Claim Missing Document
Check
Articles

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS Risnain, Muh.
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian internasional di bidang perdagangan inernasional mencakup perjanjian internasional yang bersifat multilateral (WTO), regional (AFTA, ACFTA) maupun bersifat bilateral (RI-Jepang). Berbagai perjanjian internasional tersebut tujuan utamnya adalah liberalisasi perdaganga dimana tidak ada lagi hambatan perdagangan baik bersifat tarif maupun non-tarif. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak negatifpun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang tidak terelakan. Untuk itu sebuah negara harus mengambil kebijakan hukum untuk mengambil tindakan dalam melindungi industri dalam negeri. Indonesia mengambil kebijakan Politik hukum melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, baik yang tertera dalam UUD 1945, maupun dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP dan Prolegnas. Politik hukum yang diambil dalam pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan menjadikan industri nasional memiliki daya saing tinggi dan perlindungan industri dalam negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai imbas dari perdagangan internasional yang bebas. Pemerintah dan DPR masih perlu menyempurnakan kebiajakan perlindungan industri dalam negeri melalui penguatan regulasi yang bersifat nasional maupun internasional, kelembagaan dan kepasitas diplomasi perdagangan. Kata Kunci : Politik Hukum, prlindungan hukum, industri dalam negeri.
PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA risnain, muh
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The issue of children recruitment in armed conflict will come into contact with the regime of International Law; International Humanitarian Law, International Human Rights Law, International Criminal Law and International Labor Law. The settings in the various legal regimes still leave problems related to the first, there is no uniformity about the minimum age of children who can be recruited as a child, whether 15 or 18 years old? second, legal obligations for the state does not have the same legal force between the obligations that just becomes commemoration to the state or the compulsory obligation. Keywords: Children Recruitment, Armed Conflict.
PROBLEMATIKA PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS ELEKTRONIK INTERNASIONAL DALAM UNDANGUNDANG (UU) NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Risnain, Muhammad
MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PROBLEMATIKA PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW)DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNISELEKTRONIK INTERNASIONAL DALAM UNDANGUNDANG(UU) NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANGINFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia Risnain, Muh.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.624 KB)

Abstract

Pencegahan dan pemberantasan illegal fishing di Indonesia adalah isu hukum yang masih dapat diperdebatkan hingga kini. Dibalik popularitas kebijakan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing ternyata masih menimbulkan masalah yang masih diperdebatkan baik secara teoritis maupun praktikal. Model kebijakan pencegahan dan pemberantasan illegal fishing yang dilakukan dengan penenggelaman kapal dan penangkapan kapal asing masih menghadapi persoalan yang harus diselesaikan dengan sebuah model pencegahan dan pemberantasan illegal fishing secara komprehensif dan terkoordinasi. Model baru tersebut untuk menyempurnakan model yang ada sekarang dengan dukungan pada pemodelan kelembaagaan, pengayaan rezim hukum, kerjasama internasional, dan koordinasi dengan lembaga penegakan hukum perikanan di daerah. The Re-Conception of Illegal Fishing Prevention and Eradication Model in Indonesia Abstract The prevention and eradication of illegal fishing in Indonesia is a legal issue that still being an on going debate. Beyond the popularity of policy in order to prevent and eradicate illegal fishing, there remains a theoritically and practically issues.. The policy model in preventing and eradicating illegal fishing through shinking the vessel and catching foreign vessel are also in need of a comprehensive and coordinated prevention and eradication of illegal fishing. The purpose of the new model is to enhance the old model with the support of institutional modeling, multi-legal regime, international cooperation, and coordination with legal officer in regional area. Keywords: comprehensive, coordination, model, eradication, prevention.  DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9
Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala Risnain, Muh.
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 3 (2014)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.148 KB) | DOI: 10.31078/jk%x

Abstract

The Decicion  of Constitutional Court concerning Berhala Island not a dispute  of property belonging under civil law. This dispute are constitutionality of the law concerning establishsing a new local government to the UUD 1945. Under Decicion of Constitutional Court in case No. 32/PUU-X/2012 and No. 62/PUU-X/2012 judge of Constitutional Court interpretation law about establishsing a new local government not based on legal constitutionality of that law to the UUD 1945. The interpretation of judge of Constitutional Court based on recognition and respective to high court decicion in case judicial review about Berhala Island.
Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala Muh. Risnain
Jurnal Konstitusi Vol 11, No 3 (2014)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.148 KB) | DOI: 10.31078/jk1133

Abstract

The Decicion  of Constitutional Court concerning Berhala Island not a dispute  of property belonging under civil law. This dispute are constitutionality of the law concerning establishsing a new local government to the UUD 1945. Under Decicion of Constitutional Court in case No. 32/PUU-X/2012 and No. 62/PUU-X/2012 judge of Constitutional Court interpretation law about establishsing a new local government not based on legal constitutionality of that law to the UUD 1945. The interpretation of judge of Constitutional Court based on recognition and respective to high court decicion in case judicial review about Berhala Island.
PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA muh risnain
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no3.309

Abstract

The issue of children recruitment in armed conflict will come into contact with the regime of International Law; International Humanitarian Law, International Human Rights Law, International Criminal Law and International Labor Law. The settings in the various legal regimes still leave problems related to the first, there is no uniformity about the minimum age of children who can be recruited as a child, whether 15 or 18 years old? second, legal obligations for the state does not have the same legal force between the obligations that just becomes commemoration to the state or the compulsory obligation. Keywords: Children Recruitment, Armed Conflict.
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS Muh. Risnain
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2011)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no3.338

Abstract

Perjanjian internasional di bidang perdagangan inernasional mencakup perjanjian internasional yang bersifat multilateral (WTO), regional (AFTA, ACFTA) maupun bersifat bilateral (RI-Jepang). Berbagai perjanjian internasional tersebut tujuan utamnya adalah liberalisasi perdaganga dimana tidak ada lagi hambatan perdagangan baik bersifat tarif maupun non-tarif. Liberalisasi perdagangan ternyata tidak saja menimbulkan keuntungan bagi sistem perdagangan antar negara, dampak negatifpun berupa bangkrutnya industri nasional merupakan sebuah hal yang tidak terelakan. Untuk itu sebuah negara harus mengambil kebijakan hukum untuk mengambil tindakan dalam melindungi industri dalam negeri. Indonesia mengambil kebijakan Politik hukum melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan meletakan prinsip-prinsip dasar perekonomian nasional, baik yang tertera dalam UUD 1945, maupun dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP dan Prolegnas. Politik hukum yang diambil dalam pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dilakukan dengan menjadikan industri nasional memiliki daya saing tinggi dan perlindungan industri dalam negeri dari praktek perdagangan tidak sehat sebagai imbas dari perdagangan internasional yang bebas. Pemerintah dan DPR masih perlu menyempurnakan kebiajakan perlindungan industri dalam negeri melalui penguatan regulasi yang bersifat nasional maupun internasional, kelembagaan dan kepasitas diplomasi perdagangan. Kata Kunci : Politik Hukum, prlindungan hukum, industri dalam negeri.
The Idea of Prevention and Settlement of Human Rights violations in the Field of Natural Resources Based on Local Wisdom Muhammad Risnain
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v14no4.1922

Abstract

Prevention and settlement of human rights violations based on natural resources is done by establishing good cooperation (synergy) between stakeholders including local governments, community leaders, traditional leaders, religious leaders being one of the keys to avoiding human rights violations in the regions.in the aspect of the settlement of human rights violations can be done by using a settlement mechanism based on local wisdom owned by the region such as the settlement of adat SASAMBO in NTB is an alternative settlement of human rights violations in the future that can be used. So it becomes important to amend Law No. 39 of 1999 concerning human rights violations by including the resolution of human rights violations based on local wisdom in the regions.
The Eradication Concept of Illegal Fishing In Keeping The Security And State Sovereignty In The Fisheries: The International And National Legal Perspective of Indonesia Muhammad Risnain
Jurnal Cita Hukum Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v5i1.4120

Abstract

Illegal fishing, not only has an adverse impact on the economy, ecology and social, but also on the larger issue of state sovereignty. Therefore, a legal policy concept that ensures the protection of state sovereignty and the realization of sustainable fisheries development is required. Illegal fishing eradication policy in the legal system in Indonesia has been done through the establishment of various laws and regulations, legally providing legitimacy for the government and law enforcement in eradicating Illegal fishing. However, it has not been maximum to ensure sustainable fisheries development due to incomplete policies and the establishment of a fishery court that has not been effective yet as a special court to solve criminal offenses in the field of fisheries. Therefore, it is necessary the concept of eradicating illegal fishing that can realize sustainable fisheries development and maintain the sovereignty of the state in the future with the concept of legislation to eradicate illegal fishing.  Penangkapan ikan secara melawan hukum (illegal fishing), tidak saja berdampak buruk terhadap ekonomi, ekologi, dan sosial, tetapi pada persoalan yang lebih besar yaitu kedaulatan negara. Oleh karena itu diperlukan sebuah konsep kebijakan hukum yang dapat menjamin terlindunginya kedaulatan negara dan tewujudnya pembangunan perikanan berkelanjutan. Terdapat  dua permasahalan pokok dalam penelitian ini : pertama, apakah kebijakan pemberantasan Illegal  fishing  dalam sistem hukum di Indonesia yang berlaku saat ini  dapat menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan ?kedua, bagaimanakah konsep pemberantasan illegal fishing  yang dapat mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan dan menjaga kedaulatan negara pada masa yang akan datang ?    Hasil analisis penelitian ni menunjukkan bahwa, pertama, Kebijakan pemberantasan Illegal  fishing  dalam sistem hukum di Indonesia saat ini telah dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung dua aspek penting yaitu;  pertama, kebijakan kriminalisasi perbuatan illegal fishing dalam undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan maupun dalam undang-undang Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang No. 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementera (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia secara hukum memberikan legitimasi bagi pemerintah dan penegak hukum dalam pemberantasan Illegal fishing, namun belum maksimal dapat menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan karena kebijakan yang belum komprehensif dan , pembentukan pengadilan perikanan yang hingga kini belum efektif sebagai pengadilan khusus untuk menyelesaikan tindak pidana di bidang perikanan. Kedua, Konsep pemberantasan illegal fishing  yang dapat mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan dan menjaga kedaulatan negara pada masa yang akan datang adalah konsep legislasi pemberantasan illegal fishing. Arah kebijakan pemberantasan illegal fishing ke depan yang dapat menjaga kedaulatan negara di bidang perikanan adalah dengan pengaturan dalam satu undang-undang tersendiri tentang pemberantasan illegal fishing.Penelitian ini menyarankan beberapa rekomendasi, pertama,untuk menjamin bahwa kebijakan pemberantasan illegal fishing yang komprehensif dan dapat menjaga kedaulatan dan keamanan negara maka Presiden RI  dan DPR RI dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan RUU pemberantasan illegal fishing (RUU pemberantasan Tindak Pidana Perikanan) sebagai bagian dari program legislasi nasional pada 2015-2019. Kedua, Dalam proses pembahasan RUU illegal fishing (RUU pemberantasan Tindak Pidana Perikanan) terdapat beberapa aspek-aspek yang dapat dipertimbangkan untuk diatur yaitu aspek kelembagaan, mekanisme kerjasama antar lembaga, pembentukan satuan tugas (satgas) tetap dan lain-lain yang dianggap perlu untuk mendukung sistem pemberantasan illegal fishing.   ABSTRACT The impact of illegal fishing not only negative effect for economy, ecology, social but also about state soverignty. For this problem need new legal concept that can guarantine for protection of state sovereignty and fisheries sustainable development. There are two problems of this research ; first, whether the policy of eradiction of illegal fishing under Indonesian law can guaranted and sustainable development fishires ? second, how the concept for  eradicting  of illegal fishing for soverignty of state and sustainable fishiers development in next ?The result of analyses showed that first, eradiction of Illegal  fishing policy in Indonesian law throught legislate varies laws which contains two aspects ; first, criminalization of illegal fishing  and formulation of fishires court by act no. 31 /2004 amended throught act no. 45/2009.Second, the concept eradiction illegal fishing that could realization sustainable fisheries development and state sovereignty in next time is legislation of illegal fishing eradiction trhought solely law about eradiction of legal fishing.This research recommended several recommendation, first, house of representative and president of republic of Indonesia initiating to include draft of act about eradiction of illegal fishing in the national legislation program 2015-2019. Second, there are several aspects will be regulate in this draf of act, institutionalization, cooperation between institution, etc. DOI: 10.15408/jch.v5i1.4120