<![CDATA[Yang menjadi latarbelakang penelitian ini adalah persepsi sejumlah guru dan praktisi pendidikan yang mengindikasikan bahwa penerapan kurikulum merdeka di Papua sangat sulit dan belum saatnya untuk dilakukan. Implementasi Kurikulum Merdeka mulai dilaksanakan pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini terlaksana dengan tujuan menggambarkan implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar di Provinsi Papua Pegunungan. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan oleh pemerintah, menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain, dan menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat khususnya yang berkutat di dunia pendidikan dasar. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru Sekolah Dasar di empat Kabupaten menjadi subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut ditentukan dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga opsi implementasi kurikulum tingkat sekolah dasar antara lain; 1) Kurikulum merdeka belajar, 2) Kurikulum merdeka berbagi, dan 3) Kurikulum merdeka mandiri. Sebagi an besar sekolah masih menerapkan opsi kurikulum merdeka belajar. Walaupun diberikan tiga opsi, implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan masih terkesan kaku dan tidak merdeka. Oleh karena itu, pemerintah pusat, melalui dinas pendidikan provinsi dan kabupaten harus bersinergi memastikan implementasi kurikulum yang sesuai dengan target atau standar yang ditetapkan pemerintah.]]>
