Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.501
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JGK (Jurnal Guru Kita) Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner Jurnal Keamanan Nasional Journal of Law and Security Studies
Lusia Sulastri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
The Legal Protection on Reporters for Corruption Crime Lusia Sulastri
Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v5i2.21024

Abstract

Nurhayati's report through a letter to the Head of BPD Citemu, became the turning point for the uncovering of the village fund corruption case that was detrimental to the state. It turned out that the person who had uncovered the village fund corruption case was also named a suspect. Based on this, the authors are interested in studying how legal protection for whistleblowers on corruption crimes is associated with the determination of Nurhayati's suspect status for corruption in Cirebon Regency. This research used literature study with the doctrinal approach. In addition, this study also examines the ideal legal protection for whistleblowers for corruption. The results of the study show that legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption is not running well, as evidenced by the determination of the status of the suspect Nurhayati for Corruption Crimes in Cirebon Regency. This happens because there is no common perception of the position of the Whistleblower on Corruption Crimes as a subject protected by law between the police and the Prosecutor's Office. The ideal legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption is to build legal protection for whistleblowers that is integrated and obeyed by law enforcement officers. The provision of witness protection must of course start from law enforcement who is the spearhead of law enforcement, namely the police.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Er Tanjung; Lusia Sulastri; Rabiah Al Adawiah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2117

Abstract

Kejahatan pemerkosaan yang mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih di bawah umur. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan dan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan masih kurang. Perlindungan yang dilakukan baru sebatas pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku, bahkan menurut penulis hukuman yang diberikan belum cukup setimpal terhadap pelaku, sementara anak sebagai korban mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial belum mendapatkan perhatian.
PENYULUHAN HUKUM OPTIMALISASI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK Apriyanto; Lusia Sulastri; Dwi Atmoko
Abdi Bhara Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abhara.v2i1.2266

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dengan Tema Optimalisasi Upaya Pencegahan Kenakalan dan Kriminalitas Anak yang dilaksanakan di SMKBina Karya Mandiri Bekasi Jawa Barat yang ditujukan kepada para siswa yang usianya masih remaja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentangkenakalan remaja dan krimininalitas yang mungkin dilakukan oleh remaja, hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya hal tersebut. Metodeyang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dengan cara ceramah dan diskusi kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh daripengabdian kepada masyarakat ini yaitu para siswa dan guru lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan kenakalan remaja saat ini. Selain itu, diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini para orang tua khususnya yang memiliki anak umur remajalebih memperhatikan dan lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang dianggap menyimpang. Karena remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.
Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan Lusia Sulastri
JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Keamanan Nasional, Volume IX, No. 2, Desember 2023
Publisher : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forensic autopsy serves as the cornerstone for drawing conclusions in the Visum et Repertum concerning deceased bodies. The critical issue lies in whether a second autopsy can unveil further facts about the victim’s demise, particularly when post-mortem alterations, such as stitching and gluing, have occurred. This research aims to examine the role of autopsies in uncovering the criminal act of the murder of Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Additionally, it scrutinizes the accountability of forensic doctors conducting autopsies with the intent of manipulating homicide cases. The study employs a normative research approach, encompassing legal perspectives and case analysis. The findings indicate that autopsy plays a crucial role in determining the exact cause of death. Only through forensic autopsy can the precise cause of death be unveiled. The autopsy revealed that the primary cause of death was gunshot wounds to the back left side of the head and an entry gunshot wound to the right chest, tearing the lungs and causing severe bleeding. The accountability of a forensic doctor conducting an autopsy with the intention of manipulating a murder case implies a violation of the Medical Code of Ethics and the Doctor’s Code of Ethics, specifically Article 3 paragraphs (1) and (2) letter r of the Indonesian Medical Council Regulation Number 4 of 2011 concerning Professional Discipline for Doctors and Dentists. Furthermore, it constitutes a criminal offense of obstruction of justice under Article 221 paragraph (1) numeral 1 of the Indonesian Penal Code.
Peranan Hukum Keimigrasian dalam Menjaga Kedaulatan Negara Billy Cahyadi; Lusia Sulastri
JGK (Jurnal Guru Kita) Vol. 10 No. 3: Juni 2026
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jgk.v10.i3.73384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, khususnya terhadap warga negara asing. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan bahan hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keimigrasian memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen negara dalam mengatur mobilitas lintas negara, menjaga keamanan nasional, serta mendukung pembangunan. Penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan pidana, dengan tindakan administratif seperti deportasi lebih dominan diterapkan karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, tingginya biaya operasional deportasi, serta belum optimalnya konsistensi dalam penerapan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian di Indonesia.
Analisis Kepastian Hukum Putusan Cerai Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak Putrika Ayu Eka Patria; Adi Nur Rohman; Lusia Sulastri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5137

Abstract

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pelaksanaan (eksekusi) putusan cerai terkait nafkah anak di Pengadilan Agama, dengan perspektif perlindungan perempuan dan anak. Penelitian normatif-empiris ini menggunakan studi dokumen dan data lapangan (wawancara, kuesioner, observasi), yang dianalisis secara kualitatif komprehensif. Fokus penelitian adalah pada pengaturan eksekusi putusan nafkah anak dan upaya hukum pelaksanaannya untuk menjamin pemenuhan hak anak berdasarkan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kekuatan de jure dan de facto putusan nafkah anak. Mekanisme eksekusi yang bersifat pasif, kualitas amar putusan yang tidak operasional, hambatan dalam pemaksaan kewajiban berkala, serta kesulitan akses dan penelusuran aset menyebabkan putusan sering menjadi sekadar "hak di atas kertas". Hal ini menggerus kepastian hukum bagi penerima nafkah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan standar amar putusan agar lebih terukur dan mudah diawasi, serta penyederhanaan prosedur pascaputusan yang responsif. Selain mekanisme eksekusi konvensional (aanmaning, sita eksekusi), alternatif dwangsom (uang paksa) dapat dipertimbangkan dengan konstruksi yang aman, proporsional, dan berbasis kelalaian per periode, untuk meningkatkan efektivitas eksekusi dan kepastian hukum.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Feri Saputra Arion; Lusia Sulastri; Rahmat Saputra
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5141

Abstract

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin menguat, khususnya pada tahap pra-ajudikasi di tingkat kepolisian. Salah satu jenis tindak pidana yang kerap diselesaikan melalui mekanisme ini adalah penganiayaan ringan sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif, praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi penerapan dan persoalan mendasar terkait perlindungan korban serta efektivitas pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan pada tahap kepolisian serta mengkaji hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data praktik penerapan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan ringan pada umumnya telah memenuhi syarat formil dan sebagian syarat materiil sebagaimana diatur dalam kebijakan internal kepolisian. Namun demikian, penerapannya masih cenderung berorientasi pada penyelesaian administratif perkara melalui perdamaian formal dan penghentian proses hukum, sehingga tujuan pemulihan korban belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hambatan penerapan keadilan restoratif bersifat multidimensional, meliputi hambatan normatif terkait doktrin kepentingan umum dan limitasi syarat penerapan, hambatan institusional berupa ketidakseragaman standar kelayakan, keterbatasan kapasitas mediasi dan monitoring, hambatan yang berasal dari korban terkait kesukarelaan dan rasa aman pascaperdamaian, serta hambatan sosial berupa tekanan pihak ketiga dan budaya “damai” yang tidak sehat.
Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pasca Putusan Mk Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Ryan Hidayat Saputra; Rahman Amin; Lusia Sulastri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5150

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, khususnya hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam konteks media sosial, pembatasan tersebut sering bersinggungan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dalam praktiknya kerap menimbulkan persoalan karena berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan mengkriminalisasi kritik publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 hadir sebagai koreksi konstitusional dengan menegaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut yang hanya dapat diajukan oleh korban perseorangan (natuurlijk persoon). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pasca putusan tersebut serta implikasinya terhadap perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempersempit ruang kriminalisasi kebebasan berekspresi, namun dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan inkonsistensi dan pendekatan formalistik, sehingga diperlukan penegakan hukum yang proporsional, berkeadilan, dan berperspektif hak asasi manusia dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Dalam Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2024/Pn Jkt. Brt) Eki Prabitra Kenedy; Lusia Sulastri; Rahman Amin
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5157

Abstract

This study examines the criminal responsibility of offenders with schizophrenia in cases of premeditated murder, with a focus on Decision of the West Jakarta District Court Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The main objective of this research is to assess the conformity of the application of Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the legal strength of medical evidence, particularly psychiatric expert testimony, in determining the defendant’s capacity for criminal responsibility. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively based on legal norms, doctrines, and judicial reasoning. The findings show that in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt, the panel of judges, in rendering its verdict, did not fully apply the principles of criminal responsibility based on fault and capacity for responsibility as mandated by Article 44 of the former Criminal Code. Although the defendant, Andi Andoyo, was medically diagnosed with paranoid schizophrenia through a Visum et Repertum Psychiatricum, the court nevertheless concluded that he was criminally responsible solely because he was able to answer questions and appeared to understand his actions. This approach reflects a reduction of the concept of criminal responsibility to mere factual awareness, without adequately considering the defendant’s full psychological capacity to control his will and to comprehend the unlawful nature of his conduct. Furthermore, this study finds that the Visum et Repertum Psychiatricum and psychiatric expert testimony constitute lawful evidence under Article 184 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP). However, in Indonesian criminal justice practice, such medical evidence is often treated merely as supplementary and may be disregarded in favor of the judge’s personal conviction, as illustrated in Decision Number 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Brt. The weak legal position of medical evidence directly contributes to errors in assessing the defendant’s criminal responsibility and leads to decisions that may be unjust and inconsistent with the principles of humanity and the protection of persons with mental disorders as provided in Article 44 of the former Criminal Code and Article 38 of the new Criminal Code
Analisis Yuridis Pemenuhan Hak atas Makanan Bergizi bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Tuti Suryani; Lusia Sulastri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i2.40875

Abstract

Pemenuhan kebutuhan makanan yang layak dan bernilai gizi bagi warga binaan menjadi salah satu bentuk kewajiban negara dalam melindungi serta menjamin terpenuhinya hak dasar narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemberian makanan bergizi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, termasuk berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggabungkan pendekatan hukum, konseptual, dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi lapangan, serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan makanan di Lapas Kelas IIA Bekasi telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan pendistribusian sesuai pedoman yang berlaku. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti overcrowding penghuni, keterbatasan sumber daya manusia, belum tersedianya tenaga ahli gizi, keterbatasan anggaran makanan, serta tantangan dalam menjaga higiene dan sanitasi dapur. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan fasilitas dapur, penguatan pengawasan melalui CCTV dan aplikasi SIMONEV Bama, penerapan standar kebersihan, serta pengajuan sertifikasi higiene dan keamanan pangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak atas makanan bergizi di Lapas Kelas IIA Bekasi telah diupayakan secara maksimal, namun masih memerlukan dukungan anggaran, tenaga profesional, dan pengawasan yang lebih efektif guna memenuhi standar pelayanan makanan sesuai prinsip hak asasi manusia.
Co-Authors Adi Nur Rohman Apriyanto Bambang Karsono Billy Cahyadi Carmelita B. Chavez Dwi Atmoko Eki Prabitra Kenedy Er Tanjung Feri Saputra Arion Intan Amalia Putri Laksanto Utomo Lukman Hakim Mechelle C. Gempesao Nikodimus Valentino Nurul Hajjan Putrika Ayu Eka Patria Rabiah Al Adawiah Rahman Amin Rahmat Saputra Ryan Hidayat Saputra Tuti Suryani Wahyu Danang Setiadi