Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Mataram Journal of International Law
Zampara Mernissi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEJAHATAN DARI PERSPEKTIF TEORI BIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS : Relevansi Penggunaan Teori Biologis dan Psikologis dalam Proses Pembuktian Zampara Mernissi
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v1i2.67

Abstract

Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan atau perilaku yang buruk, yang mana perbuatan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, namun apakah teori biologis dan teori psikologis mempunyai hubungan yang erat dalam menentukan motif seseorang melakukan kejahatan? Berdarakan hasil survei yang dilakukan penulis terhadap 65 orang menemukan bahwa 62,1% orang lebih suka menyembunyikan dan bersikap tenang ketika mereka tertekan, sedangkan 22,7% lebih suka bersikap biasa saja ketika mereka tertekan, dan 15,2% lebih suka menunjukkan wajah marah, sedih, atau lelah kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa seseorang yang menunjukkan sikap dan respons yang tenang saat berada dalam situasi tertekan tidak mempunyai empati terhadap keadaan sekitar. Ini karena cara setiap orang bertindak dan menanggapi masalah yang mereka hadapi berbeda-beda. Jadi, pendekatan psikologi klinis yang digunakan untuk menilai reaksi dan perasaan korban atau terdakwa selama proses hukum sudah tidak relevan untuk digunakan karena menimbulkan asumsi-asumsi yang justru menghilangkan titik terang dalam proses pembuktian, apalagi jika sudah terpaut dengan tipologi fisik dan gesture setiap individu. Oleh karena itu, Penulis merekomendasikan bahwa alat bukti ‘Petunjuk’ haruslah juga lahir dari keterangan ahli, namun Hakim juga harus berhati-hati untuk mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh ahli. Bahwa tidak semua keterangan ahli dapat dijadikan sebagai bahan untuk dipertimbangkan oleh Hakim.
Analysis Of The World Trade Organization Panel Decision Between Indonesia And The European Union In Case Number Ds592 Of 2022 Concerning Restrictions On Exports Of Low-Grade Nickel Ore Zampara Mernissi; Risnain, Muh; Pitaloka, Diva
Mataram Journal of International Law Vol. 1 No. 2 (2023): Mataram Journal of International Law
Publisher : Department of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/majil.v1i2.4221

Abstract

The purpose of this study is to analyse the suitability of Indonesia's nickel export restriction policy to international trade rules at the WTO and analyse the actions taken by the Indonesian Government following the WTO Panel Decision regarding the nickel export restriction policy. The research method uses the normative-legal research method. The legal approach methods use statutes, cases, international agreements, and conceptual approaches. The legal material sources or types of legal materials use primary and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library data. The analysis of legal materials used is a review of statutory regulations and international agreements. The result of the study showed that the panel has decided that Indonesia has violated Article XI:1 GATT 1994 so Indonesia's policy cannot be justified by Articles XI:2 (a) and XX GATT 1994. Indonesia finally appealed the WTO Panel Report Number DS592. Researchers recommend considering the use of the Principles of Permanent Sovereignty over Natural Resources and Special and Different Treatment as a defence for the Indonesian Government. Furthermore, Indonesia can connect the policy of limiting nickel ore exports to the Net Zero Emission’s mission. Retaliation against the EU could be an alternative solution, but with the caveat that the Indonesian Government must ensure that the retaliation is right on target and does not harm the country's economy and the country's politics.
Co-Authors Muh. Risnain Pitaloka, Diva