Rahman Amin
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pasca Putusan Mk Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Ryan Hidayat Saputra; Rahman Amin; Lusia Sulastri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5150

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam konteks media sosial, pembatasan tersebut sering bersinggungan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional dengan menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh korban perseorangan (natuurlijk persoon). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca putusan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempersempit ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi, namun dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan inkonsistensi dan pendekatan formalistik, sehingga diperlukan penegakan hukum yang proporsional, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Dalam Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2024/Pn Jkt. Brt) Eki Prabitra Kenedy; Lusia Sulastri; Rahman Amin
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5157

Abstract

This study examines the criminal responsibility of offenders with schizophrenia in cases of premeditated murder, with a focus on Decision of the West Jakarta District Court Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The main objective of this research is to assess the conformity of the application of Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the legal strength of medical evidence, particularly psychiatric expert testimony, in determining the defendant’s capacity for criminal responsibility. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively based on legal norms, doctrines, and judicial reasoning. The findings show that in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt, the panel of judges, in rendering its verdict, did not fully apply the principles of criminal responsibility based on fault and capacity for responsibility as mandated by Article 44 of the former Criminal Code. Although the defendant, Andi Andoyo, was medically diagnosed with paranoid schizophrenia through a Visum et Repertum Psychiatricum, the court nevertheless concluded that he was criminally responsible solely because he was able to answer questions and appeared to understand his actions. This approach reflects a reduction of the concept of criminal responsibility to mere factual awareness, without adequately considering the defendant’s full psychological capacity to control his will and to comprehend the unlawful nature of his conduct. Furthermore, this study finds that the Visum et Repertum Psychiatricum and psychiatric expert testimony constitute lawful evidence under Article 184 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). However, in Indonesian criminal justice practice, such medical evidence is often treated merely as supplementary and may be disregarded in favor of the judge’s personal conviction, as illustrated in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The weak legal position of medical evidence directly contributes to errors in assessing the defendant’s criminal responsibility and leads to decisions that may be unjust and inconsistent with the principles of humanity and the protection of persons with mental disorders as provided in Article 44 of the former Criminal Code and Article 38 of the new Criminal Code