Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transparency Of Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdesa) As A Policy Direction Tardi Setiabudi
Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan Vol. 14 No. 11 (2024): Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan
Publisher : Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/covalue.v14i11.4333

Abstract

The Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdesa) in Kandangsapi Village, Cijaku District, Lebak Regency has been carried out properly. This research is important to find out how the role of Village Governments and Village Institutions as policy makers when carrying out their duties, namely realizing transparent development planning deliberations to village communities. This research uses a descriptive qualitative approach method by observation, interviews and data in the field. While technical analysis uses data triangulation, which is collecting data from various sources and then digging for a truth. In the implementation of Musrenbangdesa there is less transparency, policy direction is less disciplined, and priority programs are not based on research studies. In addition, it is more about the interests of the group so that the programs that run are less optimally felt by the community, especially in the field of empowerment and development of rural communities.
Kawasan 3T sebagai Ruang Kebijakan Multisektor dalam Perspektif Tata Kelola Multilevel Tardi Setiabudi; Ipah Ema Jumiati
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 10 No. 1 (2026): Social Resilience, Rural Development, and Digital Governance
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v10i1.3487

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai ruang kebijakan multisektor dalam kerangka tata kelola multilevel di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa persoalan 3T tidak hanya terkait keterisolasian geografis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan pelayanan publik, kapasitas kelembagaan, aksesibilitas, kualitas sumber daya manusia, dan koordinasi kebijakan antarpemerintahan. Walaupun pemerintah telah membentuk berbagai kerangka regulasi dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, implementasinya masih sering terfragmentasi menurut sektor, level pemerintahan, dan logika program masing-masing lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis konten terhadap regulasi, artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan publikasi lembaga yang relevan. Analisis dilakukan melalui tahap seleksi sumber, kategorisasi tema, pembacaan komparatif, dan penarikan inferensi untuk memetakan hubungan antara masalah wilayah 3T, desain kebijakan, dan pola tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan 3T lebih tepat dipahami sebagai arena kebijakan yang menuntut integrasi lintas sektor dan sinergi lintas level pemerintahan daripada sekadar kategori administratif wilayah tertinggal. Fragmentasi perencanaan, tumpang tindih kewenangan, lemahnya kapasitas daerah, serta terbatasnya koordinasi horizontal dan vertikal menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya tata kelola multilevel yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan spasial agar intervensi pembangunan di kawasan 3T lebih kontekstual, terintegrasi, dan berkelanjutan.