Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Deli Anhar
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Humanities Environmental Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Public Trust Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus Di Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah) Fika Fibriyanita; Irma Muliana; Sitna Hajar Malawat; Riska Aulia Noor; Deli Anhar
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3758

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan pasca pelaksanaan Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, dengan studi kasus di Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada lima indikator kepercayaan publik, yaitu komitmen, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri dari dua pegawai KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan lima masyarakat setempat, serta didukung oleh dokumentasi dan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Kelurahan Mawar tergolong rendah karena Masyarakat jelas sangat melihat adanya pilih kasih atau dalam artian ada nya kolusi dari para penguasa. Pada aspek komitmen, KPU dinilai belum bisa konsisten dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Aspek ketulusan telah ditunjukkan melalui penyediaan informasi dan layanan berbasis digital, namun belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kejujuran KPU masih dipertanyakan akibat adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang mana terlihat jelas perbedaan penetapan calon pemimpin. Dari sisi kompetensi, KPU dinilai cukup baik dalam aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi masih lemah dalam edukasi politik dan peningkatan partisipasi publik. Sementara itu, aspek keadilan dianggap belum terpenuhi, terutama terkait kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun KPU telah menjalankan fungsi kelembagaannya, kepercayaan publik belum terbangun secara optimal dan memerlukan perbaikan berkelanjutan dalam transparansi, komunikasi publik, dan keadilan penyelenggaraan pemilu.
Toward Digital Population Administration: A Qualitative Analysis of the Implementation of Digital Identity Policies in the Transformation of Population Services Fika Fibriyanita; Deli Anhar; Normajatun Normajatun; Riska Aulia Noor
Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 5 No. 9 (2026): Journal Research of Social Science, Economics, and Management
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jrssem.v5i9.1418

Abstract

The digital transformation of civil registration administration has become a key part of public service reform, particularly through the implementation of Digital Population Identity (IKD) to enhance service effectiveness, transparency, and accessibility.  However, the implementation of IKD presents challenges related to organizational capacity, citizens' digital literacy, data security, and service acceptance at the user level. This study aims to analyze the implementation of IKD policy in civil registration services, identify its enabling and constraining factors, and examine its contribution to the dynamics of digital governance in civil administration. A qualitative approach with a case study strategy was used, focusing on civil registration services in a local Dukcapil office. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and document analysis, and analyzed using reflexive thematic analysis to identify emerging patterns from the experiences of service officials and users. The findings reveal that IKD is seen as both a symbol of service modernization and a tool to accelerate administrative processes. However, its implementation heavily relies on the capacity of frontline officials to mediate technology, explain procedures, and solve operational issues. The practical benefits of IKD are mostly experienced by users with sufficient digital competence, while other groups face barriers such as access, device limitations, and hesitation to use digital services. Trust in IKD remains fragile due to concerns about data security, making service acceptance dependent on user interactions with officials and trust in public institutions. 
Co-Authors Fika Fibriyanita Irma Muliana Normajatun Normajatun Riska Aulia Noor Sitna Hajar Malawat