGAMA: STUDI KASUS IMPLEMENTASI PROSEDUR DAN PENYELESAIAN PERKARA KELUARGA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Ginting, Gloria Gita Putri; br.Purba, Nurbela; Asiah, Nur; Putri, Satya Eka; pratama, naufal arif
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu Januari 2024
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i1.3549

Pengadilan Tinggi Agama memiliki peran krusial dalam penyelesaian perkara keluarga di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan optimalisasi pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan fokus pada implementasi prosedur dan penyelesaian perkara keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian perkara keluarga, evaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menyoroti kebutuhan akan perbaikan sistem dalam hal efisiensi, kecepatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga.

Optimalisasi Pelayanan Hukum Di Pengadilan Tinggi Agama: Studi Kasus Implementasi Prosedur Dan Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Tinggi Agama Medan Ginting, Gloria Gita Putri; Purba, Nurbela br.; Asiah, Nur; Putri, Satya Eka; pratama, naufal arif
Jurnal Pengabdian Masyarakat Disiplin Ilmu Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu Juli 2024
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jpmasdi.v2i2.4464

Latar Belakang : Pengadilan Tinggi Agama memiliki peran krusial dalam penyelesaian perkara keluarga di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan optimalisasi pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan fokus pada implementasi prosedur dan penyelesaian perkara keluarga. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kasus, melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyelesaian perkara keluarga, evaluasi efektivitas prosedur yang ada, serta identifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil : Hasil penelitian menyoroti kebutuhan akan perbaikan sistem dalam hal efisiensi, kecepatan, dan keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga. Temuan ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakat dalam penyelesaian masalah keluarga. Kesimpulan : Terdapat kebutuhan akan standarisasi prosedur dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memastikan konsistensi, keadilan, dan efisiensi dalam pelayanan hukum. Upaya optimalisasi pelayanan hukum juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan pemahaman yang mudah terhadap proses hukum yang kompleks.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search