Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal KIK-AK Journal of Law and Security Studies
Rahman Amin
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pasca Putusan Mk Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Ryan Hidayat Saputra; Rahman Amin; Lusia Sulastri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5150

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam konteks media sosial, pembatasan tersebut sering bersinggungan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional dengan menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh korban perseorangan (natuurlijk persoon). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca putusan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempersempit ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi, namun dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan inkonsistensi dan pendekatan formalistik, sehingga diperlukan penegakan hukum yang proporsional, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Dalam Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2024/Pn Jkt. Brt) Eki Prabitra Kenedy; Lusia Sulastri; Rahman Amin
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5157

Abstract

This study examines the criminal responsibility of offenders with schizophrenia in cases of premeditated murder, with a focus on Decision of the West Jakarta District Court Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The main objective of this research is to assess the conformity of the application of Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the legal strength of medical evidence, particularly psychiatric expert testimony, in determining the defendant’s capacity for criminal responsibility. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively based on legal norms, doctrines, and judicial reasoning. The findings show that in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt, the panel of judges, in rendering its verdict, did not fully apply the principles of criminal responsibility based on fault and capacity for responsibility as mandated by Article 44 of the former Criminal Code. Although the defendant, Andi Andoyo, was medically diagnosed with paranoid schizophrenia through a Visum et Repertum Psychiatricum, the court nevertheless concluded that he was criminally responsible solely because he was able to answer questions and appeared to understand his actions. This approach reflects a reduction of the concept of criminal responsibility to mere factual awareness, without adequately considering the defendant’s full psychological capacity to control his will and to comprehend the unlawful nature of his conduct. Furthermore, this study finds that the Visum et Repertum Psychiatricum and psychiatric expert testimony constitute lawful evidence under Article 184 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). However, in Indonesian criminal justice practice, such medical evidence is often treated merely as supplementary and may be disregarded in favor of the judge’s personal conviction, as illustrated in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The weak legal position of medical evidence directly contributes to errors in assessing the defendant’s criminal responsibility and leads to decisions that may be unjust and inconsistent with the principles of humanity and the protection of persons with mental disorders as provided in Article 44 of the former Criminal Code and Article 38 of the new Criminal Code
Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Lidya Novega; Rahman Amin; Rahmat Saputra; Gatot Efrianto; Diah Narima Ambarrini; Nur Komariah Ramadhani; Rindra; Agus Budiwaluyo
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4812

Abstract

Pelatihan penulisan artikel ilmiah merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas akademik mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, di mana dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori dan praktik hukum, tetapi juga harus mampu menuangkan pemikirannya secara tertulis dalam bentuk karya ilmiah yang berkualitas. Namun kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan memadai dalam menyusun artikel ilmiah sesuai standar akademik dan etika penulisan hukum sehingga menjadi penting untuk mengadakan pelatihan penulisan artikel kepada mahasiswa. Pelatihan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai struktur artikel ilmiah hukum, dimulai dari pemilihan tema dan judul, penyusunan abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hingga pembahasan dan kesimpulan, serta pentingnya menghindari plagiarisme. Metode pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan praktik menulis. Target yang ingin dicapai melalui kegiatan ini ialah meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah hukum yang kritis, analitis, dan sistematis, yang diharapkan layak untuk diajukan dalam jurnal nasional atau institusional. Luaran pelatihan ini diharapkan menghasilkan laporan kegiatan serta artikel ilmiah yang disusun oleh peserta pelatihan sebagai kontribusi pada pengembangan ilmu hukum.
Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Intan Rosyidi; Rahman Amin
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/njxv4s28

Abstract

Whistleblowers are parties who report and provide information to law enforcers about criminal acts of corruption that occur, but in fact, there are still cases where Whistleblowers do not receive protection in exposing criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. This research aims to find out what the position of Whistleblowers is in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, and how Whistleblowers are protected in uncovering cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research results show that the position of a Whistleblower is a fact-telling witness who provides information for the purposes of investigation, prosecution and trial regarding criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services that occur as regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims. Legal protection for Whistleblowers in cases of criminal acts of corruption in the procurement of government goods and services, although it has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims, where implementation is carried out by LPSK and other law enforcement agencies, there are still several cases where Whistleblowers can be found. receive physical and psychological threats, as well as being criminally reported so that regulations regarding the protection of Whistleblowers need to be strengthened to provide maximum legal protection.
Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rahman amin; Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Gatot Efrianto; Lidya Novega; Sukri Wahyudin; Freddy; Yasin A. Ali
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5379

Abstract

Untuk melaksanakan ketentuan dalam KUHP, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi, namun ketentuan dalam KUHAP baru belum dipahami dengan baik oleh aparat penegak hukum dan warga masyarakat, sehingga menjadi penting untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang KUHAP baru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang dilaksanakan di Polsek Mande, Polres Cianjur, berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana. Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada anggota Polsek Mande dan warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Mande sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan dalam menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.
Co-Authors Agus Budiwaluyo Anggreany Haryani Putri Diah Narima Ambarrini Eki Prabitra Kenedy Endang Hadrian Freddy Gatot Efrianto Intan Rosyidi Lidya Novega Lidya Novega Lusia Sulastri Nur Komariah Ramadhani Rahmat Saputra Rindra Ryan Hidayat Saputra Sukri Wahyudin Yasin A. Ali