Andre Yunialdi
Sriwijaya University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM YANG MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT: STUDI EKSEKUSI HAK ATAS TANAH Andre Yunialdi
Lex LATA Volume 5 Nomor 3, November 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v5i3.2425

Abstract

Tesis ini berjudul tentang Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat: Studi Eksekusi Hak Atas Tanah. Yang menarik dalam pembahasan ini adalah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang sudah dieksekusi, digugat oleh dr Meliza Zubir karena yang dieksekusi adalah salah satu nya tanah miliknya yang sudah bersertifikat, yang diperoleh dari jual beli pemilik surat atas nama PT. Amen Mulia sebelum perkara berlangsung dengan dasar Meliza Zubir bukanlah pihak dan serta sertifikat tanahnya tidak tercantum dalam amar putusan No. 172/Pdt.G/2015/PN.PLg Jo Putusan Nomor 64/PDT/2016/PT PLG Jis Putusan Nomor 87K/PDT/2017 yang berarti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memiliki nilai eksekutorial putusan tersebut terhadap Meliza zubir karena tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara sebagai dasar eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, kasus, konseptual, dan analisis. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) adapun faktor yang menyebabkan suatu putusan ini tidak dapat dieksekusi dikarenakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas dan dinyatakan Non Eksecutable, 2) mengenai hambatan hukum yang di temukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah dalam perkara tersebut adalah adanya eror in persona atau kekeliruan antara PT Amen Mulia dengan Meliza Zubir yang mana terdapat kaburnya dasar gugatan serta alasan tuntutan yang diajukan penggugat misalnya mengenai batas-batas obyek yang tidak jelas.
EKSEKUSI HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PERKARA Andre Yunialdi
Lex LATA Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i3.2815

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membahas Eksekusi Hak Atas Tanah Yang Tidak Termasuk Objek Perkara. Dengan permasalahan yakni hambatan hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg di Pengadilan Negeri Palembang dan pengaturan ideal objek perkara perkara perdata dimasa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan, kasus, dan futuristik. Adapun hasil penelitian ini yaitu hambatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak atas tanah yang tidak termasuk objek Perkara No. 172/Pdt.G/2015/Pn.Plg yaitu karena putusan ini error in persona  dan objek perkara yang dieksekusi dalam putusan tidak termasuk dalam objek perkara berdasarkan putusan putusan Nomor 2093 K/PDT/2019 yang digugat oleh Meiliza Zubir mengenai Sebidang Tanah Sah Hak Milik miliknya. Pengaturan objek perkara dimasa yang akan datang dapat merevisi SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan mengganti frasa pada  poin pertama yaitu “atas inisiatif Hakim karena merasa perlu” dapat diganti dengan  “mewajibkan hakim”, pada perkara ini terjadinya hambatan eksekusi karena hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang mengakibatkan keluarnya putusan No.172/PDT.G/2015/PN.Plg yang error in persona dan objek perkara yang dieksekusi tidak termasuk dalam objek perkara  dengan dibuktikan dengan putusan Nomor 2093 K/PDT/2019. Kata Kunci : Eksekusi, Hak Atas Tanah, Objek Perkara