Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspektif Maqashid Syariah Arif Husnul Khuluq; Adi Aprianto; Musyafi Usman
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 11 No 1 (2024): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v11i1.44980

Abstract

Many criteria are often used as reasons for choosing a partner. Among them are wealth, lineage, beauty and religion. Some people have the principle of only wanting to marry a partner who has high criteria related to these criteria, so that the effect is to delay marriage or even end up living without a partner. This study aims to analyze this principle by referring to the maqashid sharia perspective. maqashid sharia is a central concept in Islam that highlights the goals or purposes of Islamic law. This research is a qualitative research. The method used in data collection is library research. The results showed that the principle of only wanting to marry a partner who has high criteria can be in harmony with maqashid sharia as long as it is applied realistically and considers sharia principles in decision making when there is a conflict between various maslahat, various mafsadat or between maslahat and mafsadat. And it would be better if it is aimed at achieving His pleasure, even though it is not a necessity. The principle will become inconsistent with maqashid sharia if it is applied without considering these matters.
KETENTUAN-KETENTUAN PENGGABUNGAN DUA NIAT ATAU LEBIH DALAM SATU IBADAH Arif Husnul Khuluq; Jihadul Islam, Fathan; Winning Son Ashari
Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah Vol 10 No 2 (2023): AL-MAJAALIS : JURNAL DIRASAT ISLAMIYAH
Publisher : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37397/amj.v10i2.309

Abstract

Intention is one of the determinants of the acceptance of a servant's worship. Without the right intention, one's worship becomes empty even though the rituals he performs are full of hardships. Among the problems of fiqh in the chapter of intentions is the merging of two intentions in one worship. This study aims to explain the provisions explained by the scholars to be able to combine intentions in one worship only. This study uses a descriptive qualitative method by looking at the relevant literature data. The results showed that not all worship with the same ritual can be combined in its intentions. But there is a stipulation that worship that can be combined is only between worship that is meant by its essence and that which is not meant by its essence. While worship that is both meant by its essence, it should not be combined and must be carried out one by one. So a Muslim should pay attention to the evidences of the worship that he will combine his intentions and seek the truth by seeking explanations from the scholars so that this combination is valid, so that his worship can be accepted and does not become a useless practice because it is rejected.
Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh: (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Masih Menempuh Pendidikan) Najla Aliyah Athifah; Arif Husnul Khuluq
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 7 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v7i2.1830

Abstract

Terjadinya akad nikah yang sah memiliki konsekuensi, di antaranya hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Pernikahan yang dilangsungkan saat menempuh masa studi menuntut pasangan untuk tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri sekaligus sebagai seorang pelajar. . Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan gabungan antara pendekatan lapangan (field research) dan pendekatan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban suami istri dan keharusan untuk saling berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut, kemudian banyak usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh untuk memenuhi hak dan kewajiban walaupun masih ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak atau kurang terpenuhi disebabkan oleh terpisahnya jarak antara suami dan istri dan disibukkan oleh kegiatan masing-masing sebagai pelajar. Menurut hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu, sejauh ini belum ada penulis yang meneliti mengenai implementasi hak dan kewajiban suami istri saat menempuh pendidikan terhadap pernikahan jarak jauh secara khusus.
LEGALITAS PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1400K/PDT/1986) Rahma salsabila permata; Arif Husnul Khuluq
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v8i2.2720

Abstract

Perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan agama atau kepercayaan sehingga aturan agama menjadi patokan terhadap keabsahan suatu perkawinan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang. Pada tahun 1986 Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang dijukan oleh Andy Vanny Gani P dengan pertimbangan bahwa pemohon tidak lagi tunduk terhadap agamanya (in case islam) serta adanya kekosongan hukum atas kebolehan dan larangan perkawinan beda agama. Penelitian ini mengggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini bahwa dasar hakim mengabulkan perkawinan beda agama pada tahun 1986 ialah adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama pada saat itu. Pada akhirnya pada 7 juli 2023 Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang dapat menjawab bahwasanya perkawinan beda agama di Indonesia dilarang sehingga peraturan ini dapat menutup celah hukum yang tidak mengatur dengan tegas mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.