Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Ex Aequo Et Bono Journal of Law
Pitaloka, Diva
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Status Hukum WNI Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional Basniwati, AD; Sofwan, Sofwan; Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.799 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.10

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk tanggung jawab Negara dalam melindungi warga negaranya yang terdampak oleh ISIS; kedua, bagaimana status hukum WNI eks ISIS dalam perspektif Hukum Internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, upaya perlindungan yang diberikan oleh negara dilakukan melalui perwakilan negara RI di negara yang ditempati WNI. Negara melalui Pemerintah memberikan perlindungan kepada WNI yaitu dengan memberikan bantuan, perlindungan dan mengumpulkan WNI di wilayah yang netral/aman, serta berupaya untuk memulangkan mereka kembali ke Indonesia dengan biaya ditanggung oleh negara sebagaimana amanat undang-undang; kedua, status kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai precious right (hak yang sangat berharga), karena dengan kehilangan status kewarganegaraan seseorang akan menjadi stateless yang di mana berdampak pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum WNI yang melakukan tindak pidana terorisme di luar teritorial Indonesia masih dan tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) selama tidak melakukan hal-hal sebagaimana termaktub di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.Kata Kunci: Status Hukum; Tanggung Jawab Negara.
Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Masyarakat Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Nugraha, Lalu Guna; Pitaloka, Diva; Riadhussyah, M.
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.49

Abstract

Tujuan Penulisan adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terhadap pentingnya menjaga keberagaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat Desa Bentek dan memberikan pelatihan cara menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. berwarna. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum secara langsung dengan masyarakat yang sebelumnya telah dibuat berjarak dan menggunakan masker, guna memenuhi standar protokol covid 19. Dari Kegiatan ini dapat dijelaskan bahwa meski Desa Bentek terdiri dari suku yang berbeda, berbeda bahasa, berbeda agama dan berbeda budaya, namun hingga kini masyarakat desa Bentek tetap hidup rukun, harmonis, dan damai. Buktinya, masyarakat selalu memelihara tali silaturahmi dengan saling mengunjungi satu sama lain baik antar sesama keyakinan maupun berbeda agama, disamping setiap ada hajatan mereka saling mengundang satu sama lain.
Analisis Perlindungan Moral Publik atas Penjaminan Produk Halal berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994 Nugraha, Lalu Guna; Nurbani, Erlies Septiana; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.70

Abstract

Pembentukan GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan perdagangan dan ekonomi antar negara harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi dan pertukaran barang. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji keterhubungan antara UUJPH dan Perlindungan moral publik dalam konteks Pasal XX (a) GATT. Hasil pembahasannya adalah Pasal XX GATT 1994 menyediakan pengecualian umum untuk melindungi kepentingan negara anggota salah satunya adalah perlindungan moral publik. Konsep perlindungan moral publik telah ditafsirkan oleh Panel dan Appellate Body dalam kasus US-Gambling, China-Audiovisual dan EC-Seal Products. Dalam menerapkan perlindungan moral publik peraturan tersebut harus memenuhi persyaratan normatif Pasal XX (a) GATT 1994, yaitu: persyaratan necessary dan chapeau. Kedua persyaratan ini hanya akan digunakan untuk menguji peraturan yang menjadi objek sengketa di WTO. Sebagai antisipasi untuk mempertahankan pemberlakuan UUJPH dan praturan teknis terkait jaminan produk halal, maka dapat digunakan fasilatas Pasal XX GATT yaitu perlindungan moral publik. Moral publik ditemukan melalui sejarah legislasi, jejak pendapat publik atau hasil referendum, petisi, serta praktik internasional yang diterima sebagai moral publik. Maka jaminan produk halal berdasarkan UUJPH telah memenuhi unsur konsep perlindungan moral publik tersebut. UUJPH lahir berdasarkan nilai-nilai syariah yang tumbuh sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat muslim di Indonesia. Kemudian perlunya penguatan melalui praktek negara-negara anggota WTO menerapkan sertifikasi dan labelisasi halal produk yang diperdagangkan. Dengan demikian produk halal merupakan moral publik masyarakat muslim Indonesia dan UUJPH sebagai upaya perlindungan moral publik.
Implemnetasi Kebijakan Hukum Lingkungan Internasional tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan Pitaloka, Diva; Nurbani, Erlies Septiana; Apriliana, AdhityaNini Rizki
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.186

Abstract

Sebagai sebuah negara maritim, keberadaan hutan mangrove bagi Indonesia menjadi suatu kekayaan alam yang bernilai sangat tinggi. Manfaat hutan mangrove yang begitu besar bagi wilayah pesisir dapat berfungsi untuk banyak hal, baik fungsi alamiah maupun fungsi ekonominya.Untuk menjaga ekosistem mangrove. Indonesia aktif dalam upaya penanggulangan perubahan iklim global di tingkat internasional diantaranya yang ditandai dengan ratifikasi deklarasi United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, telah membawa konsekuensi logis terhadap komitmen pelestarian lingkungan hidup. Desa Lembar Selatan mempunyai Kawasan mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata. Ekowisata adalah bagian kecil dari kegiatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Strategi pengelolaan ekowisata mangrove mencerminkan kebijakan hukum lingkungan internasional dapat meningkatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di desa Lembar Selatan yang Mencerminkan Kebijakan Hukum Lingkungan Internasional yaitu pengelolaan yang berbsis konservasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Eks ISIS Dalam Perspektif Hukum Internasional Nugraha, Lalu Guna; Nurbani, Erlies Septiana; Pitaloka, Diva
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.187

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara eks ISIS dari perspektif Hukum Internasional; kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia terhadap para WNI eks ISIS. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, ketentuan yang diatur dalam Negara Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, terutama ICCPR 1966 dan CRC 1989 serta guidance yang dibuat oleh PBB terhadap setiap negara dalam mengatur warga negara mereka yang tergabung dalam organisasi teroris.; kedua, dengan menjadi Warga Negara Indonesia maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM WNI eks ISIS, yang dalam hal ini merupakan Warga Negara Indonesia. Perlindungan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Indonesia adalah hak untuk hidup, hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk dihindari dari konflik bersenjata.
Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaaan Ekowisata Mangrove di Desa Lembar Selatan Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Amalia, Ayu Riska
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.151

Abstract

Ekosistem mangrove yang dimanfaatkan sebagai ekowisata di Desa Lembar Selatan perlu dilindungi dan dikelola agar memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat. Agar pelaksanaan perlindungan ekowisata mangrove berjalan baik dan berkelanjutan diperlukan partisipasi masyarakat Desa Lembar Selatan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan ekowisata mangrove yang berkelanjutan diperlukan membentuk peraturan Desa tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove. Pendampingan pembentukan peraturan desa mengenai pengelolaan mangrove sangat diperlukan.
Judge Independence in Criminal Imposition Below The Special Minimum Case of The Criminal Action of Corruption Shafira, Maya; Achmad, Deni; Pitaloka, Diva; Jumadi, Joko; Silvia Riani, Rahmawati; Ernawati, Ninin
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The inclusion of a specific minimum crime in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is intended to prevent a very striking disparity of sentencing, both for the same case in the context of deelneming, as well as for different cases but the types of offenses involved. the ratio decidendi of the judge's decision that imposes a criminal under a special minimum in corruption cases. Judges who impose criminal penalties under the special minimum criminal threat on decisions on corruption cases, the authors of the analysis assume that the degree of guilt of the accused is not directly proportional to its dangerous act and will be very disproportionate between the act and the punishment that will be given to the defendant of a criminal act of corruption, so that in the name of "Justice" the judge carries out contra legem or legal breakthroughs against the provisions of the special minimum criminal threat in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The independence of judges and the conviction of judges in imposing criminal penalties under a special minimum penalty in cases of criminal acts of corruption are reflected in legal reasoning in the judge's decision.
Legal Analysis Of Testament Wajibah For Interfaith Heirs (Case Study: Religious Court Decision No.0554/PDT.P/2023/PA.Sby) Pitaloka, Diva; Jumadi, Joko; Putra, Muhd. Hamka Maha; Ridwan, Ridwan; Putri, Ria Wierma
Journal of Law and Policy Transformation Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There are 3 (three) conditions that must be met in order to become an heir as regulated in Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law (KHI) namely that an heir is a person who at the time of death, he was related by blood or marriage to the testator, was a Muslim and was not prevented by law from becoming an heir. As in case number 0554/Pdt.P/2023/Pa .Sby. In this decision the Panel of Judges granted the applicant's request and determined the applicant to be a mandatory testator. This research method is  normative legal research, conceptual approach and case approach. The result states that the judge granted the Petitioner to be the Legal Heir as a Testament Wajibah even though he had a different religion from the Muslim heir due to consideration of justice. Judges are not mouthpieces of the law, so for the sake of 'justice' judges carry out legal inroads (contra legem) into the provisions contained in the Compilation of Islam.
Pengusiran Pengungsi Rohingya Di Aceh: Tinjauan Hukum Internasional Dan Tantangan Hak Asasi Manusia Pitaloka, Diva; Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.176

Abstract

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Artikel ini membahas fenomena pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, artikel ini mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal di mana mereka terancam bahaya. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dalam krisis pengungsi ini.
Position Of Children In The Distribution Of Inheritance From Incestual Marriage According To Islamic And Civil Law Pitaloka, Diva; Havez, Muhammad; Jumadi, Joko; Putri, Ria Wierma
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.9874

Abstract

Marriage is a sacred process with several legal requirements that must be obeyed when one of the conditions for the validity of a marriage is not fulfilled. Furthermore, if things contained in the prohibition of marriage, such as committing inbreeding or incest, then the marriage is considered invalid or can even be canceled by law. When a marriage is considered invalid or even annulled by law, it will have legal consequences for the position of children born from the marriage, including the position of children in inheritance. This research uses a normative legal approach method that uses doctrines and principles of law as a reference and uses primary and tertiary legal materials. From this research, it can be concluded that inbreeding or incest is considered invalid in Indonesia, so it results in the position that children born from incest relationships are illegitimate children and are also referred to as adulterous children or discordant children (civil code). In terms of inheritance, children of incest have no inheritance at all. Both Islamic and Civil Law state that children of incest only have relation to their biological mother and mother's family, while to their biological father, there are no relations at all because they have no obligation to inherit each other and only have a right to demand the necessary maintenance from their biological father asset’s
Co-Authors AD. Basniwati Adhitya Nini Rizki Apriliana Amalia, Ayu Riska Apriliana, AdhityaNini Rizki Ayu Riska Amalia Becánics, Adrienn Deni Achmad Jumadi, Joko Lalu Guna Nugraha Maharani, Baiq Faridha Aulya Maya Shafira Muhammad Havez Mujtahidin, Syamsul Ninin Ernawati Nugraha, Lalu Guna Putra, Muhd. Hamka Maha Putri, Yunita Maya Ria Wierma Putri, Ria Wierma Riadhussyah, M. Ridwan, Ridwan Rizki Apriliana, Adhitya Nini Sembiring, Rinawati Silvia Riani, Rahmawati Sofwan Sofwan Syahida, Sarah Rachel