Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: The Perception of Joint Property According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia Anri, Andi Fini Rathi
ISTIDLAL Vol 2 No 2 (2023): AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article focuses on the issue of joint property or marital property that arises as a result of marriage between men and women in Indonesia. The matter of marital property is interesting to examine, considering that the issue of joint property arises as a consequence of divorce, which is a possibility in a marriage. In fact, culturally, discussing joint property is still considered taboo in Indonesian society in general. People tend to trivialize this issue because of cultural perceptions that consider marriage as sacred, holy, noble, and eternal, making it inappropriate to discuss before the marriage takes place. However, addressing joint property before marriage can provide certainty regarding the assets involved before the marriage is consummated. This research employs a normative research type with a statutory approach and a conceptual approach. At the very least, this study offers an in-depth analysis of joint property arising in a marriage, viewed from the perspectives of Islamic law and positive law in Indonesia.
Pendidikan dan Etika Sebagai Salah Satu Jalan Menuju Keadilan Sosial Bagi Umat Manusia: Refleksi Pemikiran John Dewey Anri, Andi Fini Rathi
KARIWARI SMART : Journal of Education Based on Local Wisdom Vol. 4 No. 1 (2024): January 2024
Publisher : Fakultas Tarbiyah IAIN Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/kariwarismart.v4i1.743

Abstract

Artikel ini membahas bagaimana pendidikan membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk melawan kesenjangan dan ketidakadilan. Artikel ini menyoroti potensi pendidikan untuk mengangkat komunitas marginal dan menjembatani kesenjangan sosial ekonomi. Studi ini mengeksplorasi nilai-nilai etika yang mendasari sosial keadilan, seperti kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan empati. Hal ini menjelaskan bagaimana pertimbangan etis memandu individu dalam mengenali dan mengatasi ketidakadilan sistemik. Makalah tinjauan ini bertujuan untuk menggunakan pendidikan dan etika sebagai jalan menuju keadilan sosial dan menumbuhkan masyarakat di mana setiap orang memiliki persamaan kesempatan, hak, dan akses terhadap sumber daya, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk memahami, menantang, dan membongkar sistem penindasan dan diskriminasi sambil mempromosikan nilai-nilai dan perilaku positif yang berkontribusi pada komunitas yang harmonis dan adil. Tinjauan ini mengkaji kontribusi sudut pandang didaktik dan karya tulis John Dewey yang memperkenalkan perubahan paradigma inovatif dalam pendidikan pada pergantian abad yang juga diadopsi dan dikembangkan berbagai filosof salah satunya, Paulo Freire. Pengaruh pemikiran Dewey meluas ke berbagai bidang, termasuk pengajaran dan pembelajaran, keterlibatan politik, humanisme, kepraktisan, dan estetika. Titik fokus dari penelitian ini berpusat pada filsafat pendidikan Dewey, perspektifnya terhadap tantangan pendidikan, dan hubungan rumit yang dibangunnya antara pendidikan, demokrasi, dan penerapan praktis sekaligus konsep pendidikan modern. Penekanannya pada pembelajaran berdasarkan pengalaman, prinsip-prinsip demokrasi, dan nilai intrinsik dari pengalaman individu yang terus mempengaruhi para pendidik, pembuat kebijakan, dan peneliti yang berupaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang bermakna, adil, dan efektif.
KEDUDUKAN HUKUM SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH Anri, Andi Fini Rathi; Heryanti, Heryanti; Ukkas, Jumiati; Intan, Nur; Safiuddin, Sahrina
HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Vol. 3 No. 1 (2024): HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53491/hunila.v3i1.1305

Abstract

The aim of this study is to examine the legal position of the Land Certificate Letter (SKT) within the land rights proof system and to assess its evidentiary strength. The research method employed is a descriptive qualitative approach with a normative framework, as it is deemed most suitable for analyzing the legal status of SKT in relation to land rights proof under applicable regulations. SKT is commonly used as preliminary evidence of physical possession of land. However, within the evidentiary system, it holds weaker legal weight compared to a land certificate issued by the National Land Agency (BPN). While SKT may be accepted as evidence in court during land disputes, it does not provide the same level of legal certainty as a land certificate. A land certificate serves as a more robust and legitimate proof of ownership, offering greater legal protection. SKT functions solely as an initial proof and basis for land registration. Consequently, despite its significant role in administrative procedures, SKT does not offer absolute legal protection and may be contested by parties holding stronger evidence of ownership. This study also underscores the importance of raising public awareness regarding the differences in legal strength between SKT and land certificates to ensure better understanding of the significance of land registration for legal certainty.